BPBD Sarolangun Akui Minimnya Personel dan Sarpras Jadi Kendala Penangan Bencana Banjir
BPBD Kabupaten Sarolangun, mengakui minimnya sarana dan prasarana menjadi kendala penanganan bencana banjir yang terjadi di Sarolangun.
Penulis: Wahyu Herliyanto | Editor: Teguh Suprayitno
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN- BPBD Kabupaten Sarolangun, mengakui minimnya sarana dan prasarana menjadi kendala penanganan bencana banjir yang terjadi di Sarolangun.
Hal itu terlihat pada bencana banjir yang melanda sebagian kecamatan yang ada di Kabupaten Sarolangun beberapa waktu lalu.
Trianto, Kepala BPBD Sarolangun mengaku kekurangan sarpras, seperti perahu karet yang hanya dua unit dan satu sudah rusak.
Kemudian tenda pengungsian banyak yang sudah rusak dan jika terjadi banjir dadakan pihaknya sulit untuk mengakomodir.
"Banjir serentak kita kadang kebingungan lakukan evakuasi," Kata Trianto.
Dijelaskannya, setidaknya untuk menangani masalah tersebut BPBD harus memiliki minimal tiga buah perahu karet, tiga unit perahu fiber dan tenda.
"Tenda ada cuma banyak yang patah, koyak sedangkan kita harus mengcover luasan wilayah kita yang memang desa di bantaran sungai ini cukup luas. Inginnya kita setiap ada banjir perahu karet sudah standby di lokasi," tuturnya.
Baca: Surat Suara Tercampur Dapil Lain, Warga Tiga Desa di Tanjabar Tak Bisa Pilih Caleg DPRD Kabupaten
Baca: 5.000 Siswa SLTP di Bungo Unjian Berbasis Komputer, Begini Cara Disdik Akali Kekurangan Komputer
Baca: Dinginkan Situasi Pasca Pemilu, Kapolda Jambi dan Danrem Gapu Imbau Warga untuk Menahan Diri
Baca: Banjir Setinggi Paha, Warga Kembar Lestari Jambi Tetap Antusias Nyoblos Meski Pemilu Telah Lewat
Baca: Dua Rumah di Sungai Penuh Jebol Diterjang Longsor, BPBD Upayakan Bantuan
Untuk menyikapi itu, pihaknya telah mengajukan permohonan bantuan ke pihak provinsi dan pusat. "Kalau anggaran kebutuhan operasional APBD kita sudah cukup cuma perlu juga kita usulkan lagi minimal nambah sapras, disamping nunggu bantuan dari provinsi dan pusat," ujarnya.
Selain sarana dan prasarana, jumlah personel yang terbatas juga dikeluhkan menjadi kendala saat berada di lapangan. Sebab untuk menanggulangi banjir dibutuhkan personel Tim Reaksi Cepar (TRC) minimal 30 orang.
"Jumlah personil TRC kita kurang cuma 12 orang, kalau banjir bandang capeknya luar biasa kadang kasihan juga kita lihat anggota harus kulu kilir antar desa bahkan antar kecamatan, apalagi yang sudah tua. Nah ke depan kita butuh anak-anak muda yang tahan banting. Tapi alhamdulillah ada anggaran SPPD-nya," sebutnya.
Dia juga mengaku bersyukur dengan adanya desa tangguh bencana membuat pihaknya cukup terbantu dalam menyikapi persoalan bencana.
