HEBOH Kicauan Rizal Ramli, Prabowo Menang, KSAD Jenderal Andika Angkat Bicara, Begini Penegasannya

TRIBUNJAMBI.COM - Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa merespons pernyataan

HEBOH Kicauan Rizal Ramli, Prabowo Menang, KSAD Jenderal Andika Angkat Bicara, Begini Penegasannya
Tribun Pontianak/ Tito Ramadhani
Jenderal Andika Perkasa 

TRIBUNJAMBI.COM - Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa merespons pernyataan Rizal Ramli yang disampaikan melalui akun Twitter-nya, Minggu (5/5/2019).

Mantan Menteri Koordinator Maritim pada Kabinet Kerja itu mengunggah:

 

"Barusan belanja buah di supermaket.

Didatangi ibu2 dan bapak yg saya tidak kenal.

Ibu2 katakan, 'Pak Ramli harus bicara lebih keras, ini sudah ndak benar!

Kemudian datang seorang LetKol AD, "Pak ini sudah kebangetan, laporan2 Babinsa PS sudah menang.

Bahkan di komplex Paspamres!".

Andika menegaskan, TNI AD atau Babinsa tak mempunyai data perolehan suara Pemilu 2019 di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) seperti dikatakan Rizal tersebut.

Baca: TERUNGKAP Asal Klaim Prabowo Sandi Menang Pilpres 62%, setelah Andi Arief Sebut Setan Gundul

Baca: Nama M Taufik Tertera di Kardus Berisi Ribuan Formulir C1 Boyolali, M Taufik: Ada yang Rekayasa

Baca: Viral di Medsos Seorang Jemaah Meninggal Saat Tunaikan Salat Tarawih, Semoga Khusnul Khotimah

"Tidak benar bahwa TNI AD atau Babinsa memiliki data atau hasil Pemilu.

Karena ya kami tidak ditugaskan mendata (hasil Pemilu 2019)," ujar Andika dalam konferensi pers di Mabes TNI AD, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2019).

Bahkan, personel TNI yang ditugaskan membantu pengamanan pemungutan suara tidak diperkenankan masuk ke TPS, melainkan berada di sekitarnya saja.

Personel TNI masuk TPS jika diminta oleh penyelenggara pemilu setempat maupun unsur kepolisian.

Hal itu juga terjadi hanya pada situasi tertentu yang membutuhkan keberadaan personel TNI.

"Jadi, tugas TNI AD sebagaimana yang ditugaskan Mabes TNI hanyalah pengamanan.

Mulai dari masa kampanye, distribusi logistik, saat pelaksanaan dan sampai selesainya nanti.

Tugas kami purely pengamanan," lanjut dia.

Baca: Fakta Seputar Kematian DJ Adam Sky Tewas Tanpa Busana di Hotel Bali, Kejutkan Media Sosial

Baca: Istrinya Minta Cerai, Oknum PNS Ini Bantai Istrinya, Dua Mertua, dan Anaknya Kamila, Dua Orang Tewas

Baca: Gara-gara Bantuan dari Perempuan Muda Ini, Puluhan Tahanan Kabur dari Sel Polresta

Andika menilai, pernyataan Rizal itu agak aneh.

Sebab, hingga hari ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih terus melaksanakan penghitungan perolehan suara berjenjang.

"Apalagi jika dibilang kami memiliki formulir C1. Tidak ada," ujar Andika.

Andika mengatakan TNI Angkatan Darat secara institusional tidak akan melaporkan Rizal Ramli ke kepolisian atas unggahannya di akun Twitter-nya, Minggu (5/5/2019) kemarin.

Andika menegaskan, pihaknya sebatas menegaskan ke publik bahwa pernyataan Rizal tersebut adalah berita bohong alias hoaks.

"Kalau untuk Bapak RR, kami sama sekali tidak akan melakukan tindakan apapun ya karena bukan wewenang kami," ujar Andika.

"Satu-satunya harapan kami adalah, mohon (publik) tidak digunakan itu, itu datanya bohong," lanjut dia.

Baca: Saksikan Live Streaming Manchester City vs Leicester City Langsung di MNCTV Pukul 02.00 WIB

Baca: Pengusaha Kaya Raya Persunting Putri Aa Gym, Gelar Resepsi Sederhana Hanya Undang 3 Teman

Baca: Miliki Rumah Terlalu Megah, Pasangan Suami Istri Ini Meninggal Secara Alami

Sebab, selain berita itu bohong, Andika menegaskan bahwa informasi yang diungkap Rizal itu berpotensi mencemarkan nama baik TNI AD.

"Itu kan menimbulkan persepsi seolah-olah TNI AD tidak netral. Siapa yang merugi? Saya yang rugi," ujar Andika. 

Buru Letkol Pemberi Informasi Bohong

Andika  mengatakan, secara spesifik, internalnya akan menelusuri siapa personel TNI berpangkat Letnan Kolonel TNI AD yang disebut Rizal itu.

"Secara internal, kami pasti akan melakukan pemeriksaan terhadap yang diduga, apa dia Letkol AD atau pangkat lainnya dan kesatuan lain kita belum tahu," ujar Andika. 

"Intinya, kami akan memproses hukum si pemberi informasi bohong (Letkol TNI AD) kepada salah satu tokoh bangsa.

Kalau benar dia begitu, pasti akan kami proses," lanjut dia.

Andika sudah memerintahkan Komandan Pusat Polisi Militer TNI AD dan Direktur Hukum TNI AD untuk menelusuri siapa Letkol TNI AD yang disebutkan Rizal di dalam unggahan Twitter-nya itu.

Baca: Aksi Heroik Pramugari Sukhoi; Tendang Pintu Darurat, Tarik Kerah Baju Penumpang lalu Dorong ke Luar

Tim penyelidikan disebut sudah mulai berjalan.

Ketika ditanya dari mana TNI AD akan memulai penelusurannya mencari si Letkol itu, Andika tidak mau menjawab rinci.

"Tidak bisa kita buka.

Tapi kami punya unsur pengamanan, kemudian Danpuspom ya, sebagai penyidik dalam sistem hukum militer. Mereka masing-masing akan bergerak mencari informasi," ujar Andika.

Ia sekaligus meminta apabila ada masyarakat yang mengetahui perihal informasi itu, maka diharapkan segera melaporkannya ke TNI AD.

Menurut Andika, memproses si Letkol jauh lebih penting daripada melaporkan Rizal ke kepolisian.

Andika mengakui, ada personel TNI AD yang tidak netral selama pelaksanaan Pemilu 2019.

Personel TNI tersebut telah diproses di peradilan militer dan sudah dijatuhi sanksi.

"Di internal kami, kami harus mengatakan, ada (personel TNI yang tidak netral) dan kami sudah melakukan proses hukum atas mereka. Jadi, kami mengakui ya," ujar Andika.

Meski demikian, Andika enggan menyebutkan secara rinci berapa personel TNI yang dikenakan sanksi akibat bertindak tidak netral.

Ia meminta maaf atas hal tersebut.

Andika menyebutkan, jumlahnya sangat kecil.

"Beberapa itu berarti lebih dari satu ya, tapi juga tidak terlalu banyak," kata dia.

Ia juga tidak menjelaskan secara detail apa bentuk ketidaknetralan yang dilakukan personel TNI AD tersebut.

Mantan Panglima Komando Strategis TNI AD itu, menambahkan, sanksi atas mereka yang terbukti berperilaku tidak netral dalam Pemilu 2019 bervariasi.

"Ada yang masih di dalam proses pengadilan, ada yang sudah diputus. Salah satunya, saya sebutkan adalah lima bulan hukuman penjara. Beberapa lagi masih diproses ya," lanjut Andika.

Andika menegaskan, informasi itu ia ungkap ke publik sebagai bukti bahwa prinsip netralitas TNI adalah hal yang mutlak menjadi pedoman setiap personel TNI.

Ia menekankan, siapa pun personel TNI yang main-main, akan terkena sanksi.

"Jadi, kami tidak hanya menerima laporan (personel TNI aktif tidak netral) kemudian kami lupakan, enggak sama sekali. Sudah beberapa (diproses)," ujar Andika.

Sebab, informasi yang dikatakan Letkol kepada Rizal adalah berita bohong dan berpotensi menimbulkan persepsi bahwa TNI AD tidak netral dalam Pemilu 2019.

"Itu adalah berita bohong yang membuat nama institusi kami tercemar," ujar mantan Panglima Komando Strategis TNI AD itu.

Ia berharap, masyarakat dapat menyaring informasi dengan baik.

Sebab, informasi itu belum tentu benar dan harus dicek kebenarannya.

Ia yakin masyarakat saat ini sudah mampu menilai informasi yang tidak benar dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

INI VIDEONYA:

Skenario Adu Domba TNI Polri 

Terpisah Menko Polhukam Wiranto menyatakan, ada upaya yang dilakukan pihak tertentu untuk mengadu domba antara Polri dan TNI.

Bahkan Wiranto mengaku mendapat laporan bahwa ada pihak yang mengatakan 70 persen TNI bisa dipengaruhi untuk bertindak inkonstitusional.

"Saudara sekalian, banyak hal yang saya dengarkan, misalkan pihak tertentu yang mengatakan bahwa, atau pihak tertentu yang sudah mencoba untuk mengadu domba antara tentara atau militer dengan polisi, ada," ujar Wiranto saat membuka rapat koordinasi tentang keamanan nasional pascapemilu di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (6/5/2019). 

"Ada yang mengatakan 70 persen TNI sudah dapat dipengaruhi berpihak kepada langkah-langkah inkonstitusional.

Itu tidak benar!" lanjut Wiranto.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kanan) bersama Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kiri) dan Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI M Sabrar Fadhilah (tengah) memeriksa pasukan pengamanan Pemilu 2019 di Medan, Sumatera Utara, Kamis (11/4/2019).TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kanan) bersama Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kiri) dan Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI M Sabrar Fadhilah (tengah) memeriksa pasukan pengamanan Pemilu 2019 di Medan, Sumatera Utara, Kamis (11/4/2019).TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI (TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI)

Ia merasa hasutan-hasutan seperti itu banyak bermunculan pascapemilu.

Karena itu, ia mengatakan pemerintah harus mengambil tindakan tegas agar hal-hal tersebut tak semakin masif muncul di publik.

Wiranto menegaskan, Indonesia merupakan negara hukum sehingga setiap pernyataan yang ditujukan kepada publik dan membawa dampak negatif harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang bicara.

"Siapa bicara seperti itu, di mana, harus buktikan.

Kalau tidak bisa membuktikan harus dia mengambil risiko hukum.

Enggak bisa dibiarkan saja ngomong seenaknya di negeri ini," lanjut dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Respons Twit Rizal Ramli, TNI AD Bantah Punya Data Hasil Pemilu 2019"

Artikel ini telah tayang di tribun-medan.com dengan judul KSAD Jenderal Andika Angkat Bicara soal Kicauan Rizal Ramli, Prabowo Menang, Buru Oknum Letkol

Editor: ridwan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved