KPK Larang Mobil Dinas Dipakai Mudik, Bupati Safrial: Republik Ini Rancu, Siapa yang Berkuasa?

KPK mengelurakan surat edaran tentang larangan menggunakan kendaraan dinas untuk mudik lebaran. Namun Bupati Tanjab Barat, punya pandangan beda.

KPK Larang Mobil Dinas Dipakai Mudik, Bupati Safrial: Republik Ini Rancu, Siapa yang Berkuasa?
Tribunjambi/Darwin
Bupati Tanjab Barat, Safrial saat dikonfirmasi wartawan mengenai surat edaran KPK yang melarang mobil dinas digunakan untuk mudik lebaran. 

KPK Larang Mobil Dinas Dipakai Mudik, Bupati Safrial: Republik Ini Rancu, Siapa yang Berkuasa?

TRIBUNJAMBI.COM, KUALA TUNGKALKPK mengelurakan surat edaran tentang larangan menggunakan kendaraan dinas untuk mudik lebaran. Namun Bupati Tanjab Barat, Safrial punya pandangan berbeda.

Bupati Safrial mengatakan selaku kepala daerah dirinya memperbolehkan pejabatnya menggunakan mobil dinas untuk mudik lebaran.

“Kalau saya boleh saja, cuman kan KPK melarang itu,” ujarnya, sembari meneruskan. “Republik ini rancu, siapa yang berkuasa di Republik ini? itu yang saya kadang-kadang ya, ya kurang paham kita republik kita ini,” kata Safrial.

Sementara dari Mendagri sebagai leading sektor kepala daerah kata Safrial, tidak mengeluarkan larangan tersebut.

“Kalau kita kan atasan kita ada Mendagri, dari Mendagri gak ada, ya kan. Tapi ada larangan dari KPK,” katanya.

”Apa benar begitu? kalau berbicara ini harus ditanya dengan Presiden harusnya. Bupati tidak bisa, harus ditanya dengan Presiden,” katanya.

Baca: Banyak Penumpang Duduk di Bangku Cadangan, BPTD Jambi Peringatkan Sopir Jangan Sampai Over Kapasitas

Baca: Sakit Epilepsi, Bahri Terjatuh dan Tenggelam di Sungai Mendaha Tengah, Begini Kejadian Sebenarnya

Baca: Semagi Waterpark, Lokasi Liburan Keluarga Paling Seru di Bungo Saat Lebaran Idul Fitri

Baca: Ini Jadwal Cuti ASN di Bungo, BKPSDM Ancam Potong Gaji Jika Ada ASN Bolos

Baca: Jenazah Ahmad Musaki Disambut Tangis Keluarga, Bocah 11 Tahun Tewas Tenggelam di Sungai Batang Bungo

Lewat surat edaran nomor B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019, KPK juga melarang pegawai negeri/penyelenggara negera untuk menerima gratifikasi. Baik berupa uang, bingkisan atau parsel, fasilitas, dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Dijelaskan dalam surat edaran tersebut, jika penerimaan gratifikasi dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana.

Dalam surat edaran KPK juga disampaikan, jika ASN sebagai penyelenggara negara menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, maka diwajibkan melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi.

Penulis: Darwin
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved