Dana Silpa Dipertanyakan, Begini Penjelasan Sekda Tanjab Timur

Fraksi PDIP dan Fraksi Partai Bulan Bintang Indonesia pertanyakan dana silpa di tahun 2018 yang mencapai puluhan miliar.

Dana Silpa Dipertanyakan, Begini Penjelasan Sekda Tanjab Timur
tribunjambi/Abdullah Usman
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur kembali menggelar rapat paripurna Terkait Ranperda Eksekutif Terhadap Ranperda Inisiatif DPRD. 

Dana Silpa Dipertanyakan, Begini Penjelasan Sekda Tanjab Timur

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA SABAK - DPRD Tanjab Timur kembali menggelar rapat paripurna Terkait Ranperda Eksekutif Terhadap Ranperda Inisiatif DPRD.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Tanjab Timur, Markaban, turut hadir Sekda Tanjab Timur, Sapril mewakili bupati dan 18 anggota DPRD Tanjab Timur serta forkopimda.

Menyampaikan tanggapan Bupati Tanjab Timur terkait pandangan umum fraksi-fraksi terkait Ranperda Eksekutif Terhadap Ranperda Inisiatif DPRD, Sekda Tanjab Timur, Sapril mengatakan apresiasi dan terima kasih atas persetujuan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

"Apresiasi dan terima kasih atas persetujuan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tanjab Timur 2018 dan tiga Ranperda Kabupaten Tanjab Timur tahun 2019 untuk dibahas bersama ke tingkat selanjutnya," ujarnya.

Baca: Gubernur Jambi Dukung BPS Hasilkan Data Berkualitas

Baca: Kasus Siswa Diusir Saat Ujian, Dinas PPPA Jambi Akan Temui Dinas Pendidikan

Baca: Satu Orang Kirim 10 Lamaran, Expo dan Job Fair 2019 di Kota Jambi Buka 2.381 Lowongan Kerja

Baca: Dapat Hidayah? Pencuri Motor di RSUD Raden Mattaher Jambi Serahkan Diri, Nasibnya Kini di Pengadilan

Lebih lanjut dikatakan Sapril, dalam menanggapi permintaan penjelasan dari Fraksi PDIP dan Fraksi Partai Bulan Bintang Indonesia terkait adanya silpa yang besar di tahun 2018.

"Kami menyampaikan bahwa silpa tahun 2018 sebesar Rp 77.182.228.991,54 bila dibandingkan, lebih kecil dari silpa tahun anggaran 2017 yakni sebesar Rp. 117.148.747.825.70 turun sebesar 34.32 persen" ujarnya.

Dikatakannya pula, mengenai jumlah aset tanah pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sudah bersertifikat dan yang belum bersertifikat, serta berapa persentase sengketa lahan yang belum yang belum terselesaikan tahun 2018.

Aset tanah pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sampai tahun 2018 sebanyak 467 persil atau seluas 8.760 hektare, dimana sampai dengan tahun 2018, yang sudah bersertifikat sebanyak 363 persil atau seluas 6.389 hektare.

Sedangkan yang belum bersertifikat sebanyak 104 persil atau seluas 2.371 Hektar, dimana belum bersertifikat dimaksud saat ini dalam proses administrasi kepemilikan dan proses pengukuran di lapangan serta akan diupayakan akan selesai secara bertahap.

Melanjutkan jawab tersebut, sengketa lahan yang diselesaikan oleh Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lahan (TFPSL) Tanjab Timur pada tahun 2018 sebanyak 8 sengketa, yang dapat di selesaikan sepenuhnya oleh TFPSL sebanyak 4 (Empat) sengketa atau sebesar 50 persen. 2 (dua) sengketa sepakat melanjutkan ke jalur hukum. Selebihnya masih dalam proses mediasi penyelesaian.

"Terakhir masukan dari Partai Hanura untuk melakukan Evaluasi menyeluruh terhadap program dan kegiatan serta Kepala OPD yang menyumbang SILPA terbesar. Ini akan menjadi salah satu pertimbangan kami mengambil kebijakan dimasa yang akan datang," ujarnya.

Baca: KPU Sebut Permohonan Sengketa Hasil Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo-Sandi Tidak Jelas

Baca: Rocky Gerung Menertawakan Ali Ngabalin saat Disebut Jadi Sosok yang Menyenangi Partai-Partai Kubu 02

Baca: Nyeri Sendi? Coba Atasi dengan 7 Makanan yang Berkhasiat Ini, Tak Perlu Konsumsi Obat-obatan

Baca: Berita dari Akun yang Pernah Sebar Hoaks Dibawa BPN, 01: Bagaimana Bisa Dibawa ke Sengketa Pilpres?

Sementara itu perwakilan Fraksi PDIP menegaskan pembentukan Ranperda agar mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan menteri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Serta proses penyusunan Ranperda tentang perubahan status 6 (enam) kelurahan menjadi Desa telah dilakukan kajian secara akademik keberadaan pemerintah kelurahan yang di mungkinkan menjadi Desa.

Penulis: Abdullah Usman
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved