VIDEO: KPK Larang Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran, Bupati Safrial: "Republik Ini Rancu"

Penggunaan mobil dinas di lingkungan Pemkab Tanjab Barat untuk mudik terkendala dengan surat edaran Komisi Pemberantasan Korupsi.

VIDEO: KPK Larang Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran, Bupati Tanjabar: "Republik Ini Rancu"

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Darwin Sijabat

TRIBUNJAMBI.COM, KUALA TUNGKAL – Penggunaan mobil dinas di lingkungan Pemkab Tanjab Barat untuk mudik terkendala dengan surat edaran Komisi Pemberantasan Korupsi.

Bupati Tanjung Jabung Barat, Safrial ketika dikonfirmasi mengatakan pada dasarnya selaku kepala daerah dirinya memperbolehkan pejabatnya menggunakan mobil dinas untuk angkutan mudik. Namun niatannya tersebut terbantahkan dengan adanya aturan KPK yang melarang menggunakan mobil dinas

“Kalau saya boleh saja, cuman kan KPK melarang itu,” ujarnya.

“Kita ini republik ini rancu, siapa yang berkuasa di republik ini, itu yang saya kadang-kadang ya ya kurang paham kita republik kita ini,”

Hal itu dikatakannya dikarenakan komisi anti rasuah tersebut melarang menggunakan mobil dinas untuk mudik. Sementara dari Mendagri sebagai leading sektor kepala daerah tidak ada mengeluarkan larangan tersebut.

“Kalau kita kan atasan kita ada mendagri, dari mendagri gak ada, ya kan. Tapi ada larangan dari KPK,” katanya.

”Apa benar begitu ?, kalau berbicara ini harus ditanya dengan presiden harusnya. Bupati tidak bisa, harus ditanya dengan presiden,” katanya.

Beberapa waktu lalu, KPK telah menerbitkan Surat Edaran (SE) bernomor B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 perihal imbauan pencegahan gratifikasi terkait hari raya keagamaan.

Pegawai negeri/penyelenggara negara dilarang menerima gratifikasi baik berupa uang, bingkisan atau parsel, fasilitas, dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

"Penerimaan gratifikasi dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana," demikian poin dalam SE tersebut.

Dalam SE ini juga disampaikan, jika ASN sebagai penyelenggara negara menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, maka diwajibkan melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi.

Penulis: Darwin
Editor: nani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved