Rapat Paripurna Pandangan Akhir Fraksi-fraksi Atas Laporan Pansus LKPJ Tahun Anggaran 2018

Rapat Paripurna DPRD dengan agenda utama mendengarkan kata akhir fraksi - fraksi terhadap laporan pansus LKPJ tahun anggaran 2018, Jumat (3/5).

Rapat Paripurna Pandangan Akhir Fraksi-fraksi Atas Laporan Pansus LKPJ Tahun Anggaran 2018
tribunjambi/abdullah usman
Bertempat di aula gedung DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur digelar Rapat Paripurna DPRD dengan agenda utama mendengarkan kata akhir fraksi - fraksi terhadap laporan pansus LKPJ tahun anggaran 2018, Jumat (3/5/2019). 

Selanjutnya fraksi Hanura dalam menyampaikan beberapa kata akhir fraksinya terkait laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati, tahun anggaran 2018, yang dibacakan oleh anggota dewannya, H. Hamzah, SH.

Rekomendasi fraksi Hanura DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur antara lain yaitu, di tengah situasi trend dana yang berasal dari pusat dan Provinsi berimbas menurunnya pertumbuhan ekonomi daerah. Maka pemerintah daerah kedepannya harus lebih serius dalam pengelolaan pendapatan asli daerah.

Selain itu, fraksi Hanura juga merekomendasikan pengembangan ekonomi kreatif secara menyeluruh pada semua organisasi perangkat daerah dalam rangka memberdayakan masyarakat.

Selanjutnya fraksi Bulan Bintang Indonesia dalam rapat Paripurna ini juga menyampaikan beberapa kata akhir fraksi nya terkait laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati, tahun anggaran 2018, yang dibacakan oleh anggota dewannya, Ahmad Fadillah, SE.

Fraksi Bulan Bintang Indonesia mengharapkan kepada kepala daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mengevaluasi terhadap dinas dan instansi yang anggaran Silpanya terlalu besar, sehingga anggaran bisa dimanfaatkan lebih maksimal dan dapat dirasakan oleh masyarakat terkait program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Selanjutnya Yudi Hariyanto, ET, dari fraksi Karya Demokrasi Nasional menyampaikan pendapat akhir fraksinya. Fraksi Karya Demokrasi Nasional DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur setelah membaca dan mempelajari laporan pansus DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban bupati tahun anggaran 2018, pada prinsipnya fraksi Karya Demokrasi Nasional sependapat dengan pansus, namun demikian ada beberapa hal yang perlu disampaikan untuk ditindak lanjuti.

Fraksi Karya Demokrasi Nasional menegaskan kembali kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dalam penataan wilayah kecamatan terkait dengan revisi rencana tata ruang wilayah untuk tetap menjadikan Kecamatan Muara Sabak Timur sebagai kawasan perkotaan.

Selain itu, terkait dengan rekomendasi pansus untuk mengevaluasi izin - izin, fraksi Karya Demokrasi Nasional mengingatkan kembali atas rekomendasi yang pernah disampaikan kepada bupati, untuk mengkaji ulang izin rencana pembangunan pabrik sawit PT. EWF di Kelurahan Muara Sabak Ulu, Kecamatan Muara Sabak Timur.

Melalui pertimbangan yang didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 yang menjelaskan bahwa Kecamatan Muara Sabak Timur bukan termasuk kawasan yang diperuntukkan untuk industri.

Selanjutnya, terkait dengan rencana hibah jalan dan jembatan Muara Sabak, fraksi Karya Demokrasi Nasional dengan tegas menolak hibah jalan dan jembatan tersebut. Hal ini didasarkan atas beberapa  pertimbangan antara lain: Dalam Keputusan Gubernur Jambi Nomor 216/Kep.Gub/DPUPR/2018 tentang penetapan luas jalan menurut statusnya sebagai jalan provinsi, yang menyebutkan bahwa ruas jalan desa Simpang / Berbak sampai simpang jembatan Muara Sabak sepanjang 45.641 km merupakan jalan provinsi, artinya jalan dari oprit jembatan barat dan timur serta jembatan Muara Sabak merupakan aset pemerintah kabupaten dan terhadap perubahan status jalan tersebut hanya bisa ditinjau secara berkala setiap 5 (lima) sesuai dengan tingkat perkembangan wilayah.

Halaman
1234
Penulis: Abdullah Usman
Editor: nani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved