Pilpres 2019

Yusril Santai Tanggapi Tuduhan Kenaikan Gaji PNS, Ajakan Nyoblos Pakai Baju Putih, Mudah Dipatahkan!

Yusril Ihza Mahendra Tim Hukum Jokowi-Maruf menanggapi santai tuduhan Tim Hukum Prabowo-Sandi tentang adanya kecurangan

Yusril Santai Tanggapi Tuduhan Kenaikan Gaji PNS, Ajakan Nyoblos Pakai Baju Putih, Mudah Dipatahkan!
Tribun Jambi
Ketua Umum Parta Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, di Jambi, Senin (5/3). 

Yusril Santai Tanggapi Tuduhan Kenaikan Gaji PNS, 'Baju Putih' Mudah Dipatahkan

TRIBUNJAMBI.COM - Yusril Ihza Mahendra Tim Hukum Jokowi-Maruf menanggapi santai tuduhan Tim Hukum Prabowo-Sandi tentang adanya kecurangan terstruktur sistematis dan masif.

Sebelumnya pada sidang gugatan di MK Tim Hukum Prabowo-Sandi menuduh calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo melakukan kecurangan pemilu dengan menyalahgunakan anggaran negara.

Satu diantaranya mengenai kenaikan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri.

Hal itu disampaikan saat materi permohonan gugatan sengketa pilpres dibacakan oleh tim hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto dalam persidangan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019).

Baca: Sidang MK, Tanggapan Mahfud MD Soal Tuntutan BPN Prabowo-Sandi Minta Jokowi-Maruf Didiskualifikasi

Baca: Tak Hadir Sidang Perdana Sengketa Pilpres di MK, Kemana Prabowo dan Jokowi?

"Akan sangat mudah dipahami bahwa penggunaan anggaran negara dan program pemerintah itu adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh paslon 01 yang memanfaatkan posisinya sebagai Presiden petahana," ujar Bambang.

Ada 7 kebijakan anggaran yang dipersoalkan tim hukum Prabowo-Sandi.

Ketujuh kebijakan itu yakni, menaikkan gaji dan membayar rapelan gaji PNS, TNI dan Polri.

Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto saat sidang perdana sengketa pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019).
Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto saat sidang perdana sengketa pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019). ((KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO))

Kemudian, menjanjikan pembayaran gaji ke-13 dan THR lebih awal, serta menaikan gaji perangkat desa.

Selain itu, menaikan dana kelurahan dan mencairkan dana Bansos.

Halaman
1234
Editor: bandot
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved