Jelang Lebaran, Wartawan 'Gadungan' Sering Datangi Kades di Muarojambi, Kominfo Janji Akan Tertibkan

Wartawan abal-abal membuat resahkan Kades di Muarojambi. Diskominfo akan tertibkan media di Muarojambi.

Jelang Lebaran, Wartawan 'Gadungan' Sering Datangi Kades di Muarojambi, Kominfo Janji Akan Tertibkan
net
wartawan tolak amplop. 

TRIBUNJAMBI.COM, SENGETI- Jelang lebaran wartawan abal-abal membuat resahkan Kades di Muarojambi. Pasalnya banyak orang yang mengaku sebagai wartawan mendatangi Kepala Desa dan menakut-nakuti.

Bustami, Kepala Desa Sakean, Kecamatan Kumpeh ulu, Kabupaten Muarojambi mengaku sering didatangi seseorang yang mengaku wartawan.

"Sering datang orang ngaku dari media, tapi ditanyo identitasnyo dak biso pula nunjuki. Sering kita dimob (nakuti-nakuti) dengan kasus dengan nada mengacam akan diekspos dengan kasus yang mereka tunjukan," katanya pada Tribunjambi.com, Kamis (29/5).

Ia berharap Pemerintah Kabupaten Muarojambi untuk menjaring media yang ada di Kabupaten Muarojambi. "Butuh jugo back up dari Pemkab atau instansi terkait dalam mengatasi keberadaan media yang mengatasnamakan wartawan," sebutnya.

Heri Rawas, Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jambi saat diminta tanggapan mengatakan, sesuai dengan Undang-Undang No 40 tahun 1999 tetang pers, tidak ada istilah wartawan abal-abal.

Baca: Siswi SMU Tujuh Kali Dicabuli Montir, Ancam Sebar Video Bugil ke Facebook Saat Minta Jatah

Baca: Pastikan Arus Mudik Lebaran Lancar, Dishub Sarolangun Siapkan Lima Armada dan Siagakan 30 Petugas

Baca: Seminggu Jelang Lebaran Pasar Atas Sarolangun Banjir Penjual Kue, Pedagang Mengeluh Sepi Pembeli

Baca: H-5 Lebaran, Angkutan Batubara dan CPO Dilarang Melintas di Batanghari, Dishub Akan Lakukan Tilang

Baca: Pemkab Tanjab Timur Terancam Kasus Hukum Jika Tetap Perbaiki Jalan Desa Simbur Naik

"Wartawan itu adalah seseorang yang bekerja di perusahan pers dan melakukan kegiatan jurnalistik untuk peliputan. Sebenarnya, narasumber punyak hak mempertanyakan dan mintak diperlihatkan kartu pers yang dikeluarkan oleh perusahaan dan organisasi pers," sebutnya.

Ia juga menjelaskan bahwa kaitan peraturan Dewan Pers, tentang standar perusahaan pers tahun 2011 dengan lampiran nomor 4/peraturan-DP/III/2008. Pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999, kata Heri salah satunya melakukan Uji Kompetensi Wartawan (UKW), kemudian melakukan sertifikasi perusahan pers.

"Bedasarkan aturan itu, untuk menjaga kemerdekaan pers maka regulasinya diatur oleh Dewan Pers. Pihak pemerintah tak masalah menggunakan peraturan itu guna menyaring media agar tak ditumpangi penumpang gelap. Sudah sewajarnya pihak pemerintah mengacu pada aturan dewan pers," sebutnya.

"Di Undang-undang Nomor 4 tahun 1999 itu bahasanya wartawan, kita sangat menyayangkan kalau oknum yang bukan wartawan bilangnya wartawan," jelasnya.

Sementara Ramon, Ketua Aliansi Jurnalis Independent (AJI) menegaskan, berdasarkan kode etik jurnalis seorang wartawan harus profesional. Selain itu juga wartawan wajib memperkenal diri dengan memperlihatakan kartu pers.

"Apabila masyarakat atau kepala desa atau kepala intansi meminta kartu identitas wartawan. Dan wartawan tidak dapat memperlihatkannya. Nah itu berhak menolak tidak diwancara, karena wartawan tidak jelas dari mana media mana, artinya wartawan wajib memperkenalkan diri," ungkapnya.

"Kalau ada oknum ngaku wartawan dan tak bisa menujukan kartu indentitas atau tanda pengenal pers yang lainnya. Diragukanlah kewartawananya atau apa lagi sampai mintak duit dengan memeras bisa dilaporkan kepihak yang berwajib," pungkasnya.

Baca: Jejak Hewan Misterius di Kebun Karet Dipastikan Bukan Harimau, Ini Hasil Temuan BKSDA Jambi

Baca: Targetkan Adipura, Bupati Merangin Minta Warga Kurangi Sampah Plastik

Baca: Sidak Jelang Lebaran Idul Fitri, Bupati Safrial Temukan Harga Cabai Merah Naik di Pasar Tradisional

Baca: Terungkap Alasan Jumaidi Tega Menghabisi Rekan Bisnisnya, Dipicu Masalah Sepele Jual Beli Cat

Baca: Misteri Jejak di Kebun Karet, Warga Tanjab Timur Geger Lihat Hewan Belang, Harimau?

Daswir selaku Kepala Diskominfo Kabupaten Muarojambi, mengatakan pihaknya akan menyeleksi seluruh media yang ada di Kabupaten Muarojambi.

"Setiap wartawan yang tugas harus ada kartu pers dan perusahan yang jelas sesuai aturan dewan pers. Nanti kita akan mendata seluruh media yang masuk di Kabupaten Muarojambi," pungkasnya.

Penulis: samsul
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved