Pilpres 2019

Jokowi- Ma'ruf Unggul, Mengapa Saksi Prabowo-Sandi Tolak Tanda Tangan? Ini Daftar Daerah Kekalahan

Proses rekapitulasi suara Pilpres 2019 telah selesai. Ini daftar daerah kemenangan dan kekalahan Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga

Jokowi- Ma'ruf Unggul, Mengapa Saksi Prabowo-Sandi Tolak Tanda Tangan? Ini Daftar Daerah Kekalahan
Tribunnews.com/ Danang Triatmojo
Ketua KPU RI Arief Budiman di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/5/2019) dini hari. 

Proses rekapitulasi suara Pilpres 2019 telah selesai. Ini daftar daerah kemenangan dan kekalahan

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Proses rekapitulasi suara Pilpres 2019 telah selesai.

Saksi dari Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak menandatangani berkas penetapan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019.

Berita acara hasil rekapitulasi suara pilpres ditandatangani oleh saksi perwakilan paslon 01 Jokowi-Ma'ruf serta Ketua dan Anggota KPU.

Sementara, berita acara hasil rekapitulasi suara pileg, selain ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU, juga ditandatangani oleh PKB, PDI-P, Golkar, Nasdem, Garuda, PPP, PSI, Demokrat, PBB, dan PKPI.

Sedangkan saksi Gerindra, PKS, PAN, dan Berkarya memutuskan untuk tak memberikan tanda tangan.

Baca Juga

 Prank Raffi Ahmad Diusir Ibu Mertua, Wajah Pucat Pasi, Nagita Slavina Santai-santai

 Jasad Ponakan Plt Lurah Teratai yang Tenggelam di Sungai Batanghari Ditemukan, Kondisi Tak Bernyawa

 Ramalan Zodiak Hari Ini, Hari Baik Bagi Gemini Soal Hubungan, Berbanding Terbalik dengan Cancer

 Perwira Kopassus Nekat Minum Air Aneh, Terapkan Strategi Lunak di Negeri Asing Meski Risiko Tinggi

Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, yang juga menghadiri pleno akhir rekapitulasi di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (21/5/2019) dini hari, mengatakan, yang ditolak pihaknya adalah hasil pilpres dan pileg di beberapa provinsi.

"Bukan (tolak hasil pileg). Hasil pilpres kami menolak. Kalau pileg, kami minta perbaikan ada beberapa provinsi. Kami minta dikoreksi seperti Papua ada beberapa lebih dari 5 kabupaten supaya kami minta ada pemungutan suara ulang," kata Riza.

Sementara itu, saksi Gerindra yang juga Ketua Bidang Hubungan Penyelenggara Pemilu, Abdul Haris, mengatakan, partainya menganggap ada beberapa provinsi yang dianggap bermasalah.

"Kami ajukan ke MK. Jadi, karena BAP keseluruhan, maka saya kira kami tolak tanda tangan. Ada sekitar lima provinsi," ujar Haris.

Halaman
1234
Editor: duanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved