Jawaban Mahfud MD Dikecam Kubu 02 Soal Provinsi Garis Keras, 'Saya Juga Dari Daerah Garis Keras'

Jawaban Mahfud MD Dikritik Kubu 02 Soal Pernyataan Provinsi Islam Garis Keras, 'Saya Juga Dari Daerah Garis Keras'

TRIBUNJAMBI.COM - Pernyataaan Provinsi Garis Keras mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menuai kontroversi.

Akibat pernyataannya tersebut kini Mahfud MD menjadi sasaran kritik.

Kritik tersebut kebanyakan dari kubu Capres 02 Prabowo Sandi, mulai dari Wakil Ketua Gerindra Fadli zon, Juru Bicara Dahnil Anzar Simanjuntak, Ferdinand Hutahaean dari Partai Demokrat, Andi Arief dari Partai Demokrat dan juga Rizal Ramli.

Sebelumnya Mahfud MD menyatakan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno menang di Provinsi-provinsi yang menurut Mahfud merupakan garis keras.

"Kemarin itu sudah agak panas. Dan mungkin pembelahannya sekarang kalau melihat sebaran kemenangan memang mengingatkan kita untuk menjadi lebih sadar segera rekonsiliasi," kata Mahfud dalam video yang beredar di twitter, Minggu 28 April 2019.

Mahfud mengklaim kemenangan Jokowi, sementara kemenangan tersebut sulit di balik menjadi milik Prabowo dengan cara apapun.

"Tapi kalau lihat sebarannya di beberapa provinsi yang agak panas Pak Jokowi kalah. Dan itu diidentifikasi tempat-tempat kemenangan Pak Prabowo dulunya dianggap provinsi garis keras dalam hal agama. Misal Jabar, Sumbar, Aceh dan sebagainya. Sulsel juga," kata Mahfud.

Baca: Kecaman Terhadap Mahfud MD Terus Mengalir, Sebut Prabowo-Sandi Menang di Provinsi Islam Garis Keras

Baca: Dipo Latief Mau Menjenguk Nikita Mirzan yang Baru Melahirkan: Dipaku Pintunya Biar ga bisa masuk!

Baca: Perubahan Penampilan Puput Usai Jadi Istri Ahok BTP, Sementara Veronica Tan Jualan Daging Bakar

Rupanya komentar ini kemudian menjadikan Mahfud MD bahan bulan-bulanan.

Juru bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak merespon pernyataan tersebut dan menyebutnya pernyataan yang memecah belah.

"Saya menghormati Pak @mohmahfudmd tapi kaget dg tuduhannya, karena ambisinya sampai tega menggunakan narasi daerah2 02 menang sprt Aceh, Sumbar, Jawa Barat dsb, sbg daerah Islam garis keras. Narasi Pak Mahfud ini yg justru memecah belah dan penuh kebencian," cuit Dahnil melalui akun twitternya @Dahnilanzar, Minggu 28 April 2019

Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief juga mengkritisi pernyataan Mahfud tersebut. "Wasiat Soekarno jelang pemilu yang tidak diindahkan oleh Prof @mohmahfudmd : "Negara Republik Indonesia ini milik kita semua dari Sabang sampai Merauke!" (Soekarno dalam Kongres Rakyat Jawa Timur di Surabaya, 24 September 1955)," tulis Andi melalui akun Twitternya, @AndiArief

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengklarifikasi perihal pernyataannya yang menyebut Jawa Barat, Sumatera Barat, Aceh dan Sulawesi Selatan sebagai wilayah garis keras.

Mahfud MD menyebut di keempat wilayah itu dulunya pernah terjadi aksi pemberontakan keagamaan.

Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD melalui akun jejaring sosial Twitter miliknya @mohmahfudmd. Latar belakang pemberontakan keagamaan itulah yang diyakini oleh Mahfud MD menjadikan wilayah itu cukup garis keras dalam keagamaan.

"Saya katakan dulunya karena dua alasan: 1) dulu DI/TII Kartosuwiryo di Jabar, dulu PRRI di Sumbar, dulu GAM di Aceh, dulu DI/TII Kahar Muzakkar di Sulsel. Lihat di video ada kata 'dulu'," kata Mahfud MD.

Klarifikasi yang diberikan Mahfud MD berawal dari pertanyaan anggota DPR fraksi PKS Refrizal yang menilai pernyataan Mahfud MD telah menuduh wilayah Jawa Barat, Sumatera Barat, Aceh dan Sulawesi Selatan sebagai wilayah Islam garis keras yang anti keberagaman.

Mahfud MD menjelaskan, kini wilayah-wilayah tersebut telah menyatu. Ia pun mengusulkan agar Presiden Joko Widodo melakukan rekonsiliasi untuk merangkul mereka.

"Puluhan tahun terakhir sudsah menyatu. Maka saya usul Pak Jokowi melakukan rekonsiliasi agar merangkul mereka," ungkap Mahfud MD.

Sebelumnya, Mahfud MD menyebutkan ada empat provinsi yang disebut sebagai provinsi garis keras. Di sanalah Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto - Sandiaga Uno menang perolehan suara di Pilpres 2019.

Provinsi-provinsi itu adalah Jawa Barat, Sumatera Barat, Aceh dan Sumatera Selatan. Mahfud MD menyatakan hal itu dalam sebuah rekaman wawancara dengan sebuah stasiun TV.

"Kalau dilihat kemenangannya di provinsi yang agak panas pak Jokowi kalah. Dan itu diidentifikasi kemenangan pak Prabowo dulunya dianggap sebagai provinsi garis keras yah dalam hal agama, misalnya Jawa Barat, Sumbar, Aceh dan sebagainya, Sulsel juga. Sehingga rekonsiliasi ini penting untuk menyadarkan kita bahwa bangsa ini bersatu. Karena bangsa ini bersatu karena kesadaran akan keberagaman dan bangsa ini akan maju kalau bersatu," kata Mahfud MD dalam video itu.

Menanggapi pernyataan tersebut Wakil Ketua DPR yang juga Wakil Ketua Partai Gerindra, Fadli Zon juga angkat bicara.

Fadli Zon menuliskan bahwa sebaiknya Mahfud MD untuk belajar tentang sejarah kembali.

Bahkan, dirinya menyatakan bisa memperdebatkan terkait pemaparan Mahfud MD

Wakil Ketua DPR RI ini menjelaskan, yang pasti penjelasan Mahfud MD bisa menorehkan luka baru.

"Sebaiknya belajar sejarah lg.

Sy baru tau is* kepa** begitu cetek.

Kita bisa debat soal ini panjang lebar.

Tapi yg pasti, anda sdg menoreh luka baru di atas luka lama.

PRRI adalah koreksi atas pemerintah pusat yg abai pd daerah n ketika itu sangat dipengaruhi komunis," ujar Fadli Zon.

Sementara itu, sebelumnya Refrizal sempat melontarkan kritiknya kepada Mahfud MD terkait provinsi garis keras yang pernah disampaikan dalam program acara Metro Pagi Primetime pada Selasa (23/4/2019) lalu.

Refrizal menyatakan bahwa pernyataan Mahfud MD soal umat yang berada di provinsi garis keras, seolah-olah anti keberagaman.

"Pak MMD bilang di Jabar, Sumbar, Aceh & Sulsel; Islam Garis Keras se olah2 anti Keberagaman,

Apakah ada di Sumbar Gereja dirusak & dibakar?" tulis Refrizal.

Menanggapi itu, Mahfud MD menilai bahwa Refrizal belum melihat video pernyataannya secara keseluruhan.

Mahfud MD berpendapat, respon yang diberikan Refrizal terkait pernyataannya itu terlalu terburu-buru dan merupakan hasil provokasi dari Said Didu.

Mahfud MD lantas menjelaskan soal pernyataannya itu.

Ia menyebut bahwa Jokowi kalah di provinsi yang dulunya merupakan tempat garis keras dalam keagamaan.

Mahfud MD juga menjelaskan soal maksud kata 'dulu' yang ia sisipkan.

Mahfud MD menilai, pernyataannya itu tidaklah salah dan merupakan bagian dari sejarah.

Mahfud MD menyebutkan, isu soal provinsi garis keras ini menjadi panas dan digoreng di mana-mana karena Said Didu.

Baca: Sindir Tim Kampanye Sebelah? Jokowi Senyum, Adian Napitupulu Dkk Bilang Siap Pak Presiden

Baca: UPDATE REAL COUNT KPU Suara 50,5 %, Senin (29/4) Suara Prabowo-Sandi dan Jokowi-Maruf Sama-sama Naik

Baca: KONDISI TERKINI Ternyata Ada 2 Kapal Vietnam yang Sengaja Tabrak Kapal TNI AL KRI Tjiptadi 381

"Pak Refrizal, Krn Anda teman sy maka sy jelaskan.

Anda blm melihat video yg sy katakan shg responnya buru2.

Anda terprovokasi oleh @msaid_didu , hahaha.?

Saya bilang, Pak Jkw kalah di provinsi yg "dulunya" adalah tempat garis keras dlm keagama.

Makanya Pak Jkw perlu rekonsiliasi.

Sy katakan DULU-nya krn 2 alsn: 1) DULU DI/TII Kartosuwiryo di Jabar, DULU PRRI di Sumbar, DULU GAM di Aceh, DULU DI/TII Kahar Muzakkar di Sulsel.

Lht di video ada kata "dulu". Puluhan tahun terakhir sdh menyatu.

Maka sy usul Pak Jkw melakukan rekonsiliasi, agar merangkul mereka.

Pak Refrizal, generasi yg lahir sejak tahun 1970-an bnyk yg tdk tahu bhw "dulu" ada itu. Sekarang sih tidak.

Dimana salahnya sy mengatakan itu? Itu kan sejarah?

Makanya sy usul agar Pak Jkw merangkul mereka dgn rekonsiliasi segera agar pembelahan tdk berlanjut sampai 2024.

Isu tersebut menjadi panas dan digoreng ke-mana2 krn bnyk yg hanya membaca pertanyaan Pak @msaid_didu tanpa melihat videonya.

Padahal VT diposting jg di situ. Pertanyaan dlm cuitan Pak Said itu tak memuat dua kata kunci yakni kata "DULU" dan usul "REKONSILIASI".

Lht dong videonya," tulis Mahfud MD.

Sementara itu diberitakan sebelumnya dari Metro Pagi Primetime, Selasa (23/4/2019), pernyataan Mahfud MD soal provinsi garis keras ini awalnya adalah untuk menyoroti soal sebaran kemenangan.

Saat itu, Mahfud MD menyatakan bahwa sebaran kemenangan pada Pilpres 2019, mengingatkan untuk segera melakukan rekonsiliasi.

"Kalau melihat sebaran kemenangan, mengingatkan kita untuk lebih sadar, segera rekonsiliasi," ujar Mahfud MD.

"Karena saat ini kemenangan Pak Jokowi ya menang, dan mungkin sulit dibalik kemenangan itu dengan cara apapun."

"Tetapi kalau lihat sebarannya, di provinsi-provinsi yang agak panas, Pak Jokowi kalah," sambungnya.

"Dan itu, diidentifikasi tempat-tempat kemenangan Pak Prabowo, itu diidentifikasi dulunya dianggap dulunya sebagai provinsi garis keras."

"Dalam hal agama, misalnya Jawa Barat, Aceh, Sulawesi Selatan juga," ungkap Mahfud MD.

Oleh karena itu, menurut Mahfud MD saat ini sangat penting untuk membuat bangsa sadar akan keberagaman.

"Bangsa ini hanya akan maju kalau bersatu, karena buktinya kemajuan dari tahap ke tahap kita raih karena kebersatuan kita," kata Mahfud MD.

"Soal kemenangan, kekalahan, itu soal waktu saja, dan kita akan segera selesai kalau dalam soal itu," imbuh Mahfud MD.

Pembawa acara, kemudian menanyakan soal pelanggaran pemilu kepada mantan Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay.

Menurut Hadar, saat ini, adanya kekurangan dalam penyelenggaraan harusnya bisa diterima.

"Yang terpenting dipastikan kalau itu memang pelanggaran atau kekeliruan terjadi, itu harus segera dikoreksi," ujar Hadar.

"Jadi itu menunjukkan kalau memang lembaga kita ini (KPU), memang lembaga yang kredibel, dan tidak mengambil posisi apapum," imbuhnya.

Terkait kecurangan-kecurangan yang ada, Mahfud MD juga turut memberikan komentar.

"Masyarakat perlu mengawasi, dan saat ini saya kira sudah mengawasi, sehingga KPU misalnya, menurut saya ya dalam pengamatan saya ini KPU sudah cukup berjalan dalam track yang benar," ungkap Mahfud MD.

"Misalnya isu-isu bahwa terjadi kecurangan dalam entry data, ke situng, itu kan dengan mudah bisa dikontrol," sambungnya.

Menurutnya, kesalahan entry data ini masih sedikit, dibanding entry data yang benar.

"Ini sampai dengan semalam [Senin (22/4/2019)], kesalahan entry data ini hanya 87 dari 179 ribu TPS yang sudah di-entry," kata Mahfud MD.

"Itu kan hanya 1/2.000, tapi kalau dihitung sekarang yang sudah diperbaiki, sekarang misalnya jadi seper empat ribu, artinya dari 4.000 TPS, hanya 1 yang keliru."

"Tapi ini bukan untuk membenarkan kesalahan ya, oleh karena itu masyarakat jangan percaya pada hoaks," sambung Mahfud MD.

Simak selengkapnya dalam video di bawah ini:

Tanggapan Mahfud MD

Mahfud MD melalui akun Twitternya menjelaskan garis keras yang ia maksud.

Dirinya memaparkan bahwa garis keras sama artinya dengan fanatik yang memiliki kesetian tinggi.

Mahfud MD mengatakan bahwa itu tidaklah termasuk dalam hal yang dilarang.

Kemudian, ia menyinggung terkait kemenangan antara kubu 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dengan kubu 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada wilayah tertentu.

"Garis keras itu sama dgn fanatik dan sama dgn kesetiaan yg tinggi.

Itu bkn hal yg dilarang, itu term politik.

Sama halnya dgn garis moderat, itu bkn hal yg haram.

Dua2nya boleh dan kita bs memilih yg mana pun.

Sama dgn bilang Jokowi menang di daerah PDIP, Prabowo di daerah hijau," papar Mahfud MD.

Selain itu Mahfud MD juga menyatakan bahwa dirinya juga berasal dari wilayah garis keras.

Ia menuturkan bahwa istilah garis keras sudah biasa dipakai dalam dunia politik.

"Dlm term itu sy jg berasal dari daerah garis keras yi Madura.

Madura itu sama dgn Aceh dan Bugis, disebut fanatik krn tingginya kesetiaan kpd Islam shg sulit ditaklukkan.

Spt halnya konservatif, progresif, garis moderat, garis keras adl istilah2 yg biasa dipakai dlm ilmu politik," tutur Mahfud MD, Sabtu (27/4/2019).

(TribunWow.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Fadli Zon Tanggapi Mahfud MD soal Provinsi Garis Keras: Kita Bisa Debat Ini Panjang Lebar