BPN Prabowo-Sandi Kritik Aksi Polda Jatim Cegah pergerakan Massa Dari Jatim, Sebut Hak Demokrasi

Jajaran Polda Jatim mencegah gerakan massa yang akan mengikuti Aksi 22 Mei 2019, dengan melakukan pemeriksaan kendaraan yang bertolak menuju Jakarta.

BPN Prabowo-Sandi Kritik Aksi Polda Jatim Cegah pergerakan Massa Dari Jatim, Sebut Hak Demokrasi
INSTAGRAM/@satreskrim_jakartabarat
Polisi dari Satreskrim Polres Jakarta Barat membawa Pilot IR yang ditangkap di Surabaya 

TRIBUNJAMBI.COM - Jajaran Polda Jatim mencegah gerakan massa yang akan mengikuti Aksi 22 Mei 2019, dengan melakukan pemeriksaan kendaraan yang bertolak menuju Jakarta.

Anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi , yakni Bambang Haryo Soekartono menyayangkan sikap Polda Jatim yang melakukan sweeping untuk mencegah massa berangkat ke Jakarta jelang penetapan hasil pemilu 2019 oleh KPU.

Menurut Bambang Haryo, massa tersebut ingin menyampaikan suara dan aspirasinya di depan umum yang hal tersebut dilindungi oleh undang-undang.

Politisi Gerindra ini melanjutkan, karena kebebasan berpendapat sudah dilindungi oleh undang-undang dan suatu bentuk demokrasi, maka seharusnya kepolisian ikut melindungi berjalannya undang-undang tersebut.

 

"Polisi ini harusnya ikut melindungi bahkan kalau perlu dikawal agar keselamatan mereka dan keselamatan publik menjadi kondusif," lanjut Anggota DPR RI dari Komisi V ini.

Sweeping yang dilakukan Polda Jatim tersebut menurut Bambang Haryo sama saja seperti membungkam kembali kebebasan untuk berpendapat.

"Sebenarnya apa yang ditakuti. Mereka menyuarakan dengan damai, kalau kita lihat iklum 212 beberapa kali juga berjalan bagus dan tertib mereka menyuarakan saja mereka tidak mengotori lingkungan. Itu menunjukan  sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan," lanjutnya.

Lebih lanjut, Bambang Haryo menjelaskan bahwa salah satu tujuan massa tersebut berkumpul di Jakarta adalah ingin mengungkapkan suaranya selama pelaksanaan Pemilu 2019.

"Termasuk dalam penghitungan suara di KPPS, PPK yang mereka merasa tidak puas, mereka ingin menyampaikan pendapatnya ke Jakarta dan menyampaikan pendapat itu dilindungi undang-undang lo," pungkasnya. (Sofyan Arif Candra Sakti)

Bawa Bom Molotov

Halaman
1234
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved