DOKTER Spesialis Syaraf Ungkap Penyebab Kematian Ratusan Petugas KPPS, 'Kok Orang 60 Tahun Diterima'

"Saya minta ini ayo dong ini rakyat kita kok. Rakyat ini pemilik kekuasaan, dia boleh tagih," paparnya.

Dokter Ani mengatakan, KPU harus bertanggung jawab.

"Urus ni. Kenapa meninggal, ada apa. Saya pernah baca buku cak nun, kematian itu tak perlu ditangisi karena sudah waktunya. Tapi apa sebabnya teliti. Gitu. Saya tak ikut-ikut dengan urusan sebelah sini sebelah sana. Jadi saya minta ini diteliti, bila perlu diotopsi," katanya.

Baca: Bagaimana Tata Cara dan Niat Mandi Wajib Usai Berhubungan Intim, Bolehkah Setelah Makan Sahur?

Baca: KIVLAN Zein dan Lieus Sungkharisma Dilaporkan ke Bareskrim Polri atas Tuduhan Sebarkan Hoaks

Baca: Seorang Profesor! BPN Blak-blakan Sosok Penyuplai Informasi Sumber Klaim Kemenangan Prabowo-Sandi

Mantan Komisioner KPU, I Gusti Putu Artha mengatakan, soal surat keterangan kesehatan yang menjadi persyaratan formal dalam proses rekrutment KPPS, sekadar formalitas.

Sehingga saat ada yang sakit ataupun tidak, itu tidak terjelaskan.

Menanggapi pernyatan dr Ani Hasibuan dan mantan komisioner KPU ini, aktivis HAM Haris Azhar mengatakan, kalau ada aparatur negara yang memberi ijin kesehatan, lebih massif lagi (masalah yang terjadi). 

"Jadi ada pemalsuan data, yang mantan KPU  bilang Saya akui itu tadi mungkin nggak serius pemeriksaannya. Lho kok, sudah ada 500 orang mengakui," katanya.

Baca: Seorang Profesor! BPN Blak-blakan Sosok Penyuplai Informasi Sumber Klaim Kemenangan Prabowo-Sandi

Baca: Tuding Pemilu Curang Hingga Deklarasikan Sebagai Presiden, Benarkah Prabowo Tiru Pemilu Venezuela?

Apakah semua kualitas surat dokternya seperti itu?

"Berarti ada pemalsuan dokumen. Kalau ada pemalsuan dokumen,  yang menyebabkan orang meninggal kemana Polisi kok nggak ditangkep-tangkepin tu orang," kata Direktur Lokataru ini.

"Pemalsuan dokumen lho, yang disubmit ke negara, diambil KPU dianggap taken for guaranted bahwa ini semua sudah memenuhi syarat. Tiba-tiba sekarang ginjalnya sakit. Ndak usah kelelehan deh Bu. Kita ambil aja poinnya bahwa ada penyakit lain," kata Haris Azhar.

Menurutnya jika kita masih negara republik, tidak boleh diam mengenai hal ini.

Baca: Tagar #PecatBudiKarya Trending Topic No 1, Menhub Budi Karya: Tarif Batas Atas Akan Diturunkan

Baca: Agenda Siang Ini, Prabowo Subianto Kunjungi Kantor DPP PKS Bertemu para Pimpinan, Bahas Pilpres

Baca: Cerita Seram Bukit Soeharto, Tempat Pembuangan Korban Penembakan Misterius, Ini Kisahnya

"Harus diungkap. Ini bukan (soal) siapa yang diuntungkan. Ini soal kecederaan kita soal demokrasi kita. Lima tahun lagi, orang mau ikut Pemilu tapi nggak ada yang mau jadi KPPS," pungkasnya. 

Simak selengkapnya dalam video berikut: