Kebijakan Anggaran Jokowi Dikeluhkan 02, Dua Pakar Hukum Sebut Itu Keuntungan Petahana

Diketahui kubu Prabowo-Sandiaga mengatakan Jokowi yang juga capres petahana memanfaatkan 7 kebijakan anggaran untuk kepentingan kampanye

Kebijakan Anggaran Jokowi Dikeluhkan 02, Dua Pakar Hukum Sebut Itu Keuntungan Petahana
Tribun Bali/I Nyoman Mahayasa
Presiden Jokowi bersama cucunya Jan Ethes melambaikan tangan dari mobil hias kepada penonton. 

Kebijakan Anggaran Jokowi Dikeluhkan 02, Dua Pakar Hukum Sebut Itu Keuntungan Petahana

TRIBUNJAMBI.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun dan Zainal Arifin Mochtar memiliki pendapat yang sama terkait keluhan tim kuasa hukum calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, soal kebijakan anggaran pemerintahan Jokowi.

Diketahui kubu Prabowo-Sandiaga mengatakan Jokowi yang juga capres petahana memanfaatkan 7 kebijakan anggaran untuk kepentingan kampanye dalam kontestasi Pilpres 2019.

Diberitakan Tribunjambi.com dari siaran Youtube tvOneNews, Rabu (19/6/2019), Refly menuturkan pendapatnya.

Baca: Masih Keponakan Mahfud MD, Pencipta Robot Pemantau Sistem IT KPU Bersaksi untuk Prabowo-Sandi di MK

Baca: Siti Oetari Tjokroaminoto Istri Pertama Soekarno Nenek Maia Estianty Tak Pernah Dijamah Bung Karno

Baca: Fakta Lengkap Jelang Persebaya Vs Madura United: Deretan Pemain Absen dan Pencetak Hattrick Pertama

Menurut Refly, apa yang dipersoalkan kubu 02 yakni pemakaian dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh Jokowi, sulit untuk dibuktikan.

"Yang dari awal sulit itu data kuantitatif sebagai contoh misalnya keterlibatan aparat dan dana APBN," ujar Refly.

Refly mengatakan hal itu telah menjadi kebijakan yang menguntungkan petahana.

"Di manapun di dunia ini ya, kalau petahana ikut dalam kontestasi politik pemilu, pasti akan ada kebijakan yang menguntungkan petahana," ungkapnya.

Pilpres 2019
Pilpres 2019 (Tribunnews)

Dijelaskannya, bahwa keputusan menaikkan gaji misalnya, telah menjadi kebijakan atau keputusan pejabat negara.

"Ya sebagai contoh misalnya ada kebijakan yang ada di DPR, DPR-nya kan mayoritas mendukung petahana lalu kemudian menaikkan gaji karyawan, kan begitu, dan itu kan sudah keputusan politik," tutur Refly.

Halaman
1234
Editor: suci
Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved