Dilaporkan Tidak Netral Saat Pilwako Jambi, Dua PNS Pemprov Jambi Terancam Kena Sanksi

Pesta demokrasi pemilihan Wali Kota Jambi pada 2018 lalu masih menyisakan masalah.

Dilaporkan Tidak Netral Saat Pilwako Jambi, Dua PNS Pemprov Jambi Terancam Kena Sanksi
Tribunjambi/Zulkifli
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, Husairi 

Dilaporkan Tidak Netral Saat Pilwako Jambi, Dua PNS Pemprov Jambi Terancam Kena Sanksi

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Pesta demokrasi pemilihan Wali Kota Jambi pada 2018 lalu masih menyisakan masalah.

Dinilai berpihak ke salah satu Paslon, dua orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov Jambi terancam dapat sanksi.

Pegawai yang dilaporkan tersebut bertugas di Dinas Kesbangpol Provinsi Jambi dan Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.

Laporan atas kedua PNS tersebut telah ditindak lanjuti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Republik Indonesia dan diteruskan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi.

"Hari ini kami menerima kunjungan Asisten Komisioner KASN Bidang Pengaduan. Ternyata dalam rangka Pilkada tempo hari, bahwa ada PNS kita yang tidak netral dalam Pilkada tersebut. Dia (KASN) datang minta klarifikasi sudah sejauh mana Pemprov dalam hal ini PPK atau Gubernur menindak lanjuti hal tersebut," kata Kepala BKD Provinsi Jambi, Husairi kepada Tribunjambi.com Kamis (13/6/2019).

Baca: VIDEO: Action Figure Sitaan dari Zumi Zola Dilelang KPK, Harganya Bikin Mata Melotot

Baca: Benarkah Kominfo Akan Batasi Akses Media Sosial Besok?

Baca: Besok Sidang Sengketa Pemilu dan Pilpres 2019 Digelar Di Mahkamah Konstitusi,Bagaimana Persiapannya?

Baca: Perkuat Pernyataan Polri, Pengacara Kivlan Zen Akui Adanya Transaksi Rp150 ke Eksekutor Aksi 22 Mei

Pihak KASN mengaku sudah lama mengirimkan surat mengenai masalah tersebut kepada BKD, namun kata Husairi hingga saat ini surat dari KASN tidak pernah sampai ke BKD.

"Baru kami tahu. Tadi mereka baru ngasih suratnya lagi, meminta ketegasan yang atas dua orang ini," sebut Husairi.

Di dalam surat KASN itu, lanjut Husairi, hasil berita acaranya keduanya terbukti bersalah. Kemudian Panwaslu merekomendasikan ke KASN dan KASN meneruskan ke BKD untuk ditindak dengan hukuman sedang.

"Hukuman sedang itu ada tiga, yaitu penundaan kenaikan gaji berkala, penurunan pangkat, atau penundaan naik pangkat. Tinggal PPK lagi yang memilih yang mana diberikan," jelas Husairi.

Menurutnya sebelum diambil keputusan itu, prosedurnya atasan PNS yang bersangkutan harus memanggil PNS yang bermasalah untuk dimintai keterangan.

"Tugas kami menyurati atasanya atau kepala Dinasnya, untuk segera menindaklanjuti. Nanti mereka melapor ke Gubernur. Karena KASN menunggu jawaban ini," ujarnya.

Sementara Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi Asnawi AB tak menampik keterlibatan bawahannya dalam Pilwako Jambi. Kata dia perkara itu sudah lama dan tak tahu lagi perkembangannnya.

“Yang jelas kita tak dapat laporan lagi dari BKD, itukan pilwako (Kota Jambi, red) sudah lama kalau pilpres baru ingat,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Nantinya kalau ada laporan atau instruksi dari KASN, dia menyerahkan sepenuhnya ke BKD. “Nanti kita balikkan ke induk kita BKD, tidak ada hak saya untuk nahan-nahan itu,” jelasnya.

Baca: Siapa Sebenarnya Nora Alexandra Philip? Tak Banyak yang Tahu Ini Fakta Sebenarnya Kekasih Jerinx SID

Baca: Mahfud MD Tanggapi Jabatan BUMN Maruf Amin Berkemungkinan akan Dibahas di MK dari Gugatan BPN

Baca: Besok Sidang Sengketa Pemilu dan Pilpres 2019 Digelar Di Mahkamah Konstitusi,Bagaimana Persiapannya?

Baca: Dilelang Rp 45 Juta Inilah Deretan Mainan Action Figure Marvel Milik Zumi Zola yang Disita Oleh KPK

Penulis: Zulkifli
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved