KPU Sebut Permohonan Sengketa Hasil Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo-Sandi Tidak Jelas

Dalam sidang gugatan Pilpres 2019 Prabowo-Sandi, pihak KPU sebut seluruh permohonan sengketa Prabowo-Sandi tidak jelas dan kabur

KPU Sebut Permohonan Sengketa Hasil Pilpres 2019 yang diajukan  Prabowo-Sandi Tidak Jelas
Tribunnews/Jeprima
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Hashim Djojohadikusumo bersama Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Bambang Widjajanto dan Kuasa Hukum BPN Denny Indrayana saat menyerahkan berkas gugatan sengketa Pemilu 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019). Gugatan dilakukan oleh Tim BPN Prabowo Sandi ke MK karena pihaknya mengikuti koridor hukum. 

TRIBUNJAMBI.COM - Dalam sidang gugatan Pilpres 2019 Prabowo-Sandi, pihak KPU sebut seluruh permohonan sengketa hasil Pilpres yang diajukan  Prabowo-Sandi tidak jelas dan kabur.

Dilansir dari Kompas.com, pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebut, permohonan sengketa pilpres Prabowo-Sandi tidak jelas atau kabur (obscuur libel).

Hal ini tercantum dalam berkas jawaban yang diserahkan KPU ke MK untuk menjawab gugatan Pilpres 2019 Prabowo-Sandi.

Ketua Tim Pengacara Pasangan Calon Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, Bambang Widjojanto, memperkenalkan anggota tim pengacara pada sidang perdana Sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jumat (14/6/2019).
Ketua Tim Pengacara Pasangan Calon Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, Bambang Widjojanto, memperkenalkan anggota tim pengacara pada sidang perdana Sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jumat (14/6/2019). ((repro kompas tv))

"Jelas terbukti bahwa permohonan pemohon tidak jelas (obscuur libel), sehingga karenanya menurut hukum permohonan pemohon a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima," demikian dikutip dari berkas permohonan.

Baca: Berita dari Akun yang Pernah Sebar Hoaks Dibawa BPN, 01: Bagaimana Bisa Dibawa ke Sengketa Pilpres?

Baca: Kasus Siswa Diusir Saat Ujian, Dinas PPPA Jambi Akan Temui Dinas Pendidikan

Gugatan yang tidak jelas itu, misalnya, soal dalil adanya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang diduga dilakukan oleh pihak terkait dalam hal ini paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf.

Baca: Ramalan Zodiak 19 Juni 2019, Virgo Dapat Keuntungan, Cancer Wajb lebih Sabar dan Tenang

Baca: Raffi Ahmad Ketemu Gisel & Wijin di Australia, Mendadak Singgung saat Masih Jadi Istri Gading Marten

Menurut KPU, kubu Prabowo tidak menguraikan secara jelas kapan, di mana dan bagaimana pelanggaran dilakukan atau siapa melakukan apa, kapan, di mana dan bagaimana cara melakukannya.

Dalam berkas permohonan, KPU menyebut bahwa semuanya serba tidak jelas, dan menyulitkan pihaknya untuk memberikan tanggapan atas dalil-dalil pemohon a quo.

Baca: Satu Orang Kirim 10 Lamaran, Expo dan Job Fair 2019 di Kota Jambi Buka 2.381 Lowongan Kerja

Baca: HEBOH - Pasutri di Tasikmalaya Pertontonkan Hubungan Intim di Depan Anak-anak, Tarifnya Rp 5 Ribu

Dalil permohonan kubu Prabowo soal 17,5 juta DPT tak masuk akal juga dinilai KPU kabur.

Sebab, pemohon tidak menjelaskan siapa saja mereka, bagaimana faktanya yang dimaksud DPT tidak masuk akal, dari daerah mana saja mereka, dan apakah mereka menggunakan hak pilih di TPS mana saja dan kepada siapa mereka menentukan pilihannya serta kerugian apa yang diderita pemohon.

Soal tudingan pemilih usia kurang dari 17 tahun sebanyak 20.475 orang pun dianggap tak jelas.

Halaman
1234
Editor: heri prihartono
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved