Konflik Tapal Batas Kabupaten Muarojambi Batanghari Kembali Panas, Bupati Masnah Panggil Kepala BPN

Permasalahan tapal batas wilayah antara Kabupaten Muarojambi dengan Kabupaten Batanghari kembali terjadi.

Konflik Tapal Batas Kabupaten Muarojambi Batanghari Kembali Panas, Bupati Masnah Panggil Kepala BPN
Tribunjambi/Samsul Bahri
Bupati Muarojambi, Masnah Busro. 

TRIBUNJAMBI.COM, SENGETI-Permasalahan tapal batas wilayah antara Kabupaten Muarojambi dengan Kabupaten Batanghari kembali terjadi.

Kali ini Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Batanghari, telah menerbitkan sertifikat yang secara administrasi berada di RT 06, Desa Tantan, yang masih diakui sebagai wilayah Kabupaten Muarojambi.

Hal ini berawal dari surat laporan Sudirman, warga Desa Tunas Baru, kepada Bupati Muarojambi Masnah Busro, melalui bagian Pertanahan dan Batas Wilayah Kabupaten Muarojambi, Senin (20/5). Isi dalam surat laporan tersebut, meminta agar Pemerintah Kabupaten Muarojambi dapat segera memfasilitasi permasalahan ini.

Sudirman menceritakan bahwa Ia membeli tanah pada 2018 lalu kurang lebih satu hektare lahan kelapa sawit yang dibelinya dari Asnawi yang merupakan warga Desa Tantan. Ini dengan dibuatkannya bukti kepemilikan sporadik yang dikeluarkan oleh Desa Tantan.

Namun, baru-baru ini, ada seseorang yang mengakui kalau lahan yang beli tersebut adalah miliknya dengan menunjukan surat sertifikat bukti kepemilikan yang dikeluarkan oleh BPN Batanghari.

Baca: Harga Sawit Anjlok, Petani Tanjab Timur Berharap Ada Keajaiban Jelang Idul Fitri

Baca: Bupati Kerinci Sindir Petinggi PDAM, 5 Tahun Belum Lihat PDAM Tirta Sakti Kerinci Kerja Maksimal

Baca: Baznas Bagikan Rp 2 Miliar Zakat untuk 8.000 Mustahik di Bungo

Baca: VIDEO: Dijodohkan dengan Babang Tamvan, Begini Reaksi Luna Maya

"Ini yang melantari saya membuat laporan ke Bupati Muarojambi, berdasarkan pengakuan pemerintah Desa Tantan, secara administrasi tanah yang saya beli itu masuk ke dalam wilayah Muarojambi, tetapi kenapa BPN Batanghari bisa menerbitkan sertifikat," jelasnya, Senin (20/5).

Sementara itu, Kepala Bagian Pertanahan dan Batas Wilayah, Ikbal mengatakan bahwa pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu laporan yang dibuat oleh Sudirman. Menurutnya sampai dengan saat ini, Kabupaten Batanghari belum bisa mengklaim wilayah tersebut wilayahnya.

"Kami akan pelajari dulu, yang jelas berkasNya akan kita lihat. Karena sampai saat ini, belum bisa Batanghari mengklaim itu wilayahnya karena masih dalam pembahasan di Kemendagri," katanya.

Menanggapi permasalahan tersebut, Bupati Kabupaten Muarojambi, Masnah Busro akan segera memanggil seluruh instansi terkait dalam upaya penyelesaian permasalahan tersebut. Ia nantinya akan memanggil Kepala Desa, Camat dan juga Kepala BPN Kabupaten Muarojambi.

"Secepatnya kita akan pangil kades, camat sama Kepala BPN. Kalo bisa siang ini akan kita panggil, biar permasalahan ini cepat selesai," pungkasnya.

Penulis: samsul
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved