KPK Periksa Menag

Jaksa KPK Yakin dan Akan Buktikan Menag Terima Suap Rp 70 Juta pada Kasus Jual-Beli Jabatan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan keterlibatan Menteri Agama, Lukman Hakim Syaifudin pada kasus suap jual-beli jabatan di Kementer

Jaksa KPK Yakin dan Akan Buktikan Menag Terima Suap Rp 70 Juta pada Kasus Jual-Beli Jabatan
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/5/2019). KPK memeriksa Lukman Hakim Saifuddin sebagai saksi terkait kasus penyelenggaraan ibadah haji yang dalam proses penyelidikan oleh KPK. 

TRIBUNJAMBI.COM- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan keterlibatan Menteri Agama, Lukman Hakim Syaifudin pada kasus suap jual-beli jabatan di Kementerian Agama.

Nama Lukman sudah disebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK pada sidang beragenda pembacaan surat dakwaan atas nama terdakwa Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur nonaktif, Haris Hasanudin.

Sidang beragenda pembacaan surat dakwaan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, pada Rabu (29/5/2019).

"Berdasarkan kemarin hasil penyidikan yang kami dapatkan seperti itu. Lebih jelasnya nanti kami akan buka dipersidangan saja. Pembuktian di persidangan saja," kata JPU pada KPK, Wawan Gunawarto, ditemui di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, pada Rabu (29/5/2019).

Baca: Moeldoko Bocorkan Siapa Sebenarnya Dalang Berencana Pembunuhan 4 Tokoh Nasional saat aksi 22 Mei

Baca: BPN Ancam Laporkan Kelompok Aktivis 98, Tuduh Prabowo Dalang Kerusuhan 22 Mei

Baca: Peringatan Mahfud MD Agar MK, Jaga Independensi, Jangan Mau Diintervensi dan Tak Takut Diteror

Samsul Huda Yudha, selaku penasihat hukum Haris Hasanudin menyebut Lukman Hakim Syaifudin bersama dengan Ketua Umum PPP Romahurmuziy tidak melakukan jual-beli jabatan di Kemenag.

Dia mengungkapkan ada pemberian uang kepada kedua orang itu, namun itu bersifat 'Bisyaroh' atau dalam bahasa Indonesia yang diartikan sebagai kabar gembira.

Ini merupakan bentuk tradisi lama untuk memberikan sesuatu kepada pimpinan yang hadir saat melakukan suatu kunjungan.

Namun, menurut JPU pada KPK pemberian sesuatu kepada pejabat negara itu merupakan sesuatu yang ilegal.

Apalagi pemberian sesuatu itu berupa uang. Jaksa Wawan menyebut ada pemberian uang senilai Rp 70 juta yang diberikan oleh Haris Hasanudin.

"Iya (pemberian senilai Rp 70 juta,-red)" kata Jaksa Wawan.

Halaman
12
Editor: andika arnoldy
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved