Berita Muarojambi

Temuan Soal Pelayanan, LSM Brantas Tuntut Pelayanan Publik di Kabupaten Muarojambi Diperbaiki

Temuan Soal Pelayanan, LSM Brantas Tuntut Pelayanan Publik di Kabupaten Muarojambi Diperbaiki

Temuan Soal Pelayanan, LSM Brantas Tuntut Pelayanan Publik di Kabupaten Muarojambi Diperbaiki
Tribunjambi/Samsul Bahri
Temuan Soal Pelayanan, LSM Brantas Tuntut Pelayanan Publik di Kabupaten Muarojambi Diperbaiki 

Temuan Soal Pelayanan, LSM Brantas Tuntut Pelayanan Publik di Kabupaten Muarojambi Diperbaiki

TRIBUNJAMBI.COM, SENGETI - Pemerintah Kabupaten Muarojambi, dalam hal ini Asisten I Bidang Pemerintahan, Najamuddin, menerima kedatangan dari masyarakat yang tergabung dalam LSM Brantas, Kamis (20/6/2019).

Sebelumnya masyarakat yang tergabung dalam LSM Brantas, melakukan unjuk rasa di depan Kantor Bupati Muarojambi.

Dalam unjuk rasa tersebut, pengunjuk rasa menuntut terhadap kinerja dari pegawai yang ada di lingkup Pemkab Muarojambi.

Baca: Mahasiswa dan Warga Tabir Barat yang Berunjuk Rasa, Kecewa Hanya Dibolehkan Orasi di Depan Kantor

Baca: VIDEO: Detik-detik Perut Buaya Dibedel, Tubuh Manusia Dikeluarkan, Warga Langsung Ngucap

Baca: Sudah di Pertengahan Tahun, Serapan Anggaran di Kabupaten Merangin, Masih Minim

Tidak hanya di Pemkab Muarojambi, namun dalam penyampaian di ruangan Assisten I Pemerintahan pihaknya juga menyampaikan kinerja bobrok yang ada di lingkup desa.

Seperti di ungkapkannya Ketua LSM Brantas, Zuki. Menurutnya, ada beberapa kantor desa yang tutup pada saat Ramadhan dan usai lebaran. Hal ini menurutnya menganggu dari pelayanan publik dalam lingkup desa.

"Kami minta Dinas PMD untuk mengecek kantor-kantor desa, seperti Jaluko, Maro Sebo, Pematang Pulai, itu kami ada buktinya kalo kantor itu tutup, apalagi kalo desa yang jauh-jauh," jelas Zuki.

Baca: VIRAL - Nenek Tak Tahu Bayi yang Dilaporkan ke Puskemas dan Kantor Polisi Ternyata Cucu Sendiri

Baca: Pria di Cianjur Kebal Bacok dan Tusukan, saat Jimatnya Diambil Lalu Terjadi Hal Tak Terduga

Baca: Formasi CPNS 2019 dan P3K/PPPK 2019 yang Diajukan Pemerintah Daerah di Sumatera

Tidak hanya masalah kantor desa yang tutup pada saat hari kerja dan jam kerja. Dalam hal ini pengunjuk rasa juga mengungkapkan adanya oknum ketua RT yang tidak aktif dalam menjalankan tugas.

Hal ini menurut LSM Brantas juga menjadi kendala dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Ada Ketua RT 01 Desa Pematang Pulai itu dia di pilih karena dulu menjadi timses dari Kades yang menjabat saat ini. Sementara, Ketua RT 01 itu sekarang sudah pindah ke PT Brahma. Ini yang kita temukan," ungkapnya.

Halaman
12
Penulis: syamsul
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved