Pemilu 2019

BPN Lapor Soal Dugaan Kecurangan Kubu 01, Bawaslu Tolak Melanjutkannya, Ini Alasannya

BPN Lapor Soal Dugaan Kecurangan Kubu 01, Bawaslu Tolak Melanjutkannya, Ini Alasannya

BPN Lapor Soal Dugaan Kecurangan Kubu 01, Bawaslu Tolak Melanjutkannya, Ini Alasannya
Instagram/@bawasluri
Badan Pengawas Pemilihan Umum perintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan Oesman Sapta Odang sebagai calon tetap anggota DPD dalam pemilu 2019, Rabu (9/1/2019). 

BPN Lapor Soal Dugaan Kecurangan Kubu 01, Bawaslu Tolak Melanjutkannya, Ini Alasannya

TRIBUNJAMBI.COM - Mendekati hari penentu pengumuman hasil Pemilu dan Pilpres 2019, banyak laporan yang masuk ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dari kubu 01 dan kubu 02.

Namun ada satu laporan yang ditulak untuk menindaklanjuti laporan yang diajukan Badan Pemenangan Nasional (BPN) terkait dugaan pelangaaran pemilu terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) oleh kubu 01 paslon Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Abhan saat membacakan putusan di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019).

"Menetapkan, menyatakan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu terstruktur, masif, sistematis (TSM) tidak dapat diterima. Demikian diputuskan pada rapat pleno Bawaslu," kata Abhan, dikutip dari kompas.com, Senin (20/5/2019).

Baca Juga:

Baznas Bagikan Rp 2 Miliar Zakat untuk 8.000 Mustahik di Bungo

Setelah Jansen Sitindaon & Ferdinand Hutahaean, Siapa Elit Politik yang Mundur dari Koalisi Prabowo?

LINK Live Streaming Barito Putra vs Persija Jakarta di Liga 1 2019 Nonton di HP Langsung Indosiar

Ingat Lita Bulu Mata Lepas di Master Chef Indonesia? Kabarnya Terdepak hingga Fans Chef Juna

Tak hanya itu bukti yang sudah diajukan BPN tak menunjukkan dugaan kecurangan yang disebut terstruktur, sistematis, dan masif.

"Bahwa bukti print out berita online tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus didukung dengan alat bukti lain berupa dokumen, surat, ataupun video yang menunjukkan adanya perbuatan masif yang dilakukan oleh terlapor yang terjadi paling sedikit di 50 persen dari jumlah daerah provinsi di Indonesia," ujarnya.

Oleh karena itu, laporan oleh BPN dianggap oleh Bawaslu telah selesai.

Baca Juga:

PASUKAN Gabungan Sat-81 Kopassus, Kopaska dan Denjaka Habisi Perompak Somalia hingga ke Pesisir

Benarkah Istana Panik Jelang Aksi 22 Mei? Jawaban Moeldoko, Polisi Minta Tanggungjawab Jika Rusuh

Bupati dan Wabup Tanjabtimur Kompak Hadir Bersama, Safari Ramadan Pemkab di Rantau Rasau

Tanggapan BPN

Dikutip dari saluran Youtube Kompas TV, Senin (20/5/2019), Sekjen Relawan IT BPN, Dian Fatwa menyayangkan atas penolakan dari Bawaslu.

"Sangat menyayangkan ya," ujarnya seusai menghadiri putusan sidang di Bawaslu, Senin (20/5/2019).

Menurutnya, Bawaslu seharusnya memeriksa saksi yang diajukan BPN, baru memutuskan.

"Karena saksi-saksi ini belum sempat ditanyakan, kan mestinya ada saksi, kami sudah menyiapkan sejumlah saksi, dan belum diperiksa dan bagi saya ini enggak fair," ujar Dian.

Halaman
12
Editor: ekoprasetyo
Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved