Kuasa Hukum BPN Minta Mahkamah Konstitusi Kabulkan Prabowo Jadi Presiden Seperti di Pemilu Kenya

Tim Kuasa Hukum BPN Pasangan Prabowo-Sandi minta Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan Prabowo jadi presiden

Kuasa Hukum BPN Minta Mahkamah Konstitusi Kabulkan Prabowo Jadi Presiden Seperti di Pemilu Kenya
Instagram @prabowo
5 Kecurangan Jokowi-Maruf Versi Prabowo-Sandiaga, Penyalahgunaan Birokrasi hingga Cutinya Karni Ilyas dari ILC TV One 

TRIBUNJAMBI.COM - Tim Kuasa Hukum BPN Pasangan Prabowo-Sandi minta Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan Prabowo jadi presiden.

Untuk meyakinkan permintaannya itu, Bambang Widjojanto yang menjadi komandan dalam pengajuan gugatan sengketa Pemilu di MK mencontohkan pemilu di 4 negara.

SURYA.co.id mengutip dari Tribun Manado, berdasarkan dokumen perbaikan permohonan, Selasa (12/6/2019), tim pengacara Prabowo-Sandi mengutip konstitusi di Kenya.

Dalam pasal 140 ayat 1 Konstitusi Kenya.

Salah satu kasus yang diambil adalah Pemilu Kenya 2017.

"Dalam kasus tersebut, Mahkamah Agung Kenya membatalkan hasil Pemilihan Presiden Kenya dan memerintahkan untuk mengadakan pemilihan ulang secara nasional," ujar gugatan yang ditandatangani Bambang Widjojanto yang juga mantan pimpinan KPK itu.

Kubu Prabowo juga mengutip Pasal 141 ayat 1 poin A Konstitusi Austria.

Kasus yang dicontohkan yaitu Pilpres Austria 2016. Calon yang bertarung memperebutkan kursi Presiden adalah Alexander Van der Ballen vs Norbert Hofer.

Hofer menggugat ke MK Austria dengan alasan adanya kecurangan.

"MK Austria menyatakan pemilihan umum yang dilaksanakan di bulan Mei 2016 tidak konstitusional dan memerintahkan KPU Austria untuk melaksanakan pemilihan ulang," kata Bambang Widjojanto seperti dikutip di halaman 76 pada berkas permohonan gugatan.

Halaman
1234
Editor: heri prihartono
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved