MK Pernah Diskualifikasi Pemenang Pilkada yang Tak Penuhi Syarat

2 Pakar hukum tata negara berpandangan, MK bisa melakukan diskualifikasi terhadap pasangan yang dianggap tidak memenuhi persyaratan.

MK Pernah Diskualifikasi Pemenang Pilkada yang Tak Penuhi Syarat
Tribun-video.com/Monica
Dua paslon menuju istana 

MK Pernah Diskualifikasi Pemenang Pilkada yang Tak Penuhi Syarat

TRIBUNJAMBI.COM - 2 Pakar hukum tata negara berpandangan, MK bisa melakukan diskualifikasi terhadap pasangan yang dianggap tidak memenuhi persyaratan.

Contohnya di Bengkulu Selatan. Pemenang Pilkada didiskualifikasi MK.

Kuasa hukum Paslon 02 Bambang Widjojanto dan tim telah mengungkap sejumlah kecurangan dan dugaan pelanggaran yang dilakukan Paslon 01 Joko Widodo-KH Maruf Amin pada Pilpres 2019.

Baca: Kartika Putri Ungkap Rasanya Jadi Istri Habib Usman, Bertengkar Sampai Berjam-jam

Baca: Kenapa Tiba-tiba Bambang Widjojanto Keluar Ruangan Nyatakan Kekecewaan Atas Jawaban KPU

Baca: Bandingkan Profesinya dengan Babu, Oknum PNS Ini Banjir Cacian, Sampai Sekda Angkat Bicara!

Kecurangan pasangan calon (Paslon 01) dibongkar tim pengacara Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno (Prabowo-Sandi) pada sidang perdana sengketa Pilpres 2019 perdana, Jumat (14/6/2019).

Bambang Widjojanto dkk membongkar sejumlah kecurangan dan dugaan pelanggaran Paslon 01 seperti memanfaatkan/penyalahgunaan jabatan, sumbangan kampanye, sampai buzzer polisi.

Setidaknya ada 7 daftar kecurangan yang dibongkar di depan sidang Mahkamah Konstitusi tersebut.

Ketua Tim Hukum TKN, Yusril Ihza Mahendra menghadiri sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019). Sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau Sengketa Pilpres mengagendakan pemeriksaan pendahuluan kelengkapan dan kejelasan pemohon dari tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN).
Ketua Tim Hukum TKN, Yusril Ihza Mahendra menghadiri sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019). Sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau Sengketa Pilpres mengagendakan pemeriksaan pendahuluan kelengkapan dan kejelasan pemohon dari tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN). (Tribunnews/Jeprima)

Di samping itu, tim pengacara Prabowo Subianto juga mempersoalkan keabsahan KH Maruf Amin sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) Paslon 01.

Hal ini karena KH Maruf Amin tidak mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan di Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BNI Syariah.

Pasal 227 UU No 7 tahun 2017 mengatur tentang persyaratan yang harus dilengkapi oleh Capres/Cawapres pada Pilpres 2019.

Halaman
1234
Editor: suci
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved