LPKNI Berharap Masyarakat Lebih Paham Aturan Konsumen

Setiap 20 April diperingati sebagai Hari Konsumen Nasional (Harkonas). Momen ini tak bisa dilepaskan dari UU No. 8

LPKNI Berharap Masyarakat Lebih Paham Aturan Konsumen
ist
LPKNI Berharap Masyarakat Lebih Paham Aturan Konsumen 
 
LPKNI Berharap Masyarakat Lebih Paham Aturan Konsumen
 
TRIBUNJAMBI.COM - Setiap 20 April diperingati sebagai Hari Konsumen Nasional (Harkonas). Momen ini tak bisa dilepaskan dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang dinilai belum cukup ampuh memberikan perlindungan pada konsumen.
 
Hal ini dikatakan Ketua Umum Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara (LPK Nusantara Indonesia) Kurniadi Hidayat, usai menggelar doa selamat di Kantor yang berada di kawasan Kota Jambi. 
 
Selanjutnya menggelar aksi pemasangan spanduk di sejumlah persimpangan sekaligus membagi-bagikan ratusan brosur dan kalender kepada pengendara jalan, baik pengguna roda 2 maupun roda 4. 
 
Ratusan kalender dan brosur itu dikumpulkan dari anggota LPK Nusantara se Indonesia.
 
"Kegiatan ini menjadi momen khusus bagi masyarakat Kota Jambi. Aksi ini merupakan bagian dari upaya Kami mengawal perlindungan konsumen mengenai hak. Kami berharap setiap masyarakat dapat lebih memahami aturan tentang perlindungan konsumen, untuk menjadikan mereka konsumen yang cerdas," kata Kurniadi, Sabtu (20/4).
 
Kurniadi menyinggung dengan masih rendahnya Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) masih jauh tertinggal dibandingkan negara maju. Menurut Kurniadi, saat ini ada kecenderungan menjadi korban produk-produk ekonomi, finansial maupun perbankan. 
 
Fakta itu terungkap dari tingginya pengaduan konsumen yang pihaknya terima. 
 
Untuk itu juga, pemerintah harus menjadikan Harkonas sebagai momen untuk meningkatkan keberdayaan konsumen Indonesia.
 
"Tahun 2017 pengaduan yang kami terima sebanyak 128 pengaduan, tahun 2018 meningkat menjadi 205 pengaduan. Paling banyak pengaduan finance 40 persen, perbankan 30 persen, kemudian disusul dengan pelayanan publik seperti pelayanan air minum, listrik dan lainnya. Kami harap tahun ini masyarakat cerdas dan tingkat pengaduan bisa berkurang," kata Kurniadi.
 
Kurniadi bilang, sorotan pihaknya saat ini adalah pecahan harga produk ekonomi yang tidak ada pengembaliannya dijual sejumlah supermarket misalnya harga ujungnya Rp735. 
 
Kemudian tidak ada kembalian Rp15, masa disuruh dibulatkan ke750. Penetapan harga barang harus menggunakan mata uang dan nominal Rupiah yang berlaku, serta harga diskon yang masih terjadi di mal.
 
"Kami juga siap mendukung maupun mengawasi sepenuhnya tentang kebijakan pusat mengenai rencana penertiban kartu Baksos terintegrasi. Untuk di Kota Jambi, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan Kartu Kendali pendistribusian gas LPG 3kg dalam menjaga stabilitas yang mesti tepat sasaran sehingga betul-betul ke masyarakat yang berhak menerimanya," kata Kurniadi
Penulis: Tommy Kurniawan
Editor: Tommy Kurniawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved