Tiga Koruptor di Jambi Jadi DPO, Kejati Ungkap Kesulitan Tangkap Pelaku Karena Gonta-ganti Identitas

Tiga terduga korupsi Jambi masih masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) tahun ini.

Tiga Koruptor di Jambi Jadi DPO, Kejati Ungkap Kesulitan Tangkap Pelaku Karena Gonta-ganti Identitas
Ilustrasi 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Tiga terduga korupsi Jambi masih masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) tahun ini.

Lexy Fatharani selaku kasi penerangan hukum Kejaksaan Tinggi Jambi mengatakan pertama Mawardi Alias Mawar.

"Mawardi merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan belanja hibah pilwako dan wakil walikota Jambi tahun 2013, dan menyebabkan kerugian Rp 175.740.000,” ungkap Lexy.

Kasus Mawardi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jambi nomor 02.Pid.Sus/TPK/2016 PN Jmb tanggal 21 April 2016, melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU RI no 31 tahun 1999 tentang pemeberantasan tindak pidana korupsi.

Lexy mengatakan saat pemilu serentak kemarin, pihaknya sempat menunggu Mawardi di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hanya saja, hingga waktu pencoblosan berakhir, Mawardi tak kunjung muncul.

“Iya kemarin kita cek dari DPT dia mencoblos di mana. Cuman sampai habis, dia tidak muncul," terang Lexy.

Baca: Pemkab Muarojambi Akan Hibahkan Tanah 1 Hektare untuk Bangun Sekretariat Pramuka

Baca: 13 Kotak Suara di Koto Padang Dibakar, KPU Sungai Penuh Jadwalkan Pemilu Ulang 27 April

Baca: Seminggu Dibuka, Pendaftar Lelang Jabatan Sekda Tanjab Barat Masih Kosong

Baca: PMII Jambi Minta Warga Jambi Tak Terpecah dengan Klaim Kemenangan Dua Paslon 01 dan 02

Baca: Kuota Haji Indonesia Tambah 10 Ribu, Provinsi Jambi Pastikan Dapat Jatah Tambahan

Baca: Ibni Lari ke Rumah Neneknya Usai Menusuk Dada Suhendra, Begini Kronologi Pembunuhan Warga Tebo

Kemudian Joni Rusman yang berdasarkan surat perintah penyidikan Kejari Sarolangun nomor Print-17/N.5.16/Fd.1/01/2013 tanggal 14 Januari 2013 kasus dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran dan program pada Dinas Kebudayaan, Parawisata, Pemuda dan Olah Raga Sarolangun tahun 2011.

Ketiga, Yusuf Sagoro terpidana kasus penyalahgunaan dana kesejahteraan anggota DPRD Kabupaten Kerinci tahun 1999-2004.

“Yang lainnya itu perkara pidana umum. Ya mereka berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) mereka harus menjalani masa hukuman, ada yang 3 tahun, 10 tahun, dan lainnya,” jelas Lexy.

Disebutkannya, ada 12 orang yang saat ini masuk dalam DPO pihaknya dan dalam pencarian. “Dari jumlah tersebut terbagi dalam dua kasus, yakni Tipikor dan pidana umum,” kata Lexy.

Lanjutnya, tujuh di antaranya merupakan jumlah dari perkara tahun 2018. Yang mana, tiga di antaranya DPO dalam perkara korupsi, sisanya pidana umum. “Untuk lima lainya perkara tahun 2019. Untuk rinciannya, dominan pidana umum,” tambahnya.

Saat disinggung, apakah keberadaan DPO tersebut masih ada dalam wilayah Jambi, Lexy belum dapat memastikannya. Sebab saat ini pihak masih mencari keberadaan mereka, dengan bekerja sama dengan Adhyaksa Monitoring Center (AMC).

“Belum bisa dipastikan mereka di mana. Ya mereka kadang kerap berganti-ganti identitas di tempat mereka bersembunyi,” jelasnya.

Baca: Investor Meningkat 6,7 Persen, BEI Jambi Targetkan 4000 Investor Baru

Baca: 24 dan 27 April, 4 TPS di Tanjab Barat akan Kembali Lakukan Pemilu, Begini Penjelasan KPU

Baca: Heboh, Video Fenomena Alam Awan di Langit Malam Menyerupai Mata di Wilayah Bandung

Baca: Hari Pertama UNBK di Kota Jambi Terlambat, Kadisdik: Tapi Masih Batas Wajar

Baca: Aset Pemprov Jambi Diusulkan Pindah Hak Milik, Ini Daftar Lengkap Aset yang Akan Dipindah

Penulis: Jaka Hendra Baittri
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved