Korupsi SMK Bagimu Negeri di Tanjab Timur Sebabkan Negara Rugi Rp 1,6 Miliar

BPKP Jambi menemukan kerugian negara Rp 1,6 miliar dari pembangunan SMK Bagimu Negeri, Tanjung Jabung Timur.

Korupsi SMK Bagimu Negeri di Tanjab Timur Sebabkan Negara Rugi Rp 1,6 Miliar
Tribunjambi/Jaka HB
Jaksa Penuntut Umum (JPU) bertanya perihal jumlah yangdibayarkan terdakwa Ridwan dalam dugaan koupsi SMK Tanjabtim, pada Senin (1/4) ri Pengadilan Negeri Jambi. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jambi menemukan kerugian negara Rp 1,6 miliar dari pembangunan SMK Bagimu Negeri, Tanjung Jabung Timur, pada Senin (29/4).

Jaksa Penuntut Umum Ahmad Fauzan dari Kejari Tanjab Timur yang menangani perkara ini menghadirkan Imam Surono dari BPKP Jambi.

Dalam keterangannya, Imam menyampaikan bahwa proses pembangunan SMK menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 1,6 miliar.

"Setelah dihitung secara keseluruhan, kerugian negara mencapai Rp 1,6 miliar 155 juta. Akan tetapi untuk lebih spesifiknya Ridwan (terdakwa) berapa, dan Santi Wirda (berkas perkara terpisah) berapa itu belum kami ketahui, karena harus di dalami lagi,” jelasnya.

Dia juga menyebutkan, bendahara panitia pelaksana pembangunan atas nama Fitri Mariani tidak dilibatkan penuh dalam fungsinya sebagai bendahara. Termasuk perihal penanda tanganan semua berkas yang menyangkut keuangan.

Ridwan yang tersandung perkara korupsi pembangunan SMK Bagimu Negeri di Desa Sungai Jeruk, Kecamatan Nipah Panjang, Tanjab Timur, kembali menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jambi, Senin (29/4) kemarin, dengan agenda mendengarkan keterangan ahli.

Baca: Pasokan Barang Terganggu Jelang Ramadan, Sekda Minta Jalan Palembang-Jambi Segera Diperbaiki

Baca: 51 Orang Korban Banjir Desa Terjun Gajah Tanjab Barat Dapat Bantuan Sandang Pangan

Baca: Jam Kerja ASN Kota Jambi Dikurangi Selama Ramadan, Ini Jadwalnya Terbarunya

Baca: PDI Perjuangan Berbagi Kursi Antara Incumbent dan Wajah Baru di DPRD Jambi

Baca: Daftar Lomba dan Isi Stand Kemilau Ramadan Tribun Jambi Gratis

Majelis hakim yang diketuai oleh, Moraelam Purba ini mendengarkan keterangan ahli Imam Surono. Imam Surono berasal dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Wilayah Jambi.

Sementara itu, terdakwa Ridwan sendiri membenarkan keterangan yang disebutkan oleh ahli tersebut. “Benar yang mulia,” jawab Ridwan.

Sidang pun ditunda hingga Rabu (8/5) mendatang dengan agenda mendatangkan kembali Fitri Mariani dan Santi Wirda sebagai saksi.

Sebelumnya diketahui, terdakwa bersama-sama dengan Santi Wirda selaku Ketua Yayasan Pengabdian Bagimu Negeri yang akan diajukan dalam penuntutan secara terpisah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana hasil pemeriksaan BPKP Provinsi Jambi Nomor SR-167/PW05/5/2018 tanggal 24 Juli 2018 perihal laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara sejumlah Rp 1 miliar lebih.

 Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Penulis: Jaka Hendra Baittri
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved