Djoko Setiadi Tersingkat Pimpin Badan Siber dan Sandi Negara, Penggantinya Mantan Dansatdik Kopassus
Mayjen TNI Djoko Setiadi tak lagi menjabat sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara atau Kepala BSSN.
lihat foto
Komisaris Freeport Hinsa Siburian Jadi Kepala BSSN, Rekam Jejaknya Pernah di Kopassus
TRIBUNJAMBI.COM - Mayjen TNI Djoko Setiadi tak lagi menjabat sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN.
Selasa (21/5) Presiden Joko Widodo melantik Letnan Jenderal TNI (Purn) Hinsa Siburian sebagai Kepala BSSN di Istana Negara, Jakarta.
Mengutip situs BSSN, settidaknya sudah ada enam masa kepemimpinan lembaga tersebut sejak masih bernama Dinas Kode.
Sehingga dengan dilantiknya Hinsa Siburian maka ada tujuh kepemimpinan lembaga tersebut.
Siapa sangka, ternyata kepemimpinan Mayjen TNI Djoko Setiadi di BSSN yang paling singkat.
Berikut mereka yang menjabat lembaga sandi tersebut.
Lembaga Sandi Negara sudah mengalami 6 (enam) masa kepemimpinan, dimulai dari Mayor Jenderal TNI Dr. Roebiono Kertopati dari tahun 1946-1984.
Lalu kepemimpinan Laksamana Muda TNI Soebardo dari tahun 1986-1998, selanjutnya oleh Laksamana Muda TNI B.O. Hutagalung dari tahun 1998-2002.
Selanjutnya Mayor Jenderal TNI Nachrowi Ramli, S.E. dari tahun 2002-2008, kemudian dari tahun 2009-2011 di bawah kepemimpinan Mayor Jenderal TNI Wirjono Budiharso, S.IP.
Setelah itu dipimpin oleh Mayor Jenderal TNI Dr. Djoko Setiadi, M.Si.Djoko Setiadi juga baru dilantik pada 3 Januari 2018. Sehingga Karir Djoko Setiadi sebagai Kepala BSSN hanya 1 tahun 4 bulan.
Belum diketahui alasan Jokowi menunjuk Hinsa Siburian untuk menggantikan posisi Djoko.
Acara pelantikan Hinsa Siburian sebagai Kepala BSSN digelar di Istana Negara Jakarta.
Dan dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri Kabinet Indonesia Kerja.
baca juga
Baca: VIDEO TERKINI, Pasca Kerusuhan Aktivitas Perkantoran dan Pertokoan di Thamrin dan Tanah Abang Lumpuh
Baca: Prabowo Akan Gugat ke MK, SBY Puji & Bilang Sejarah Akan Mencatat sebagai Champion of Democracy
Baca: Identitas Pelaku Provokator Kerusuhan 22 Mei 2019 Mulai Terungkap! Polisi Temukan Petunjuk Ini
Pengangkatan Hinsa Siburian diputuskan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 56/P/2019 tentang Pengangkatan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
Hinsa mengaku bersyukur dipercaya oleh Jokowi untuk menjadi Kepala BSSN menggantikan pejabat lama, Djoko Setiadi.
"Sebagai prajurit sama menerima ditempatkan di mana saja. Saya juga baru dihubungi selama soal pelantikan ini," tambah Hinsa.
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendukung penunjukan Letjen TNI (purn) Hinsa Saburian sebagai Kepala BSSN.
Menurutnya, peraih Adhi Makayasa atau penghargaan taruna terbaik Akmil 1986 dan mantan Pangdam XVII/Cenderawasih itu layak dan mumpuni untuk meningkatkan kinerja BSSN.
Hisan Siburian sebelumnya pernah menjabat Wakil Kepala Staf TNI AD dan Komandan Pusat Pendidikan (Dansatdik) Gultor Den Sat-81 Kopassus. Ia juga komisaris PT Freeport Indonesia.
“Ancaman terbesar di era saat ini bukan lagi sekadar mengandalkan kekuatan invansi militer, melainkan telah bergesar kepada cyber crime, cyber attack, maupun cyber war. Di bawah kepemimpinan Hinsa Saburian, BSSN harus semakin menegakan kedaulatan Indonesia di ranah siber,” ujar Bambang.
Sejarah persandian
Kegiatan persandian dalam pemerintahan telah berlangsung sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dimulai dari Jawatan Tehnik bagian B Kementerian Pertahanan pada masa perjuangan kemerdekaan baik di Jakarta maupun saat pemerintahan RI di Yogyakarta dan Pemerintahan Darurat RI di Bukittinggi.
Kemudian mendukung kegiatan diplomasi di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di New Delhi, Den Haag, dan New York.
Melalui perintah lisan Menteri Pertahanan tentang perlunya organisasi pelaksana fungsi persandian, maka dibentuk Dinas Kode Kementerian Pertahanan pada tanggal 4 April 1946, yang kemudian melembaga menjadi “Djawatan Sandi” dengan Surat Keputusan Menteri Pertahanan nomor 11/MP/1949 pada tanggal 2 September 1949.
Dalam konteks lintasan sejarah inilah, tanggal 4 April ditetapkan sebagai Hari Persandian Republik Indonesia.
Melalui SK Presiden RIS nomor 65/1950, pada tanggal 14 Februari 1950, terjadi pemisahan struktur organisasi persandian dari Kementerian Pertahanan, yang berada langsung di bawah Presiden.
Pada 22 Februari 1972 menjadi “Lembaga Sandi Negara” dengan Keppres No. 7/1972.
Sejalan dengan konsolidasi/penataan struktur kelembagaan Pemerintah, terjadi perubahan landasan hokum Lembaga Sandi Negara, berturut-turut pada 18 Juli 1994 dengan Keppres Nomor 54/1994, pada 7 Juli 1999 dengan Keppres Nomor 77/1999, dan terakhir dengan Keppres Nomor 103/2001.
