Pilpres 2019

Refly Harun Sebut Jika Maruf Amin Masih Terkait BUMN Maka Bisa Didiskualifikasi & Pemilu Diulang

Pengamat Hukum Tata Negara Refly Harun menyebutkan calon wakil Presiden Maruf Amin dapat didiskualifikasi dan Pilpres 2019 bisa diulang.

Refly Harun Sebut Jika Maruf Amin Masih Terkait BUMN Maka Bisa Didiskualifikasi & Pemilu Diulang
Fransiskus Adhiyuda/Tribunnews.com
Soal Maruf Amin diduga langgar UU Pemilu, respon Yusril hingga BPN yakin Cawapres 01 didiskualifikasi. 

TRIBUNJAMBI.COM- Pengamat Hukum Tata Negara Refly Harun menyebutkan calon wakil Presiden Maruf Amin dapat didiskualifikasi dan Pilpres 2019 bisa diulang. 

Hal ini disampaikan Refly Harusn saat ditanya terkait status Maruf Amin yang diduga masih menjabat di salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam akun twitternya Refly Harun mengatakan dirinya dihubungi wartawan mengenai klaim BPN yang menyebut Maruf Amin menjabat komisaris di Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah.

Refly Harun dari akun Twitter @ReflyHZ, mencuit "Seorang wartawan telepon saya mengenai klaim BPN bahwa Maruf Amin masih menjabat komisaris di Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah,"  

Dia menegaskan, jika memang benar menjabat sebagai komisaris di dua BUMN itu, Maruf Amin bisa didiskualifikasi. Bisa dilakukan pemilu ulang. Tapi, imbuhnya, itu pun harus dibuktikan.

"Kalau itu memang benar, sekali lagi kalau memang benar, MA bisa didiskualifikasi dan bisa pemilu ulang. Tapi tentu harus dibuktikan," kicau Refly Harun.

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun memberikan pendapatnya terkait Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01 Maruf Amin yang disebut oleh kuasa hukum Calon Presiden nomor 02 Prabowo Subianto melanggar undang-undang.

Ketua Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto menyebut Maruf Amin melanggar Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu).

Menurut Bambang, Ma'ruf Amin diduga melanggar Pasal 227 huruf p UU Pemilu.

 
Pasal tersebut menyatakan bahwa saat pendaftaran, bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden harus menyertakan surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu.

Halaman
123
Penulis: andika arnoldy
Editor: andika arnoldy
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved