Pemilu 2019

KPU Sebut Merasa Terganggu Oleh Aksi Demonstrasi yang Digelar Setiap Hari di Depan Kantornya

Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Arief Budiman mengaku, pihaknya merasa terganggu oleh banyakya massa yang memadati jalanan

KPU Sebut Merasa Terganggu Oleh Aksi Demonstrasi yang Digelar Setiap Hari di Depan Kantornya
(Tribunnews/Jeprima)
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman bersama anggota komisioner KPU Wahyu Setiawan saat menggelar konferensi pers terkait Pembatalan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Yang Tidak Menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2019). Sesuai data hasil penyampaian laporan awal dana kampanye dari KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota seluruh Indonesia terdapat 11 (sebelas) Partai Politik tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye di tingkat provinsi dan beberapa kabupaten/kota. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Arief Budiman mengaku, pihaknya merasa terganggu oleh banyakya massa yang memadati jalanan di depan kantornya.  

Massa yang menggelar aksi demonstrasi itu di depan kantor KPU digelar setiap hari, sehingga akses keluar masuk kantor KPU menjadi tidak lancar.

"Tentu mengganggu ya. Misalnya kita harus melakukan pekerjaan di luar kantor, itu kan agak terganggu alur keluar masuknya," kata Arief di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/4).

"Kita nggak bisa ke mana-mana, Udah stuck aja di sini. Mau keluar juga enggak bisa, apalagi yang dari luar disuruh masuk juga nggak bisa juga," sambungnya.

Arief mengatakan, sebetulnya undang-undang sudah memberi ruang untuk menyelesaikan persoalan pemilu mengenai sejumlah jalur.

Jika ada dugaan pelanggaran prosedur pelaksanaan pemilu yang sifatnya administratif, publik bisa melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Jika ada dugaan pelanggaran kode etik, bisa melapor ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Jika ada perdebatan tentang hasil pemilu, publik bisa mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Untuk itu, Arief meminta masyarakat tak menyelesaikan persoalan terkait pemilu di jalanan.

"Jadi ruang itu kan sudah disediakan oleh undang-undang. Jadi saya berharap, jangan menyelesaikan persoalan pemilu di jalanan, tapi diselesaikan melalui ruang-ruang yang sudah disediakan menurut ketentuan undang-undang," kata Arief.

Usai pemungutan suara pemilu 17 April 2019, kantor KPU selalu didatangi massa yang menggelar aksi demo.

Bahkan, dalam satu hari, aksi digelar dua hingga 3 kali. Kondisi ini menyebabkan jalanan di depan kantor KPU setiap harinya menjadi penuh oleh massa.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul:  "KPU Merasa Terganggu dengan Demo di Depan Kantor Setiap Hari", 
 

Editor: fifi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved