Kalimat 'Pedas' dari Jokowi Saat Ditanya Ingin Bertemu Prabowo, Jokowi: Yang Namanya Kalah Ya . . .

TRIBUNJAMBI.COM - Kalimat 'Pedas' dari Jokowi Saat Ditanya Ingin Bertemu Prabowo sempat menghebohkan publik.

Sejak usai pemungutan suara pada 17 Mei 2019 lalu, Jokowi terus berupaya untuk bertemu Prabowo dengan mengutus Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

Namun hingga kini ia belum juga bertemu Prabowo Subianto.

"Sejak awal dulu sudah kan, masa saya sampaikan bolak-balik, ya sudahlah sudah saya sampaikan," ujar Jokowi saat ditanya rencananya bertemu Prabowo Subianto usai menghadiri acara buka puasa bersama Partai Golkar di Jakarta, Minggu (19/5/2019).

Sebelumnya, sehari setelah dilakukan pemungutan suara, Jokowi mengaku ingin bertemu rivalnya, calon presiden Prabowo Subianto.

Baca:

Daftar Nama Calon Menteri Jokowi-Maruf, Lihat Secara Detail Polling yang Beredar Berikut Ini

Kenapa Najwa Shihab Siap Berhenti dari Mata Najwa, Hingga Sarah Sechan Kaget Seusai Tanya,You Would?

FINAL HASIL Pilpres 2019:Jokowi Menang 55,50% vs Prabowo 44,50%, Ini Rincian Perolehan Tiap Provinsi

Ditunda,Jokowi Jadwal Ulang Pertemuan dengan Agus Harimurti Yudhoyono Besok, Rabu (22/5), Bahas Apa?

Ia mengaku sudah mengutus seseorang untuk menyampaikan pesan kepada Prabowo.

Jokowi mengatakan bahwa ingin tetap menjaga persahabatan antara dirinya dengan Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno.

Adapun, utusan yang diminta Jokowi adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

Namun, hingga saat ini Jokowi belum juga bertemu dengan Prabowo.

Wajar tidak puas

Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai wajar jika setelah diumumkan hasil Pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), ada pihak yang merasa tidak puas. 

"Yang namanya kalah ya mesti tidak puas, enggak ada kalah yang itu puas, enggak ada. Kalah itu pasti enggak puas," ujar Jokowi seusai buka puasa bersama dengan Partai Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (19/5/2019).

Menurut Jokowi, jika tersebut merasa tidak puas karena dinilai ada kecurangan dalam Pemilu 2019, maka sebaiknya menempuh jalur yang telah ditentukan yaitu Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ini kan mekanisme menurut konstitusi, mekanisme yang sudah disepakati bersama-sama di DPR, semua fraksi ada semua, semua partai ada, jangan aneh-aneh lah," ujar Jokowi. 

"Harusnya mekanisme konstitusional itu yang diikuti, jangan anulah, ini kita membuat sebuah fondasi dalam kita berdemokrasi harus diikuti," sambung Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun menyampaikan, Indonesia tidak hanya satu dua kali dalam menyelenggarakan Pemilu dan pada 17 April 2019, masyarakat telah menentukan pilihannya dalam bilik suara. 

"Rakyat sudah berkehendak, sudah memutuskan. Setelah itu ada proses, proses perhitungan, prosesnya itu semua diikuti karena semua proses demokrasi seperti itu kalau sudah dihitung oleh kpu, yang menang sudah ditetapkan, itulah keputusan dari penyelenggara pemilu yaitu KPU," tutur Jokowi.

Diketahui, KPU saat ini masih melakukan rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2019 dan direncanakan diumumkan pemenang Pilpres pada 22 Mei 2019. 

Baca: Sepak Terjang Pengacara Soeharto Jelang Peristiwa 1998 yang Bikin Hotman Paris Iri Hati, Curhat

Baca: Hati-hati Uang Palsu! Ini Tips Menukar Uang Jelang Lebaran, Sepele Tapi Penting, Sebelum Menyesal!

Baca: Ini Alasan Dul Jaelani Tolak Serumah dengan Ahmad Dhany & Mulan Jameela, Pilih Bersama Maia Estianty

Soal kursi Ketua MPR

Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi soal perebutan kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (DPR) antara Partai Golkar dan PKB. 

Menurut Jokowi, wajar saja jika partai berlambang pohon beringin menginginkan posisi tersebut, mengingat Golkar menjadi pemenang Pemilu nomor dua dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

"Ya saya kira sebagai pemenang yang kedua ya wajar," kata Jokowi usai buka puasa bersama dengan Partai Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (19/5/2019).

Ketika ditanya soal Ketua PKB Muhaimin Iskandar yang juga menginginkan posisi Ketua MPR, Jokowi menilai hal itu juga sebuah kewajaran. 

"Semua menginginkan, wajar juga," ucap Jokowi. 

Sebelumnya di tempat yang sama, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto akan mengusulkan nama Ketua MPR berasal partai berlambang pohon beringin.

Airlangga menjelaskan dalam UU MD3 bahwa pemenang Pemilu akan menjadi Ketua DPR. Dalam hal ini, PDIP sudah jelas akan menduduki pucuk pimpinan tersebut. 

"Sehingga akan wajar, ini seizin Pak Muhaimin Iskandar (Ketua PKB), yang dipilih dalam sistem paket, paket Koalisi Indonesia Kerja, wajar juga mengusung paket dengan ketua dari Partai Golkar," ujar Airlangga.

///

Artikel ini telah tayang di tribunbatam.id