Pemilu 2019

Mahfud MD Beberkan Cara Kerja MK Tangani Sengketa Pemilu, Tepis Plesetan Mahkamah Kalkulator

"Kami mencoba mendorong MK bulan sekadar mahkamah kalkulator yang bersifat numerik, tapi memeriksa betapa kecurangan begitu dahsyat," kata Bambang

Mahfud MD Beberkan Cara Kerja MK Tangani Sengketa Pemilu, Tepis Plesetan Mahkamah Kalkulator
Instagram @mohmahfudmd
Mahfud MD Beberkan Cara Kerja MK Tangani Sengketa Pemilu, Tepis Plesetan Mahkamah Kalkulator 

Mahfud MD Beberkan Cara Kerja MK Tangani Sengketa Pemilu, Tepis Plesetan Mahkamah Kalkulator

TRIBUNJAMBI.COM - Pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD angkat bicara soal plesetan Mahkamah Konstitusi menjadi Mahkmah Kalkulator.

Sebelumnya, ketua tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto berharap MK tak menjadi Mahkamah Kalkulator yang hanya menelusuri angka-angka yang bersifat numerik dalam menangani sengketa hasil Pilpres.

Baca: Ustaz Yusuf Mansur Sebut Nama Menteri Layak Kembali Menjabat di Kabinet Jokowi, Siapa dia?

Baca: Bos Besar di Balik Iwan HK, Pimpinan Pembunuh Bayaran yang Incar Nyawa Tokoh Nasional

Baca: Sandiaga Uno Komentari Deretan Nama-nama Calon Menteri Jokowi, Ada Sosok yang Baru

MK, kata Bambang sudah seharusnya menelusuri secara serius dugaan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

"Kami mencoba mendorong MK bulan sekadar mahkamah kalkulator yang bersifat numerik, tapi memeriksa betapa kecurangan begitu dahsyat," kata Bambang seusai menyerahkan permohonan gugatan hasil Pilpres di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (24/5/2019) dikutip TribunSolo.com dari Kompas.com.

Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Hashim Djojohadikusumo bersama Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Bambang Widjajanto dan Kuasa Hukum BPN Denny Indrayana saat menyerahkan berkas gugatan sengketa Pemilu 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019). Gugatan dilakukan oleh Tim BPN Prabowo Sandi ke MK karena pihaknya mengikuti koridor hukum.
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Hashim Djojohadikusumo bersama Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Bambang Widjajanto dan Kuasa Hukum BPN Denny Indrayana saat menyerahkan berkas gugatan sengketa Pemilu 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019). Gugatan dilakukan oleh Tim BPN Prabowo Sandi ke MK karena pihaknya mengikuti koridor hukum. (Tribunnews/Jeprima)

Dalam kesempatan itu, Bambang juga mengajak publik untuk terus menyimak proses persidangan sengketa hasil Pilpres yang akan dimulai pada 14 Juni 2019 ini.

"Marilah kita perhatikan secara sungguh-sungguh proses sengketa ini. Mudah-mudahan MK bisa menempatkan dirinya menjadi bagian penting, dimana kejujuran jadi watak kekuasaan," kata dia.

Menanggapi hal tersebut, Mahfud MD serta merta membantah.

Menurut Mahfud MD tugas MK tidak hanya soal menghitung data semata.

Mahfud MD menambahkan, MK bertugas menghitung bukti-bukti yang bisa berujung pada perubahan jumlah suara kontenstan pemilu.

Halaman
1234
Editor: suci
Sumber: Tribun Solo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved