Berita Provinsi Jambi

KPK Pantau Penyelesaian Masalah Aset Tanah dan Penggalian Potensi PAD di Provinsi Jambi

KPK Pantau Penyelesaian Masalah Aset Tanah dan Penggalian Potensi PAD di Provinsi Jambi

KPK Pantau Penyelesaian Masalah Aset Tanah dan Penggalian Potensi PAD di Provinsi Jambi
Tribunjambi/Zulkifli
KPK Pantau Penyelesaian Masalah Aset Tanah dan Penggalian Potensi PAD di Provinsi Jambi 

KPK Akan Pantau Penyelesaian Masalah Aset Tanah dan Penggalian Potensi Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jambi 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mendorong optimalisasi penerimaan atau pendapatan asli daerah (PAD) dan pengamanan aset milik daerah Pemprov Provinsi Jambi, maupun Pemda kabupaten kota se Provinsi Jambi. 

Langkah yang diambil dengan mendorong perjanjian kerjasama antara Gubernur Jambi dan Bupati dan Wali Kota se Provinsi Jambi, dengan Kepala Kantor Nasional Provinsi Jambi, tentang kerja sama di Bidang Pertanahan dan nota kesepahaman antara Gubernur Jambi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tatausaha negara. 

Baca: Ada Wakil Ketua KPK RI di Jambi, Ini Kegiatan yang Dilakukan

Baca: Kata Bijak Romantis di Bumi Manusia, Novel Pramoedya Ananta Toer Filmnya Diperankan Iqbaal Ramadhan

Baca: Foto Albert Einstein Menjulurkan Lidah Ternyata Asli, Ini Kisah dan Foto Aslinya Bertiga

Penandatangana MOU tersebut digelar di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Kamis (20/6) disaksikan oleh wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Saat diwawancarai Alexander mengatakan, masalah aset daerah ini sering kali menjadi catatan dari BPK dalam setiap laporan keuangan. Apalagi laporang keuangannya tidak mendapat opini WTP tetapi WDP. Itu kebanyakan yang menjadi persoalan iyalah masalah aset terutama tanah. 

Baca: Viral, Anak Keracunan, Liurnya Terus Menetes Usai Gigit Daun Tanaman Hias, Buang Tanaman Ini

Baca: VIDEO VIRAL di Medsos Cara Cepat Kupas Kulit Bawang Putih dalam Hitungan Detik

Baca: VIDEO VIRAL di Media Sosial, Seorang Pria Berseragam Ormas Marah di Minimarket

"Terkait dengan optimalisasi pendapatan asli daerah dan pengananan aset tanah yang dimiliki Pemda ini, Kita mengajak BPN dan Kejaksaan Tinggi agar dalam proses sertifikasi atau  masih tanah-tanah yang menjadi sengketa agar dibantu penyelesaiannya," kata Alexander.

Wakil Ketua KPK berharap agar kegiatan ini tidak hanya sekedar seremonial saja.. Secara berkala pihak KPK akan  memantau dan memonitor pelaksanaan dari MOU yang ditanda tangani pagi ini, melalui Korwil KPK yang ada. 

Baca: KPK Tak Hanya Lelang Action Figur Milik Zumi Zola, Tapi Barang dari Koruptor Lainnya Segini Harganya

Baca: Kementrian PU Siap Suport, Persiapan Jalan Tour de Singkarak Butuh Dana Rp 52 Miliar

Baca: Meski Sakit Kanker Otak, Agung Hercules Pilih Pulang dari RS, Pengobatan Alternatif?

"Tentu kita berharap kerja sama dari seluruh Pemda, Kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Kegiatan ini tidak hanya seremonial. Kan, kalau kita selama ini, begita ada penandatanganan MOU seolah-seolah cukup itu saja.

Ini tidak, Kita akan pantau, kita akan monitor sejauh mana penyelesaian  persoalan-persoalan masalah tanah dan penggalian potensi pendapatan daerah itu bisa dilakukan," ujar Alexander. 

KPK Pantau Penyelesaian Masalah Aset Tanah dan Penggalian Potensi PAD di Provinsi Jambi (Zulkifli/Tribun Jambi)

Penulis: Zulkifli
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved