Siapa Sebenarnya Tokoh Kontroversi Arief Poyuono, Ketua Federasi Pekerja BUMN,Hingga Anggota DPR RI?

Belakangan nama Arief Poyuono santer disebut-sebut. Beberapa statemant Arief Poyuono selalu mengundang kontroversi.

Siapa Sebenarnya Tokoh Kontroversi Arief Poyuono, Ketua Federasi Pekerja BUMN,Hingga Anggota DPR RI?
KOMPAS IMAGES
Arief Poyuono 

"Demokrat sebaiknya keluar saja dari Koalisi Adil Makmur. Jangan elitenya dan Ketum kayak serangga undur-undur ya. Mau mundur dari koalisi aja pake mencla mencle segala," kaya Poyuono saat dikonfirmasi, Jumat (10/5/2019).

Arief mengatakan, pihaknya tak keberatan jika Demokrat keluar dari koalisi Adil Makmur.

Menurutnya, selama ini Demokrat tak memiliki pengaruh dalam upaya pemenangan Prabowo-Sandi di Pilpres.

Justru, kata Arief, masuknya Demokrat dalam koalisi malah membuat suara paslon 02, menurun.

"Monggo keluar aja deh, wong nggak ada pengaruhnya menghasilkan suara Prabowo-Sandi kok selama ini. Malah menurunkan suara lo," ucap Arief Puyono.

Ia juga menduga, sikap Demokrat yang 'mencla mencle' itu lantaran sudah memdapat jaminan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Yakni, salah satunya kasus megaproyek Hambalang.

"Dan saya tahu kok kenapa kayak undur-undur, maklum belum clear jaminan hukum dari Kangmas Joko Widodo bagi keluarga SBY yang diduga banyak terlibat kasus korupsi, kayak kasus korupsi proyek Hambalang. Tapi saya yakin Kangmas Joko Widodo tidak akan pernah menjamin kalau keluarga SBY nggak akan diproses hukum oleh KPK ya," papar Arief Poyuono.

Arief kerap bersuara lantang mengatasnamakan buruh.

Walaupun tidak juga jarang Arief berteriak dan mengkritisi BUMN.

Mantan karyawan PT Merpati Indonesia ini memang cukup unik, pasalnya ia masih menjabat sebagai Ketua Umum Forum Serikat Pekerja BUMN walaupun ia sudah bukan karyawan BUMN lagi. Pertanyaan selanjutnya adalah karyawan BUMN mana yang menjadi anggotanya bila status Ketua nya saja ilegal alias bukan karyawan BUMN.

Arief Poyuono bisa dipastikan bukan pegawai atau karyawan BUMN karena ada aturan yang melarang petugas partai politik untuk duduk dalam serikat pekerja BUMN maupun sebagai karyawan BUMN. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2012 tentang Kode Etika Aparatur Kementerian Badan Usaha Milik Negara tertanggal 9 April 2012.

Penulis: andika arnoldy
Editor: andika arnoldy
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved