Berita Kriminal Jambi

Sidang Dugaan Korupsi Kredit Fiktif, Saksi Ahli Sebut Penggabungan Perkara itu Mungkin

Sidang Dugaan Korupsi Kredit Fiktif, Saksi Ahli Sebut Penggabungan Perkara itu Mungkin

Sidang Dugaan Korupsi Kredit Fiktif, Saksi Ahli Sebut Penggabungan Perkara itu Mungkin
Tribunjambi/Jaka HB
Sidang kasus kredit fiktif Bank Mandiri Tebo, Senin (11/3) lalu. 

Sidang Dugaan Korupsi Kredit Fiktif, Saksi Ahli Sebut Penggabungan Perkara itu Mungkin

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Sidang perkara dugaan korupsi kredit fiktif di PT Bank Mandiri (Persero) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sumber Agung Blok E, Tebo, di Pengadilan Tipikor Jambi, kembali dilanjutkan. Agenda sidang Senin (1/4/2019) lalu menghadirkan saksi ahli.

Ruslan Gani, dosen di Universitas Batanghari mengatakan Undang-undang yang mengatur tentang keuangan negara dan Undang-undang yang mengatur BUMN itu berbeda.

Baca: Ribuan Arsip Pemprov Jambi, Akhir April 2019 Ini Rencananya Segera Dimusnahkan

Baca: Sedang Dibahas, Dua TPS di Kecamatan Seberang Kota, Tanjab Barat Lakukan Pemilihan Ulang

Baca: 4 Bulan Lampu Jalan Tak Menyala, Sebelumnya Ada Tunggakan oleh Pemkab, PLN: Harusnya Sudah Menyala

Sebab menurutnya, Undang-undang yang mengatur tentang BUMN itu dikategorikan ke Undang-undang khusus, sedangkan Undang-undang keuangan negara itu di kategorikan ke Undang-undang umum.

“Sesuai dengan azas ketentuan pidana, apabila seseorang melakukan tindak pidana khusus maka Undang-undang yang menjeratnya secara umum otomatis akan terkesampingkan. Begitu pun kalau ada sanksi pidana dalam Undang-undang perbankan, maka yang berlaku adalah Undang-undang perbankan,” paparnya.

Baca: Survei Indo Barometer, Raihan Suara Parpol di Jambi, Golkar Ungguli Perolehan Suara

Baca: Jadi Bintang Tamu di Tribun Wauw, Ini Obrolan Bersama UKM Musik Stikom DB Jambi

Baca: Nelayan Lokal Ngeluh Marak Penggunaan Pukat Harimau, Begini Tanggapan DPK Tanjab Timur

Ruslan tak menampik kemungkinan penggabungan perkara dalam sebuah kasus. Seperti yang ada pada Pasal 141 huruf c KUHAP menyebutkan beberapa tindak pidana yang tidak ada sangkut pautnya satu dengan yang lain. Namun yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Pasal ini, menegaskan penggabungan perkara tidak diperlukan syarat atas tindak pidana yang bersangkut paut. Sedangkan frase ada hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf c KUHAP.

“Bila dikaitkan dengan penanganan perkara mesti dimaknai, karena pelaku tindak pidananya adalah sama,” jelasnya.

Untuk diketahui, para terdakwa terseret kemeja hijau karena diduga tidak mengindahkan atau mempedomani Standar Prosedur Kredit Micro PT Bank Mandiri (persero) Tbk, Tahun 2012 yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 2.488.690.310,39.

Adapun para terdakwa yakni, Gerry Farilan, David Yuliadi, Indro Marvianto dan Panji Pradana mendengarkan keterangan ahli hukum pidanan yang didatangkan oleh pihak Jpu Kejati Jambi, dihadapan majelis hakim yang diketuai oleh Erika Emsah Ginting.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1), jo pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sidang Dugaan Korupsi Kredit Fiktif, Saksi Ahli Sebut Penggabungan Perkara itu Mungkin (Jaka HB)

Penulis: Jaka Hendra Baittri
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved