Sengketa Pilpres 2019

Bawaslu Sebut Ganjar Pranowo & 32 Kepala Daerah Deklarasi Dukung Capres Jokowi Maruf Tidak Melanggar

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberikan tanggapan mengenai pernyataan saksi paslon kubu 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saat sidang Sengketa Pilp

Bawaslu Sebut Ganjar Pranowo & 32 Kepala Daerah Deklarasi Dukung Capres Jokowi Maruf Tidak Melanggar
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Mantan Anggota Komisi II DPR yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi saksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (30/3/2017). Selain Ganjar, anggota DPR Agun Gunandjar dan Gubernur BI Agus Martowardojo juga menjadi saksi terkait kasus dugaan korupsi penerapan KTP elektronik dengan terdakwa Irman dan Sugiharto. 

TRIBUNJAMBI.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberikan tanggapan mengenai pernyataan saksi paslon kubu 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saat sidang Sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi

Dikutip dari siaran Youtube Kompas Tv, hal ini diungkapkan Ketua Bawaslu RI, Abhan, saat melontarkan jawaban di sidang lanjutan sengeta Pilpres 2019, di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebelumnya, saksi benama Listiani melaporkan dugaan kecurangan pemilu yang dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan 32 kepala daerah lainnya ke Bawaslu RI atas dugaan pelanggaran pemilu.

Disebutkannya Ganjar dan Kepala Daerah lain menuturkan dukungan kepada satu dari dua paslon Pilpres 2019.

Baca: Hina Kota Lampung, Berlliana Lovell Sebut Binatang dan Daerah Alergi, Akhirnya Berikan Klarifikasi

Lantas Abhan menjelaskan jawaban pihaknya terkait laporan saksi tersebut.

"Perlu kami sampaikan bahwa betul saudara Listiani adalah pelapor terhadap kasus Ganjar Pranowo yang diajukan ke Bawaslu Jawa Tengah," ujar Abhan membenarkan adanya laporan tersebut.

"Terkait laporan saudara Listiani ini, Bawaslu telah melaporkan kepada pihak terkait," ungkapnya.

Ditemukannya, tak ada pelanggaran pemilu dari penuturan Ganjar dan lainnya.

"Diskusi juga ke sentra gakumdu, dan dengan kesimpulan bahwa tidak terbukti pelanggaran eks pasal 547 UU nomor 7 tahun 2017," tutur Abhan.

"Namun demikian selanjutnya Bawaslu Jawa Tengah melakukan tindakan lebih lanjut, karena tidak melanggar uu dalam pemilu, namun demikian ada pelanggaran."

Halaman
12
Editor: andika arnoldy
Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved