Editorial

Membentuk Masyarakat yang Humanis, Agar Tak Ada Lagi Perusakan Kantor Polisi

Perusakan Mapolsek di Provinsi Jambi sudah terjadi beberapa kali. Kasus terbaru terjadi di Kabupaten Batanghari, Polsek Batin XXIV dirusak massa.

Membentuk Masyarakat yang Humanis, Agar Tak Ada Lagi Perusakan Kantor Polisi
istimewa
Kapolda takziah ke rumah Ketua DPC PPP Gun Harahap. Mapolsek Batin XXIV diserang oleh warga karena warga tidak terima atas meninggalnya korban perampokan, korban bernama Gun Harapan warga RT.01 Desa Aur Gading Kecamatan Batin xxiv Kabupaten Batanghari. (22 Juni 2019) 

Perusakan Mapolsek di Provinsi Jambi sudah terjadi beberapa kali. Kasus terbaru terjadi di Kabupaten Batanghari, Polsek Batin XXIV dirusak massa.

Beruntung kerusuhan di lokasi tidak meluas, massa mampu diredam, meski akhirnya kantor polisi itu mengalami kerusakan.

Pemicunya, warga mencari pelaku pembunuh Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Batanghari, Gun Harapan (45).

Pelaku sebenarnya melakukan perampokan, namun ada perlawanan dari Gun, sehingga terjadi perkelahian yang menyebabkan Gun wafat.

Massa ingin melampiaskan kemarahan atas aksi keji pelaku, dengan harapan bisa menghakiminya secara langsung.

Beruntung, Kapolda Jambi Irjen Pol Muchlis AS sigap datang ke lokasi menenangkan massa yang sudah mengepung Mapolsek, terlambat sedikit maka bisa saja terjadi hal yang lebih parah.

Aksi spontan seperti ini masih menjadi permasalahan sosial yang harus mendapatkan perhatian dari semua perangkat pemerintahan dan aparat penegak hukum di Jambi.

baca juga

Baca: Jejak Kaki Jadi Petunjuk, Ketua DPC PPP Batanghari Mendadak Kritis Usai Duel Dengan Perampok

Baca: Kronologi Perusakan Polsek Batin XXIV, Polisi Diminta Serahkan Perampok Rumah Ketua PPP Batanghari

Baca: Massa Rusak Polsek Batin XXIV, Kapolsek: Minta Nyawa Dibayar Nyawa

Bagaimanapun, perusakan terhadap fasilitas negara, walaupun dengan dalih mencari pelaku perampokan sangat tidak dibenarkan, apalagi yang dirusak merupakan fasilitas aparat penegak hukum.

Masalah ini tentu harus menjadi pelajaran, kemudian bagaimanapun, perusakan terhadap fasilitas umum atau fasilitas negara merupakan perbuatan melawan hukum dan ada konsekuensi atas aksi tersebut, setidaknya kepada pihak yang melakukan provokasi.

Maka hukum tetap harus ditegakkan.

baca pula

Baca: Seorang Wanita Tewas Membusuk di Kamar Bedeng, Kapolsek Kotabaru: Bisa Jadi Ada Indikasi Pembunuhan

Baca: Buntut Aksi Massa di Jakarta, Ratusan Orang Geruduk KPU Sampang, Polsek Tambelangan Sampang Dibakar

Kemudian pemerintah daerah melalui perangkatnya hingga ke tingkat paling bawah, yakni rukun tetangga, seharusnya bisa berperan membentuk karakter warga yang lebih humanis, dengan mengedepankan supremasi hukum. (*)

Editor: deddy
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved