Pilpres 2019

BPN Menuntut Agar MK Berhentikan Ketua & Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi: Itu Kewenangan DKPP

BPN Menuntut Agar MK Berhentikan Ketua & Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi: Itu Kewenangan DKPP

BPN Menuntut Agar MK Berhentikan Ketua & Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi: Itu Kewenangan DKPP
ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Saat Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (tengah) dan yang lain sangat bersemangat meneriakkan takbir setelah mengklaim diri sebagai pemenang Pilpres 2019, Sandiaga terlihat tidak sesemangat rekannya. Prabowo kembali mendekalarasikan kemenangannya versi real count internal BPN sebesar 62 persen. 

BPN Menuntut Agar MK Berhentikan Ketua & Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi: Itu Kewenangan DKPP

TRIBUNJAMBI.COM - Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Pramono Ubaid Tanthowi menyebut, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi salah alamat jika meminta Mahkamah Konstitusi ( MK) memberhentikan Ketua dan Komisioner KPU.

Sebab, menurut Pramono, kewenangan persoalan kode etik berada di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ( DKPP).

"Menurut saya, mengajukan petitum ke MK untuk nonaktifkan KPU, berhentikan KPU, ya agak salah alamat. Sebab itu bukan kewenangan MK, tetapi kewenangan DKPP," kata Pramono di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019).

Baca: Tau Kepanjangan dari HVS dan BH? Ini 10 Singkatan yang Sering Kita Dengar Tapi Jarang Kita Ketahui

Baca: Mahfud MD Tanggapi Jabatan BUMN Maruf Amin Berkemungkinan akan Dibahas di MK dari Gugatan BPN

Baca: Besok Sidang Sengketa Pemilu dan Pilpres 2019 Digelar Di Mahkamah Konstitusi,Bagaimana Persiapannya?

Pramono mengatakan, selama penyelenggaraan pemilu, tidak ada laporan tentang pelanggaran kode etik jajaran KPU pusat yang diterima DKPP.

Selama proses rekapitulasi suara dan penetapan hasil pemilu pun, tak ada yang menyoal etik penyelenggara pemilu.

Namun demikian, KPU menyerahkan keputusan soal gugatan tersebut sepenuhnya pada Majelis Hakim MK.

"Ya namanya permohonan ya nggak papa, ya namanya kan petitum. Soal diterima atau enggak, maka itu nanti," kata Pramono.

Baca: Beralih ke Digital, Perpusatakan Jambi Akan Tambah Koleksi Buku di iPustaka Jambi

Untuk diketahui, BPN Prabowo-Sandiaga menyerahkan berkas perbaikan permohonan sengketa hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (10/6/2019).

Ada sejumlah pasal dan petitum yang ditambahkan.

Halaman
1234
Editor: ekoprasetyo
Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved