BPBD Sarolangun Akui Minimnya Personel dan Sarpras Jadi Kendala Penangan Bencana Banjir

BPBD Kabupaten Sarolangun, mengakui minimnya sarana dan prasarana menjadi kendala penanganan bencana banjir yang terjadi di Sarolangun.

BPBD Sarolangun Akui Minimnya Personel dan Sarpras Jadi Kendala Penangan Bencana Banjir
TRIBUNJAMBI/WAHYU HERLIYANTO
Hujan lebat yang mengguyur kecamatan tersebut sejak Selasa (26/2/2019) malam hingga dini hari mengakibatkan Sungai Batang Asai meluap dan banjir di 8 desa 

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN- BPBD Kabupaten Sarolangun, mengakui minimnya sarana dan prasarana  menjadi kendala penanganan bencana banjir yang terjadi di Sarolangun.

Hal itu terlihat pada bencana banjir yang melanda sebagian kecamatan yang ada di Kabupaten Sarolangun beberapa waktu lalu.

Trianto, Kepala BPBD Sarolangun mengaku kekurangan sarpras, seperti perahu karet yang hanya dua unit dan satu sudah rusak.

Kemudian tenda pengungsian banyak yang sudah rusak dan jika terjadi banjir dadakan pihaknya sulit untuk mengakomodir.

"Banjir serentak kita kadang kebingungan lakukan evakuasi," Kata Trianto.

Dijelaskannya, setidaknya untuk menangani masalah tersebut BPBD harus memiliki minimal tiga buah perahu karet, tiga unit perahu fiber dan tenda.

"Tenda ada cuma banyak yang patah, koyak sedangkan kita harus mengcover luasan wilayah kita yang memang desa di bantaran sungai ini cukup luas. Inginnya kita setiap ada banjir perahu karet sudah standby di lokasi," tuturnya.

Baca: Surat Suara Tercampur Dapil Lain, Warga Tiga Desa di Tanjabar Tak Bisa Pilih Caleg DPRD Kabupaten

Baca: 5.000 Siswa SLTP di Bungo Unjian Berbasis Komputer, Begini Cara Disdik Akali Kekurangan Komputer

Baca: Dinginkan Situasi Pasca Pemilu, Kapolda Jambi dan Danrem Gapu Imbau Warga untuk Menahan Diri

Baca: Banjir Setinggi Paha, Warga Kembar Lestari Jambi Tetap Antusias Nyoblos Meski Pemilu Telah Lewat

Baca: Dua Rumah di Sungai Penuh Jebol Diterjang Longsor, BPBD Upayakan Bantuan

Untuk menyikapi itu, pihaknya telah mengajukan permohonan bantuan ke pihak provinsi dan pusat. "Kalau anggaran kebutuhan operasional APBD kita sudah cukup cuma perlu juga kita usulkan lagi minimal nambah sapras, disamping nunggu bantuan dari provinsi dan pusat," ujarnya.

Selain sarana dan prasarana, jumlah personel yang terbatas juga dikeluhkan menjadi kendala saat berada di lapangan. Sebab untuk menanggulangi banjir dibutuhkan personel Tim Reaksi Cepar (TRC) minimal 30 orang.

"Jumlah personil TRC kita kurang cuma 12 orang, kalau banjir bandang capeknya luar biasa kadang kasihan juga kita lihat anggota harus kulu kilir antar desa bahkan antar kecamatan, apalagi yang sudah tua. Nah ke depan kita butuh anak-anak muda yang tahan banting. Tapi alhamdulillah ada anggaran SPPD-nya," sebutnya.

Dia juga mengaku bersyukur dengan adanya desa tangguh bencana membuat pihaknya cukup terbantu dalam menyikapi persoalan bencana.

Penulis: Wahyu Herliyanto
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved