MANTAN Panglima GAM Tanggapi Pernyataan Mahfud MD, Tuntut Permintaan Maaf di Media Cetak Nasional

TRIBUNJAMBI.COM - Pernyataan Mahfud MD yang menyebut daerah yang dimenangkan capres/cawapres Prabowo-Sandi dulunya dianggap 'provinsi garis keras' jadi heboh.

Tanggapan sejumlah pihak terkait pernyataan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut ramai di sejumlah sosial media sejak Senin (29/4/2019) hari ini, baik nasional maupun lokal.

Pernyataan itu juga ditanggapi oleh Muzakir Manaf alias Mualem, mantan Panglima Aceh Merdeka (GAM)'>Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Secara khusus, kepada Serambinews.com, Senin (29/4/2019) dalam keterangan tertulisnya, Mualem mengatakan, pernyataan Mahfud MD itu berpotensi menebar kebencian dan pecah belah antardaerah dan rakyat Indonesia.

"Rakyat Aceh telah berkomitmen merawat NKRI melalui berbagai proses panjang di mana nilai-nilai Islam yang rahmatan lilalamin tetap dijaga melalui syariat Islam," kata Mualem.

Mualem mengatakan, pernyataan Mahfud MD seperti itu sangat menyakitkan rakyat Aceh.

Karena Aceh seolah-olah dilabelkan sebagai kelompok Islam garis keras.

"Kami rakyat Aceh memang garis keras dalam menentang penjajah indonesia, penista agama, dan orang-orang culas dalam merusak demokrasi apalagi terhadap komunisme," kata Mualem.

Mualem menjelaskan, masyarakat Aceh memang akan benar-benar keras bila berhadapan dengan penista agama Islam, bila berhadapan dengan penjajah bangsa.

"Jelas kami bersikap keras terhadap penjual negara, kami bersikap keras terhadap mereka-mereka yang tidak berpihak terhadap rakyat, kami akan bersikap keras terhadap kecurangan-kecurangan oleh negara, dan kami akan selalu bersikap keras terhadap ketidakadilan," tegas Mualem.

Ketua Umum Partai Aceh ini juga mengatakan, mayoritas rakyat Aceh yang mencintai damai, mendukung penuh terhadap pilihan capres nomor urut 02, Prabowo-Sandi yang merupakan pilihan tepat dan meyakini pasangan Prabowo-Sandi mampu membawa Indonesia melindungi akidah, agama, dan menjadi rahmatan lilalamin.

"Karena Prabowo-Sandi adalah hasil ijtima' ulama ditambah lagi dukungan penuh dari eks kombatan GAM," kata Mualem.

"Jadi, kami meminta saudara Mahfud MD untuk segera meminta maaf secara tertulis di media cetak nasional selama seminggu berturut-turut kepada rakyat Aceh, terkait statement yang memecah belah tersebut," pungkas Mualem.

Sebelumnya diberitakan, Mahfud MD menyebut Aceh adalah salah satu daerah yang memenangkan Prabowo-Sandi oada Pilpres 2019. Menurutnya, kemenangan Prabowo-Sandi di Aceh karena Aceh tergolong provinsi 'garis keras'.

Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD dalam sebuah wawancara di salah satu stasiun televisi. Video berdurasi sekitar satu menit tersebut beredar di media sosial.

Ini penggalan pernyataan Mahfud MD:

"Tapi kalau lihat sebarannya di beberapa provinsi-provinsi yang agak panas, Pak Jokowi kalah. Dan itu diidentifikasi tempat kemenangan Pak Prabowo itu adalah diidentifikasi yang dulunya dianggap provinsi garis keras dalam hal agama misal Jawa Barat, Sumatera Barat, Aceh dan sebagainya, Sulawesi Selatan juga".

Wakil Ketua Partai Gerindra, Fadli Zon menanggapi pernyataan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD soal provinsi garis keras yang kini tengah ramai diperbincangkan.

Dilansir oleh TribunWow.com, tanggapan itu disampaikan Fadli Zon melalui akun Twitter milikinya, @fadlizon, Senin (29/4/2019).

Dalam kicauannya, Fadli Zon menyinggung soal Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).

Diketahui sebelumnya, Mahfud MD menyebut PRRI saat membalas kicauan dari Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Refrizal.

Fadli Zon menuliskan bahwa sebaiknya Mahfud MD untuk belajar tentang sejarah kembali.

Bahkan, dirinya menyatakan bisa memperdebatkan terkait pemaparan Mahfud MD

Wakil Ketua DPR RI ini menjelaskan, yang pasti penjelasan Mahfud MD bisa menorehkan luka baru.

"Sebaiknya belajar sejarah lg.

Sy baru tau is* kepa** begitu cetek.

Kita bisa debat soal ini panjang lebar.

Tapi yg pasti, anda sdg menoreh luka baru di atas luka lama.

PRRI adalah koreksi atas pemerintah pusat yg abai pd daerah n ketika itu sangat dipengaruhi komunis," ujar Fadli Zon.

Sementara itu, sebelumnya Refrizal sempat melontarkan kritiknya kepada Mahfud MD terkait provinsi garis keras yang pernah disampaikan dalam program acara Metro Pagi Primetime pada Selasa (23/4/2019) lalu.

Refrizal menyatakan bahwa pernyataan Mahfud MD soal umat yang berada di provinsi garis keras, seolah-olah anti keberagaman.

"Pak MMD bilang di Jabar, Sumbar, Aceh & Sulsel; Islam Garis Keras se olah2 anti Keberagaman,

Apakah ada di Sumbar Gereja dirusak & dibakar?" tulis Refrizal.

Menanggapi itu, Mahfud MD menilai bahwa Refrizal belum melihat video pernyataannya secara keseluruhan.

Mahfud MD berpendapat, respon yang diberikan Refrizal terkait pernyataannya itu terlalu terburu-buru dan merupakan hasil provokasi dari Said Didu.

Mahfud MD lantas menjelaskan soal pernyataannya itu.

Ia menyebut bahwa Jokowi kalah di provinsi yang dulunya merupakan tempat garis keras dalam keagamaan.

Mahfud MD juga menjelaskan soal maksud kata 'dulu' yang ia sisipkan.

Mahfud MD menilai, pernyataannya itu tidaklah salah dan merupakan bagian dari sejarah.

Mahfud MD menyebutkan, isu soal provinsi garis keras ini menjadi panas dan digoreng di mana-mana karena Said Didu.

"Pak Refrizal, Krn Anda teman sy maka sy jelaskan.

Anda blm melihat video yg sy katakan shg responnya buru2.

Anda terprovokasi oleh @msaid_didu , hahaha.?

Saya bilang, Pak Jkw kalah di provinsi yg "dulunya" adalah tempat garis keras dlm keagama.

Makanya Pak Jkw perlu rekonsiliasi.

Sy katakan DULU-nya krn 2 alsn: 1) DULU DI/TII Kartosuwiryo di Jabar, DULU PRRI di Sumbar, DULU GAM di Aceh, DULU DI/TII Kahar Muzakkar di Sulsel.

Lht di video ada kata "dulu". Puluhan tahun terakhir sdh menyatu.

Maka sy usul Pak Jkw melakukan rekonsiliasi, agar merangkul mereka.

Pak Refrizal, generasi yg lahir sejak tahun 1970-an bnyk yg tdk tahu bhw "dulu" ada itu. Sekarang sih tidak.

Dimana salahnya sy mengatakan itu? Itu kan sejarah?

Makanya sy usul agar Pak Jkw merangkul mereka dgn rekonsiliasi segera agar pembelahan tdk berlanjut sampai 2024.

Isu tersebut menjadi panas dan digoreng ke-mana2 krn bnyk yg hanya membaca pertanyaan Pak @msaid_didu tanpa melihat videonya.

Padahal VT diposting jg di situ. Pertanyaan dlm cuitan Pak Said itu tak memuat dua kata kunci yakni kata "DULU" dan usul "REKONSILIASI".

Lht dong videonya," tulis Mahfud MD.

Kicauan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Minggu (28/4/2019). (Twitter @mohmahfudmd)

Sementara itu diberitakan sebelumnya dari Metro Pagi Primetime, Selasa (23/4/2019), pernyataan Mahfud MD soal provinsi garis keras ini awalnya adalah untuk menyoroti soal sebaran kemenangan.

Saat itu, Mahfud MD menyatakan bahwa sebaran kemenangan pada Pilpres 2019, mengingatkan untuk segera melakukan rekonsiliasi.

"Kalau melihat sebaran kemenangan, mengingatkan kita untuk lebih sadar, segera rekonsiliasi," ujar Mahfud MD.

"Karena saat ini kemenangan Pak Jokowi ya menang, dan mungkin sulit dibalik kemenangan itu dengan cara apapun."

"Tetapi kalau lihat sebarannya, di provinsi-provinsi yang agak panas, Pak Jokowi kalah," sambungnya.

"Dan itu, diidentifikasi tempat-tempat kemenangan Pak Prabowo, itu diidentifikasi dulunya dianggap dulunya sebagai provinsi garis keras."

"Dalam hal agama, misalnya Jawa Barat, Aceh, Sulawesi Selatan juga," ungkap Mahfud MD.

Oleh karena itu, menurut Mahfud MD saat ini sangat penting untuk membuat bangsa sadar akan keberagaman.

"Bangsa ini hanya akan maju kalau bersatu, karena buktinya kemajuan dari tahap ke tahap kita raih karena kebersatuan kita," kata Mahfud MD.

"Soal kemenangan, kekalahan, itu soal waktu saja, dan kita akan segera selesai kalau dalam soal itu," imbuh Mahfud MD.

Pembawa acara, kemudian menanyakan soal pelanggaran pemilu kepada mantan Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay.

Menurut Hadar, saat ini, adanya kekurangan dalam penyelenggaraan harusnya bisa diterima.

"Yang terpenting dipastikan kalau itu memang pelanggaran atau kekeliruan terjadi, itu harus segera dikoreksi," ujar Hadar.

"Jadi itu menunjukkan kalau memang lembaga kita ini (KPU), memang lembaga yang kredibel, dan tidak mengambil posisi apapum," imbuhnya.

Terkait kecurangan-kecurangan yang ada, Mahfud MD juga turut memberikan komentar.

"Masyarakat perlu mengawasi, dan saat ini saya kira sudah mengawasi, sehingga KPU misalnya, menurut saya ya dalam pengamatan saya ini KPU sudah cukup berjalan dalam track yang benar," ungkap Mahfud MD.

"Misalnya isu-isu bahwa terjadi kecurangan dalam entry data, ke situng, itu kan dengan mudah bisa dikontrol," sambungnya.

Menurutnya, kesalahan entry data ini masih sedikit, dibanding entry data yang benar.

"Ini sampai dengan semalam [Senin (22/4/2019)], kesalahan entry data ini hanya 87 dari 179 ribu TPS yang sudah di-entry," kata Mahfud MD.

"Itu kan hanya 1/2.000, tapi kalau dihitung sekarang yang sudah diperbaiki, sekarang misalnya jadi seper empat ribu, artinya dari 4.000 TPS, hanya 1 yang keliru."

"Tapi ini bukan untuk membenarkan kesalahan ya, oleh karena itu masyarakat jangan percaya pada hoaks," sambung Mahfud MD.

Simak selengkapnya dalam video di bawah ini:

Tanggapan Mahfud MD

Mahfud MD melalui akun Twitternya menjelaskan garis keras yang ia maksud.

Dirinya memaparkan bahwa garis keras sama artinya dengan fanatik yang memiliki kesetian tinggi.

Mahfud MD mengatakan bahwa itu tidaklah termasuk dalam hal yang dilarang.

Kemudian, ia menyinggung terkait kemenangan antara kubu 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dengan kubu 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada wilayah tertentu.

"Garis keras itu sama dgn fanatik dan sama dgn kesetiaan yg tinggi.

Itu bkn hal yg dilarang, itu term politik.

Sama halnya dgn garis moderat, itu bkn hal yg haram.

Dua2nya boleh dan kita bs memilih yg mana pun.

Sama dgn bilang Jokowi menang di daerah PDIP, Prabowo di daerah hijau," papar Mahfud MD.

Selain itu Mahfud MD juga menyatakan bahwa dirinya juga berasal dari wilayah garis keras.

Ia menuturkan bahwa istilah garis keras sudah biasa dipakai dalam dunia politik.

"Dlm term itu sy jg berasal dari daerah garis keras yi Madura.

Madura itu sama dgn Aceh dan Bugis, disebut fanatik krn tingginya kesetiaan kpd Islam shg sulit ditaklukkan.

Spt halnya konservatif, progresif, garis moderat, garis keras adl istilah2 yg biasa dipakai dlm ilmu politik," tutur Mahfud MD, Sabtu (27/4/2019).

(Serambinews/Subur Dani)

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Mantan Panglima GAM Tanggapi Pernyataan Mahfud MD dan Tuntut Permintaan Maaf di Media Cetak Nasional,

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Fadli Zon Tanggapi Pernyataan Mahfud MD: Sebaiknya Belajar Sejarah Lagi,