Pemilu 2019

Pakar Hukum Sebut Kubu Prabowo Jangan Hidup di Indonesia Bila Tak Percaya Mahkamah Konstitusi

Pakar Hukum Sebut Kubu Prabowo Jangan Hidup di Indonesia Bila Tak Percaya Mahkamah Konstitusi

Pakar Hukum Sebut Kubu Prabowo Jangan Hidup di Indonesia Bila Tak Percaya Mahkamah Konstitusi
Capture Youtube metrotvnews
Pakar hukum pidana yang juga mantan hakim Asep Iwan Iriawan di program Prime Talk Metro TV, seperti tampak dalam saluran YouTube metrotvnews, Kamis (16/5/2019). 

Pakar Hukum Sebut Kubu Prabowo Jangan Hidup di Indonesia Bila Tak Percaya Mahkamah Konstitusi

TRIBUNJAMBI.COM - Kubu 02 yang mengaku alami kecurangan Pemilu 2019 dan dihimbau untuk ajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), namun menolaknya, ditanggapi oleh Pakar hukum pidana yang juga mantan hakim, Asep Iwan Iriawan.

Asep Iwan Iriawan memberikan tanggapannya atas rencana Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tak mengajukan gugatan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) meski mengklaim ada kecurangan yang masif selama proses Pemilu 2019.

Dikutip TribunWow.com, hal tersebut disampaikan Asep Iwan Iriawan saat menjadi narasumber di program Prime Talk, Metro TV, seperti tampak dalam saluran YouTube metrotvnews, Kamis (16/5/2019).

Awalnya, pembawa acara Metro TV, Rory Asyari menanyakan kepada Asep Iwan Iriawan soal ada tidaknya hukum pidana dari menolak pemilu, menarik saksi, hingga tak mengajukan gugatan sengketa ke MK.

Baca Juga:

Bantah Gagasan Tak Bayar Pajak Ditolak Sandiaga Uno, Arief Poyuono: Pak Sandi Ngomong Keadaan Normal

Soal People Power 22 Mei 2019, Fahri Hamzah: Ada Sinyal Aparat akan Represif, Kemungkinan Menembak

Wiranto Peringatkan Para Tokoh: Kalau Enggak Mau Berurusan dengan Polisi Jangan Ngomong Macam-macam

FACHRI Sebut Satu Saja Peluru Meletus Kena Orang Ada yang Meninggal, Selesai Republik Ini

Asep lantas menjelaskan bahwa menolak pemilu hingga tak mengajukan gugatan itu tidak masalah dan merupakan hak dari pihak-pihak terkait.

Yang menjadi masalah, terang Asep, justru ketika ada pihak yang memprovokasi untuk mengganggu proses pemilu itu.

"Menolak hasil pemilu ya enggak apa-apa, itu haknya dia. Kemudian menarik saksi, wong saksi dari C1, TPS sudah ada saksi. Itu juga enggak ada masalah," jelas Asep.

"Nah terus tidak mengajukan (gugatan) juga tidak masalah. Itu kepentingannya dia."

"Tapi ketika ada uraian-uraian kalimat, misalkan di situ akan mengganggu pelaksanaan tahapan pemilu, jikalau kelak ada kejadian tindak pidana akibat proses pemilu, misalkan nanti tanggal 22 Mei atau sebelum 22 Mei ada tindakan, artinya apa? Ada yang memprovokasi dan itu adalah aktor intelektual," ungkap dia.

Baca Juga:

Manfaat Batang Pohon Pisang Jika Dikonsumsi, Obati Batu Ginjal hingga Diabetes

ANGGOTA Kopassus Nyamar jadi Paspampres Presiden Filipina, Pakai Baju Tradisional Barong Tagalog

Membahas hal itu, Rory lantas menanyakan kepada Asep terkait tindak hukum bagi orang yang memprovokasi untuk tak percaya dengan MK.

"Terkait memprovokasi orang untuk tak percaya Mahkamah Konstitusi apakah ada unsur pidananya juga?" tanya Rory.

Halaman
1234
Editor: ekoprasetyo
Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved