PDI Perjuangan Terbuka Jika Partai Pendukung Prabowo-Sandi Bergabung ke Partai Koalisi Pemerintah

TRIBUNJAMBI.COM - PDI Perjuangan menyatakan membuka pintu bagi partai koalisi adil makmur  yang ingin merapat ke barisan koalisi pemerintah.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya terbuka bagi Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Menurutnya dengan merapatnya Gerindra bukan hal mustahil bahkan yang paling mungkin adalah menjajaki kerja sama di parlemen.

"Dengan Gerindra pun kita terbukti bisa kerjasama di parlemen. Karena mereka pasti tidak akan keluar dari parlemen, mereka juga akan menggunakan kepercayaan (pemilih) yang diberikan kepada Gerindra," kata Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019).

Namun Hasto menekankan, penjajakan koalisi akan terbuka ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan hasil Pemilu.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf ini mengatakan, pihaknya sangat menghormati koalisi Adil Makmur Prabowo-Sandi.

"Komunikasi berjalan lancar. Sekarang tinggal menunggu legalitasnya menunggu ketok palu dari KPU, setelah itu semua bersama- sama akan berpikir bagaimana kita bergandengan tangan," ucap Hasto.

Soal aksi 22 Mei

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengimbau agar aksi 22 Mei 2019 jangan sampai mengganggu ketertiban umum.

Menurut Hasto Kristiyanto pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2019 sudah berlangsung dengan baik.

Sehingga bila ada pihak-pihak yang mengambil jalur tidak sesuai konstitusional akan berhadapan dengan rakyat.

"Mereka-mereka yang ingin mengambil jalur menghasut atau menyimpang itu akan berhadapan dengan kekuatan rakyat itu sendiri," kata Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019).

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf itu berpendapat, masifnya partisipasi rakyat dalam proses pemungutan suara pada 17 April lalu menunjukan hal positif.

Lebih lanjut, Hasto menyebut narasi keberatan hasil Pemilu seharusnya ditempuh melalui mekanisme hukum.