Pilpres 2019

Dugaan Moeldoko, Tudingan Kecurangan Pemilu 2019 Dirancang Prabowo Sejak 2014, Ini Indikasinya

Dugaan Moeldoko, Tudingan Kecurangan Pemilu 2019 Dirancang Prabowo Sejak 2014, Ini Indikasinya

Dugaan Moeldoko, Tudingan Kecurangan Pemilu 2019 Dirancang Prabowo Sejak 2014, Ini Indikasinya
Instagram
Moeldoko saat tampil di Mata Najwa. 

Dugaan Moeldoko, Tudingan Kecurangan Pemilu 2019 Dirancang Prabowo Sejak 2014, Ini Indikasinya

TRIBUNJAMBI.COM - Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko, menilai tudingan kecurangan yang dilontarkan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi terkait Pilpres 2019, sama dengan Pilpres 2014.

Moeldoko menyebut ada tujuh poin yang hampir sama.

"Kalau saya melihat file 2014 tuntutannya persis. Dulu ada tujuh poin, hampir sama," ujar Moeldoko saat menghadiri buka bersama Tim Kampanye Nasional (TKN) di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2019).

"Jadi ya memang kayaknya sudah dirancang dari 2014 mungkin, karena sama tuntutannya," sambungnya.

Baca Juga

 Ini Ganjalan Natasha Wilona dan Verrell Bramasta Menikah Muda, Ivan Fadilla Paparkan Perbedaan

 Masih Ingat Shandy Aulia Mantan Roger Danuarta? Terungkap Kondisinya Setelah 8 Tahun Menikah

 Kulit Putih Chef Renatta Moeloek Tato Seram Tapi Penampilan Kalem, Juri Masterchef Bertangan Dingin

 Real Count KPU pada Sabtu (18/5) Pukul 12.00 WIB, Terjadi Perubahan Suara di Beberapa Daerah Ini

 Siapa Sebenarnya Vionita Rizki Yuhandri? Teller Cantik Gandakan ATM Nasabah lalu Tilep Rp 2 Miliar

Ketua harian TKN Jokowi-Maruf Amin ini mengatakan, tudingan BPN terkait kecurangan pemilu berupa pelanggaran selama rekapitulasi suara, Pilpres yang cacat hukum, pelangggaran proses pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), pengerahan aparat oleh pejabat daerah, dan praktik politik uang.

Menurut Moeldoko, hal tersebut sudah pernah disampaikan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto saat menggugat hasil Pilpres 2014 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Untuk itu, ia pun mempersilakan pihak-pihak yang tidak terima dengan hasil pemilu menempuh jalur hukum.

Jika tidak, maka mantan Panglima TNI ini meminta pihak yang tak setuju tersebut menunggu tahapan pemilu yamg sedang berjalan.

Halaman
1234
Editor: duanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved