Ijtima Ulama Diskualifikasi Jokowi di Pilpres 2019, KPU: Kita Harus Hormati Hukum yang Berlaku

Ijtima Ulama membuat keputusan yang menjadi sorotan banyak pihak. M merekomendasikan untuk mendiskualifikasi Jokowi-Maruf

Ijtima Ulama Diskualifikasi Jokowi di Pilpres 2019, KPU: Kita Harus Hormati Hukum yang Berlaku
IST
Dituding Curang, Ijtima Ulama 3 Minta Jokowi Didiskualifikasi, Tim TKN: Ini Menurunkan Derajat Ulama 

TRIBUNJAMBI.COM - Ijtima Ulama membuat keputusan yang menjadi sorotan banyak pihak. Mereka merekomendasikan untuk mendiskualifikasi pasangan calon presiden 01 Jokowi-Maruf Amin dari Pilpres 2019.

Usulan itu dimunculkan karena dalam Pilpres 2019 yang menurut mereka banyak terjadi kecurangan.

 
Pengamat Politik Universitas Telkom Dedi Kurnia Syah berpendapat, ijtima ulama tidak dapat mempengaruhi keputusan konstitusional. Sehingga desakan untuk mendiskualifikasi pasangan Jokowi-Maruf Amin tidak masuk akal bahkan cenderung halusinatif atau tidak masuk akal.

Menurutnya, tokoh agama yang turut serta dalam ijtima ulama itu semestinya memahami konsep politik. Di mana proses Pemilu 2019 ini telah sesuai perundangan atau belum.

Baca: Prabowo Subianto Masih Terdiam Soal Pertemuan AHY dengan Jokowi, Apa yang Terjadi Sebenarnya?

Baca: Gunung Kerinci Semburkan Abu Vulkanik, Warga Kayu Aro Panik

Baca: Bawang Putih Mahal, Pemprov Jambi Buat Program Bawang Putih 100 Hektare di Kerinci dan Merangin

Baca: Kementerian Pertanian Hentikan Bantuan Bibit Kedelai di Muarojambi, Ganti Bibit Jagung 1.500 Hektare

Baca: Bantu Korban Kebakaran Koto Salak, Pemuda Koto Iman Galang Dana Keliling Kampung

"Jika dirasa belum maka tindakan bijaknya adalah dengan membawa ke ranah hukum. Tentu dengan mematuhi berbagai tingkatannya. Semisal, ke Bawaslu lebih dahulu sebelum membawa ke tingkatan lebih tinggi," ujar Dedi Kurnia Syah, saat dihubungi Tribun Jabar, melalui ponselnya, di Kota Bandung, Kamis (2/5/2019).

Dedi menuturkan Rizieq Shihab meskipun sebagai tokoh utama dalam gerakan politik Islam, tetap saja tak dapat dijadikan rujukan dalam keputusan politik KPU.

"Karena proses politik harus selesai dengan koridor politik juga," katanya.

Direktur Pusat Studi Demokrasi dan Partai Politik (PSDPP) itu mengatakan, yang dilakukan tokoh ijtima ulama tersebut tidak lebih hanya sekadar penyampaian aspirasi.

Sama halnya dengan kelompok lain, yang memang punya hak bersuara.

Baca: Tertangkap Berduaan di Kamar Hotel, Tiga Pasangan Bukan Suami Istri Digelandang Satpol PP Kota Jambi

Baca: Pejabat Rusia Dibekuk Intelijen Indonesia, Letkol Susdaryanto Dimanfaatkan untuk Curi Data Penting

Baca: Banyak yang Hidup di Luar Kawasan Konservasi, Kehidupan Harimau Sumatera Makin Terancam

Baca: Nama AHY Tak Masuk Daftar Calon Menteri Kabinet Prabowo, Cek Nama-nama Berikut Ini

Baca: AHY Bertemu Jokowi, Beri Sinyal Demokrat Akan Terima Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara KPU

"Tetapi apakah berpengaruh pada keputusan hukum, tentu tidak," ujarnya.

Halaman
123
Editor: heri prihartono
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved