Hadapi Gugatan YLKI, Pemkot Jambi dan PDAM Tirta Mayang Bakal Hadirkan Saksi Tandingan

Pihak PDAM Tirta Mayang dan Pemerintah Kota Jambi akan hadirkan saksi tandingan terkait gugatan YLKI.

Hadapi Gugatan YLKI, Pemkot Jambi dan PDAM Tirta Mayang Bakal Hadirkan Saksi Tandingan
Tribunjambi/Jaka
Sidang gudatan tarif PDAM Tirta Mayang. 

Hadapi Gugatan YLKI, Pemkot Jambi dan PDAM Tirta Mayang Bakal Hadirkan Saksi Tandingan 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Pihak PDAM Tirta Mayang dan Pemerintah Kota Jambi akan hadirkan saksi tandingan terkait gugatan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) terkait kenaikkan tarif PDAM, pada Rabu (12/6) ini.

Sebelumnya sidang gugatan kenaikkan tarif PDAM dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) kepada PDAM Tirta Mayang dan Pemerintah Kota Jambi mendatangkan dua ahli di Pengadilan Negeri Jambi, pada Rabu (22/5).

Salah satunya adalah Said Syeh selaku dosen ekonomi di Universitas Batanghari. Said mengatakan kenaikkan yang tinggi bisa mengganggu daya beli masyarakat.

“Kenaikkan yang begitu besar mengakibatkan daya beli masyarakat semakin menipis dan masyarakat akan melarat. Tapi disisi lain kita harus pertimbangkan bagaimana biaya operasional yang diperlukan,” katanya.

Baca: Kapolres Muarojambi Tegaskan Tak Ada Ilegal Drilling di Desa Nyogan, Tapi di Sini

Baca: 10 Hari, Empat Kali Terjadi Kebakaran di Bungo, Arus Pendek Diduga Jadi Penyebabnya

Baca: 90 ASN di Bungo Tak Masuk Kerja di Hari Pertama, Bupati Siapkan Sanksi Khusus

Baca: Komunikasi Makin Hemat dengan Paket SERBU dari IM3 Ooredoo

“Karena itu pihak PDAM sebaiknya tahu benar bagiamana teknis-teknis atau cara-cara menaikkan tarif, boleh internal,” tambah Said.

Said mengatakan semua warga yang masuk golongan kelas ekonomi bawah pasti terganggu dengan kenaikkan tarif ini.

Selain Said pihak tergugat juga menghadirkan Rasmi Sembiring yang merupakan mantan Direktur PDAM Kabupaten Bungo. Rasmi mengatakan pihak PDAM tidak bisa menetapkan tapi bisanya mengusulkan tarif dasar pada pemilik PDAM yaitu kepala daerah.

“Kalau kepala daerah tidak setuju atau usulan PDAM dianggap ketinggian maka akan diberikan subsidi untuk tarif PDAM,” kata Rasmi.

Edy Pramono selaku ketua majelis hakim mengatakan sidang ditunda sampai 12 Juni untuk menghadirkan saksi dari pihak tergugat.

Penulis: Jaka Hendra Baittri
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved