Pilpres 2019

Jokowi Kalah Suara, Bupati Mandailing Natal Mengundurkan Diri, Mendagri Sebut Alasannya Tak Lazim

Jokowi Kalah Suara, Bupati Mandailing Natal Mengundurkan Diri, Mendagri Sebut Alasannya Tak Lazim

Jokowi Kalah Suara, Bupati Mandailing Natal Mengundurkan Diri, Mendagri Sebut Alasannya Tak Lazim
KOMPAS.com/ MOH NADLIR
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo Memberikan Keterangan Pers Usai Putusan Sidang Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Kemendagri, Jakarta, Selasa (9/5/2017).(KOMPAS.com/ MOH NADLIR) 

Jokowi Kalah Suara, Bupati Mandailing Natal Mengundurkan Diri, Mendagri Sebut Alasannya Tak Lazim

TRIBUNJAMBI.COM, MANDAILING NATAL - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, surat permohonan pengunduran diri Bupati Mandailing Natal (Madina) Dahlan Hasan Nasution dinilai tak lazim.

Dahlan beralasan mengundurkan diri karena warganya tidak memilih Joko Widodo (Jokowi) saat Pilpres 2019.

Menurut Tjahjo, alasan tersebut bisa mencederai amanat masyarakat Madina yang telah memilih Dahlan sebagai kepala daerah secara langsung.

"Tapi alasan mundur ini tidak lazim, sehingga akan mencederai amanat masyarakat yang telah memilih yang bersangkutan secara langsung karena masa jabatan akan berakhir pada Juni 2021," ungkap Tjahjo, melalui keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Minggu (21/4/2019).

Selain alasan yang tak lazim, Tjahjo menilai alamat surat yang ditujukan tidak tepat karena seharusnya ditujukan kepada DPRD Mandailing Natal.

Baca Juga:

Wanita 68 Tahun di Betara, Tanjab Barat, Jambi, Masih Lihai Menyusun Benang tuk Jadi Kain Songket

Pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung Akan Ada Pembangunan Jalan Baru atau Peningkatan Jalan Sudah Ada

Cari Sinyal Handphone, Kades di Bungo Ditikam Orang Tak Dikenal, Motor dan HP Dirampok

Ada 152 Izin Pertambangan di Jambi, 130 Diantaranya Sudah Tahap Operasi Produksi

"Secara prosedural, alamat surat ini tidak tepat. Harusnya ditujukan kepada DPRD Mandailing Natal untuk selanjutnya diteruskan kepada Mendagri melalui Gubernur Sumatera Utara," terang Tjahjo.

Surat permohonan yang ditulis Dahlan ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Padahal, proses administrasi pengunduran diri kepala daerah diatur Undang-Undang Pemerintah Daerah.

Mekanismenya ialah surat pengunduran diri bupati diserahkan ke DPRD.

09102017_mendagri tjahjo
09102017_mendagri tjahjo 

Selanjutnya, pimpinan DPRD mengadakan rapat paripurna untuk mengumumkan pengunduran diri tersebut. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Halaman
123
Editor: ekoprasetyo
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved