Terungkap di Sidang, Sekjen Paparkan Peran Menteri Lukman Hakim di Kasus Suap Jual Beli Jabatan

Upaya intervensi itu berawal pada 29 Januari 2019. Kholis mengatakan KASN mengirim surat ke Kemenag untuk meminta menteri selaku PPK untuk ...

Terungkap di Sidang, Sekjen Paparkan Peran Menteri Lukman Hakim di Kasus Suap Jual Beli Jabatan
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/5/2019). KPK memeriksa Lukman Hakim Saifuddin sebagai saksi terkait kasus penyelenggaraan ibadah haji yang dalam proses penyelidikan oleh KPK. 

Upaya intervensi itu berawal pada 29 Januari 2019. Kholis mengatakan KASN mengirim surat ke Kemenag untuk meminta menteri selaku PPK untuk ...

TRIBUNJAMBI.COM - Nama Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin disebut-sebut dalam kasus suap jual beli jabatan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Nur Kholis Setiawan, mengungkap peran Lukman Hakim Saifuddin dalam kasus suap jual-beli jabatan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur.

Menurut Nur Kholis, Lukman mengintervensi agar memasukkan nama Haris Hasanuddin, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kanwil Kemenag Jawa Timur, sebagai peserta yang masuk tiga besar calon Kakanwil Kemenag Jawa Timur.

Upaya intervensi itu berawal pada 29 Januari 2019.

Baca Juga

 Bripda Iin Ariska Dilamar dengan Uang Panaik Rp 300 Juta, Polwan Cantik Dapat Suami Pria Kaya

 Prabowo Perintahkan 5 Imbauan Ini ke Pendukungnya Jelang Sidang Sengketa Pilpres: Jangan Pergi ke MK

 Pekerjaan Michael Kiehl Terbongkar? Penyebab Ayah Cinta Laura Dianggap Orang Penting di Indonesia

 Kekhawatiran Juliana Moechtar Usai Ifan Seventeen Digerebek Bareng Istri Orang di Kamar: Hati-hati!

 Rp 150 Juta dari Kivlan Zen untuk Siapkan 1.000 Orang, Pengacara Akhirnya Bongkar-bongkaran

 Sang Ibu Kaget saat Periksa Isi Chat WA Jessica, Kalimat dan Foto Syur Bagian Bawah Mengejutkan

Kholis mengatakan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengirim surat ke Kemenag untuk meminta menteri selaku PPK untuk tidak meloloskan dan melantik Haris sebagai Kakanwil Jatim.

Hal ini, karena Haris pernah dijatuhi sanksi disiplin PNS.

Sementara salah satu syarat untuk mendaftar sebagai kakanwil tidak pernah dijatuhi sanksi.

Kholis sempat melaporkan rekomendasi itu kepada Lukman.

Namun, direspons Lukman hanya sebatas mendalami.

Halaman
1234
Editor: duanto
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved