Advetorial

BPJS Kesehatan Cabang Jambi Lakukan Pemberian Informasi Langsung ke PPU Penyelenggara Negara

Sosialisasi yang berlangsung di Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Perwakilan Provinsi Jambi, Senin (18/06)

BPJS Kesehatan Cabang Jambi Lakukan Pemberian Informasi Langsung ke PPU Penyelenggara Negara
IST
BPJS Kesehatan Cabang Jambi Lakukan Pemberian Informasi Langsung ke PPU Penyelenggara Negara 

BPJS Kesehatan Cabang Jambi Lakukan Pemberian Informasi Langsung ke PPU Penyelenggara Negara

TRIBUNJAMBI.COM - Pesatnya perkembangan informasi dan pagar hukum seputar Program Jaminan Kesehatan Nasional menjadikan BPJS Kesehatan Cabang Jambi berkomitmen untuk menyampaikan informasi kepada peserta seputar Program JKN – KIS melalui pemberian informasi langsung (PIL).

Salah satu kegiatan pemberian informasi langsung yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan Cabang Jambi adalah pemberian informasi terkait dengan pendaftaran Pekerja Penerima Upah (PPU) Penyelenggara Negara dan anggota keluarga tambahan.

Yang dimaksud dengan Pekerja Penyelenggara Negara adalah golongan Aparatur Sipil Negara, TNI/POLRI.

Sosialisasi yang berlangsung di Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Perwakilan Provinsi Jambi, Senin (18/06) bermaksud untuk memberikan pemahaman kepada para Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Kantor tersebut.

Sosialisasi yang dilaksanakan lebih difokuskan untuk kepesertaan PPU Penyelanggara berdasarkan Pepres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan mekanisme pemotongan iuran bagi anggota keluarga tambahan.
Disampaikan oleh Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta KC Jambi Adithia Hangga, “Besaran iuran peserta PPU Penyelenggara Negara adalah sebesar 5 persen dengan komponen pembagian sebesar 3 persen dipotong langsung dari gaji pokok peserta dan 2 persen dibayarkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dengan jumlah peserta yang menjadi cakupan penjaminan adalah 5 orang peserta yang terdiri atas suami/istri peserta dan tiga orang anak,”.

Dalam hal peserta PPU Penyelenggara Negara memiliki jumlah anggota keluarga melebihi dari 5 orang, atau memiliki anak keempat dan seterusnya, peserta PPU Penyelenggara Negara dapat mendaftarkan kepesertaannya tersebut didalam anggota keluarga tambahan dengan membayar iuran tambahan sebesar 1 persen dari gaji pokok yang diterima oleh peserta tersebut.

Hangga menambahkan, di tahun pertama kehadiran BPJS Kesehatan, mekanisme pembayaran iuran penambahan anggota keluarga ini dilakukan secara terpisah dari pembayaran iuran peserta utama.

"Yakni untuk anggota keluarga tambahan dapat didaftarkan dengan virtual account terpisah dari keluarga inti, namun tetap memiliki hak kelas perawatan yang sama dengan peserta PPU Penyelenggara tersebut, namun mekanisme pembayaran tersebut dianggap memiliki kelemahan dalam hal ketaatan dalam pembayaran iuran yang mana seringkali peserta lupa untuk membayarakan iuran atas keluarga tambahan tersebut secara rutin,”ujar Hangga.

Semenjak dikeluarkannya Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tersebut pengaturan tentang pembayaran iuran bagi anggota keluarga tambahan telah diatur, dimana penambahan anggota keluarga tersebut harus dilaporkan oleh Person In Charge (PIC) dari KPPN.

Sehingga PIC tersebut dapat menerbitkan surat kuasa pemotongan gaji atas anggota keluarga tambahan yang akan didaftarkan, setelah surat kuasa pemotongan tersebut terbit, PIC kemudian akan mendaftarkan anggota keluarga tambahan dari karyawan KPPN kepada BPJS Kesehatan secara kolektif dan kartu serta data penambahan anggota keluarga tersebut dapat terbit pada bulan berikutnya.

Sosialisasi yang dihadiri seluruh Kepala Perwakilan Kantor Perbendaharaan Negara di Wilayah Kota dan Kabupaten se-Provinsi Jambi ini diapresiasi baik oleh Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi Bapak Drs. Tiarta Sebayang.

Tiarta menyebutkan “Ketentuan tentang pengaturan dana perhitungan fihak ketiga (PFK) dibuat oleh Kementerian Keuangan dan kami sebagai perwakilan dari Kementerian Keuangan di Daerah tentunya harus paham mengenai mekanisme perhitungan fihak ketiga tersebut, yang mana salah satunya adalah iuran Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, namun untuk mekanisme anggota keluarga tambahan tentunya banyak pegawai internal kita yang masih belum mengerti oleh karena itu kami mengapresiasi kegiatan yang sosialisasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan Cabang Jambi,” Ujar Tiarta.

Dirinya pun mengakui hubungan baik yang terjalin antara Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jambi dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di seluruh Wilayah Provinsi Jambi dengan BPJS Kesehatan memudahkan mereka dalam melakukan koordinasi verifikasi dan validasi data peserta Aparatur Sipil Negara yang terdaftar pada program JKN-KIS sehingga iuran yang disetorkan oleh pemerintah sama dengan iuran yang ditagihkan oleh BPJS Kesehatan.

Baca: BPJS Kesehatan Cabang Jambi Menggelar Rapat Koordinasi Kontribusi Daerah Mendukung JKN-KIS

Baca: PPDB di Sarolangun, Sekolah Diminta Pakai Sistem 3 Jalur, Ini Rincian Jalurnya

Baca: Deretan Destinasi Wisata Arung Jeram Terbaik, Dari Sumatera Utara, Jambi hingga Sulawesi Selatan

Editor: bandot
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved