Wacana Pelegalan Illegal Drilling, DLH Batanghari: Pemda Tak Berhak Berikan Izin

Wacana pelegalan ilegal drilling di Jambi muncul pada Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Polda Jambi.

Wacana Pelegalan Illegal Drilling, DLH Batanghari: Pemda Tak Berhak Berikan Izin
tribunjambi/heri
Dampak Limbah Ilegal Drilling Dibawah baku Mutu 

Wacana Pelegalan Illegal Drilling, DLH Batanghari: Pemda Tak Berhak Berikan Izin

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN - Praktik Illegal Drilling atau pengeboran minyak tak berizin semakin marak di beberapa daerah di Provinsi Jambi. Satu di antaranya adalah di Kabupaten Batanghari.

Setidaknya, ada dua desa di Kecamatan Bajubang yang beroperasi menghasilkan minyak mentah dari pengeboran sumur minyak ilegal yang dikelola oleh masyarakat sekitar.

Belakangan, aktivitas ini merambah hingga ke Hutan Tanam Rakyat atau Tahura. Di dalam hutan yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Batanghari, bahkan sudah terdapat ratusan sumur minyak ilegal.

Namun, di tengah ramainya kegiatan ini, beberapa hari lalu muncul wacana untuk melegalkan aktivitas tersebut.

Wacana ini muncul pada Focus Group Discussion (FGD) atau Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) yang digelar oleh Polda Jambi dengan mengundang sejumlah pihak pada Jumat (7/5) lalu.

Baca: Kemenag Bungo Ajukan Penambahan Kuota Haji 27 Orang 

Baca: Fasha Minta Kantor Diklat Kota Jambi Direhab, Dinas PU Rencanakan 2020

Baca: Data Rekapitulasi Berbeda 85 Persen, Bawaslu Pertanyakan Data Hasil Pleno KPU Bungo

Baca: Video Viral, Bocah Pemulung Rapikan Sandal Jemaah yang Sedang Salat

Baca: Pag-pagi Siti Dikejutkan Suara Keras, Ternyata Bengkelnya Ditabrak Truk, Satu Motor Hancur Terlindas

Parlaungan, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) enggan berkomentar banyak ketika dikonfirmasi masalah wacana pelegalan tersebut.

"Saya tidak bisa menjawab terkait hal itu. Yang jelas, segala sesuatu mengenai perizinan atau usulan itu harus ke kementerian. Pemda tak berhak memberi izin," katanya ketika dikonfirmasi, Rabu (8/5).

Meski pengelola Tahura adalah pemda, kata Parlaungan, DLH harus memiliki izin dari kementerian untuk membuat rancangan teknis, penanaman pohon dan semacamnya.

"Kalau belum ada izin dari kementerian, kami belum bisa menanam pohon di sana. Yang legal saja harus ke kementerian apa lagi yang ilegal," ucapnya.

Ia menegaskan lagi bahwa terkait setuju atau tidaknya dengan wacana itu memang harus langsung ke Kementerian Lingkungan Hidup.

"Kalau saya bilang tidak setuju tapi ternyata kementerian setuju, saya mau bilang apa. Intinya begitu saja," pungkasnya.

Penulis: Rian Aidilfi Afriandi
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved