Pasal 6A ayat (3) UUD 1945-Tulisan Viral 51% Lebih Tak Dijamin Presiden, Refly Harun Membantah

Dalam tulisan itu disebutkan, untuk dapat dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden, selain meraup suara 51 persen lebih

Pasal 6A ayat (3) UUD 1945-Tulisan Viral 51% Lebih Tak Dijamin Presiden, Refly Harun Membantah
KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG
Calon Presiden nomor urut 01, Joko Widodo didampingi sejumlah pimpinan Parpol pendukung saat memberikan keterangan terkait Pilpres 2019 di Jakarta, Rabu (17/4/2019). Pasangan Jokowi-Maruf Amin menyatakan akan menunggu hasil resmi dari KPU meskipun sejumlah lembaga survei memenangkan mereka dalam hitung cepat. 

Merujuk pemberitaan Kompas.com pada 3 Juli 2014, MK memutuskan Pemilu 2014 yang saat itu diikuti Jokowi-Jusuf Kalla dan Prabowo-Hatta dipastikan hanya berlangsung satu putaran.

Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan permohonan uji materi terhadap Pasal 159 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dengan demikian, Pemilu Presiden 9 Juli 2014 diputuskan berlangsung hanya satu putaran karena hanya ada dua calon pasangan, yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Mengabulkan permohonan seluruhnya para pemohon," kata ketua sidang yang juga Ketua MK, Hamdan Zoelva, saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (3/7/2014).

Gedung Mahkamah Konstitusi, KOMPAS.COM/Sandro Gatra
Gedung Mahkamah Konstitusi, KOMPAS.COM/Sandro Gatra (KOMPAS.COM/Sandro Gatra)

Dalam Pasal 159 ayat 1 disebutkan bahwa "Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50 (lima puluh) persen dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20 (dua puluh) persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia."

Permohonan uji materi itu diajukan oleh Forum Pengacara Konstitusi yang diwakili oleh Andi M Asrun.

Pemohon menilai ketentuan yang termuat dalam Pasal 159 ayat 1 merupakan bagian dari konstruksi hukum bersama Pasal 6A ayat 3, Pasal 6A ayat 4, dan Pasal 159 ayat 2 UU Pilpres.

Menurut mereka, konstruksi hukum tersebut mengharapkan pasangan lebih dari dua calon sehingga dua yang terbanyak kemudian maju dua putaran.

Ketentuan itu dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum saat peserta pilpres hanya dua calon.

Hamdan mengatakan, presiden RI adalah presiden yang memperoleh legitimasi dari rakyat.

BACA JUGA:

Tak Kapok Hampir Jual Ginjal, Pria Pekalongan Nyaleg Lagi, Kini Gandeng Istri, Hasilnya Mengejutkan

Daftar 10 Artis yang Gagal Melenggang ke Senayan, Ada Reza dan Sultan

HASIL Sementara Real Count KPU di 35 Wilayah, 01 Panen Besar di Jateng, 02 di Aceh dan Sumbar

Amien Rais Tantang SBY? Andi Arief Beri Peringatan, Tak Usah Sok Jago

Kanibalisme: Wanita Asal Kediri Ini Makan Bagian Tubuhnya Sendiri, Walinya Hanay Seorang Nenek

Dia menyatakan, saat hanya ada dua pasangan, maka tahap pencalonan calon presiden dianggap telah mewakili semua daerah di Indonesia.

"Artinya, jika ada dua masa pasangan calon yang terpilih adalah pasangan calon suara terbanyak," kata Hamdan.

(Link berita Kompas.com ini dapat anda lihat di tautan ini: MK Putuskan Pilpres 2014 Satu Putaran")

(*)


TONTON VIDEO: Penemuan di kompleks candi Muaro Jambi: Dua Mangkok Keramik, Satu Botol Kecil dan Logam

IKUTI INSTAGRAM KAMI: TER-UPDATE TENTANG JAMBI

(Tribunnews.com/Daryono)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Viral Tulisan Sebut Jokowi Tak Menang Pilpres 2019 meski Raih 51 % Lebih, Ini Pendapat Refly Harun

Editor: nani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved