Berita Provinsi Jambi

Ilegal Drilling tak Terbendung, Pemprov Jambi Bentuk Satgas untuk 3 Kabupaten

Ilegal Drilling tak Terbendung, Pemprov Jambi Bentuk Satgas untuk 3 Kabupaten

Ilegal Drilling tak Terbendung, Pemprov Jambi Bentuk Satgas untuk 3 Kabupaten
Tribunjambi/Rian Aidilfi
Kondisi Desa Bungku, Kabupaten Batanghari yang banyak terlihat bekas aktivitas ilegal drilling 

Ilegal Drilling tak Terbendung, Pemprov Jambi Bentuk Satgas untuk 3 Kabupaten 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Pemerintah Provinsi Jambi, kembali duduk bersama dengan pihak kepolisian, Pemerintah Kabupaten, Kementrian dan Instansi terkait, untuk membahas aktivitas ilegal drealing yang marak di Provinsi Jambi, Senin (24/6/2019).

Rapat tersebut membahas rencana aksi penanggulangan Ilegal Drealing di Kabupaten Muaro Jambi, Batanghari, dan Sarolangun.

Asisiten II Setda Provinsi Jambi Agus Sunaryo, usai memimpin rapat menyampaikan, dari hasil rapat tersebut disimpulkan dua hal penting yang harus dilakukan untuk menghentikan aktivitas ilegal drealing yang marak terjadi. Dua hal itu ialah komitmen dan sinergitas.

Baca: Ditinggal Pekerja, Ada Ratusan Drum di Tempat Pemasakan Minyak Ilegal Terbesar di Desa Bungku

Baca: Air Berminyak, Warga Desa Bungku, Batangahari Kesulitan Air Bersih, Beli 10 Galon Air Tiap Hari

Baca: Sinergi Polda Jambi dan Korem 042/ Gapu Rayakan HUT Bhayangkara ke-73

Menurut Agus, di Provinsi Jambi ada tiga kabupaten yang ada kegiatan ilegal drealing. Dengan demikian nanti akan dibentuk SK Satgas terkait penutupan Ilegal drealing tersebut.

Satgas ini khusus untuk ilegal drealing. Jadi pelibatan daerah cukup hanya satu SK saja. Yang tentu diharapakan, harus ada komitmen dan apresiasi dari kepala daerah.

Baca: Sudah Seminggu Lakukan Razia, Satpol PP Kota Jambi Denda 9 PKL dan Seorang Pembeli

Baca: Cara Download Lagu MP3 Andmesh Cinta Luar Biasa, Hanya Rindu Dilengkapi Lirik Lagu, Gratis!

"Artinya yang harus berkomitmen bersungguh-sungguh adalah kepala daerahnya. Kalau profesinya Provinsi tentu Gunernur dan Kabupaten itu Bupati. Setelah itu baru bisa bersinergi dengan didukung penuh oleh Pemerintah Pusat yaitu Kementrian LHK, Kemenkopolhukam, Kementrian ESDM maupun Polri," beber Agus.

Dia menegaskan, aktivitas ilegal drealing tidak bisa ditawar-tawar memang harus ditutup. Sebab dampaknya sangat luar biasa terhadap masyarakat terutama dampak terhadap kerusakan lingkungan.

"Dimana-mana setiap ada kegiatan ilegal drealing di situ ada kerusakan lingkungan," sebut Asisten.

Ditinggal Pekerja, Ada Ratusan Drum di Tempat Pemasakan Minyak Ilegal Terbesar di Desa Bungku
Ditinggal Pekerja, Ada Ratusan Drum di Tempat Pemasakan Minyak Ilegal Terbesar di Desa Bungku (Tribunjambi/Rian Aidilfi)

Menurut Agus, Tim Satgas Ilegal Drealing sebenarnya sudah disusun hanya ada revisi SK Gubernur terkait tim Satgas saja.

Halaman
12
Penulis: Zulkifli
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved