Pilpres 2019

Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi Sebut Sengketa Pilpres 2019 Bukan Kasus Biasa, 3 Kejahatan Jadi Satu

Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi Sebut Sengketa Pilpres 2019 Bukan Kasus Biasa, 3 Kejahatan Jadi Satu

Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi Sebut Sengketa Pilpres 2019 Bukan Kasus Biasa, 3 Kejahatan Jadi Satu
TribunJakarta.com/Elga Hikari Putra
Ketua Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, Direktur Komunikasi dan Media BPN Hashim Djojohadikusumo mendatangi Mahkamah Konstitusi dari pintu belakang di Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019) malam. 

Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi Sebut Sengketa Pilpres 2019 Bukan Kasus Biasa, 3 Kejahatan Jadi Satu

TRIBUNJAMBI.COM - Usai kalah suara di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi resmi mendaftarkan gugatan sengketa Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pendaftaran gugatan pasangan Prabowo-Sandi dilakukan oleh tim kuasa hukumnya yang diwakili Bambang Widjojanto Jumat (24/5/2019) sekitar pukul 22.47 WIB.

Bambang Widjojanto juga didampingi oleh sejumlah petinggi BPN saat mendaftarkan gugatan.

Ketua Tim Kuasa Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) kubu 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto menyebut bahwa sengketa pilpres tahun ini bukanlah kasus biasa.

Hal itu dikatakannya saat menjadi narasumber di saluran Youtube Macan Idealis, milik Jubir BPN Vasco Ruseimy, Sabtu (25/5/2019).

Baca: Ada Potensi Karhutla Besar 2015 Terulang di Tahun Ini, Diskusi Pengelolaan Ekosistem Gambut Bersama

Baca: Kelurahan Payolebar Selalu Tampilkan Inovasi, Sesuai dan Seiring Program Walikota Jambi

Baca: TKN Sindir Ketua Tim Hukum BPN, tak Sibuk Beropini, Malah Ingatkan Fokus Siapkan Bukti Gugatan ke MK

Baca: Dituntut 2 dan 4 Tahun Penjara, Terdakwa Pencurian Kerambah Sampaikan Pembelaan

Bambang menduga bahwa kejahatan yang ditemukan kubunya, ada 3 kejahatan yang menjadi satu.

"Bagian yang pertama adalah saya lihat, kalau memang kedaulatan rakyat ini tidak diwujudkan padahal ini menjadi tiang penting kehidupan bernegara, maka sebenarnya telah terjadi kejahatan konstitusional yang disebut sebagai inkonstitusional," ungkapnya.

Ia menduga bahwa ada indikasi penyalagunaan kewenangan oleh kekuasaan.

"Yang kedua, pelanggaran-pelanggaran ini dimanifestasikan penyalahgunaan kemenangan yang dimiliki oleh kekuasaan," ungkap Bambang.

"Yang menyebabkan proses keberadaan dan kedaulatan itu menjadi terhampas dan dirampok."

Halaman
1234
Editor: ekoprasetyo
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved