Breaking News:

Rawan Money Politic, Warga SAD Akan Didampingi Tumenggung Dalam Pencoblosan di Pemilu 2019

Bawaslu Kabupaten Sarolangun masih memantau pergerakan pelangaran pemilu termasuk money politic.

Penulis: Wahyu Herliyanto | Editor: Teguh Suprayitno
Tribunjambi/Wahyu
Bawaslu Sarolangun Petakan Daerah Rawan Money Politik, Ini Daerah yang Disebut Rawan 

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN-Bawaslu Kabupaten Sarolangun masih memantau pergerakan pelangaran pemilu termasuk money politic yang disasarkan pada masyarakat umum.

Tak hanya masyarakat umum, tetapi money politic bisa disasarkan kepada warga Suku Anak Dalam (SAD).

Perlu diketahui, jumlah SAD di Kabupaten Sarolangun tahun 2019 ini sebanyak 784 orang yang masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilu 2019.

Dilihat dari simulasi pemilu yang dilakukan pada Senin (8/4) kemarin dipusatkan di Desa Suka Jadi, Kecamatan Bathin VIII. Bahwa memang SAD belum mengetahui secara pasti bagaimana sistem pemilihan itu seperti apa.

Maka dari itu, pihak penyelenggara menyediakan pendamping berupa tumenggung (kepala suku) yang akan membimbingnya dalam pencoblosan.

Baca: Bawaslu Sarolangun Petakan Daerah Rawan Money Politik, Ini Daerah yang Disebut Rawan

Baca: VIDEO: Detik-detik Siswi SMA Naik ke Median Jalan hingga Terjatuh Akibat Hindari Polantas

Baca: Wabup Amir Sakib Berikan Pengarahan P2WKSS Pada Puluhan Peserta di Tanjab Barat, Ini yang Diharapkan

Baca: Terduduk Tak Berkutik, Begini Nasib Oknum Mahasiswa yang Tampar Kanit Provost Resmi Jadi Tersangka

Baca: Drone Dilarang Terbang di saat Kampanye Akbar Jokowi-Maruf Amin di Solo, Ada Apa? Ini Penjelasannya

Namun peran pendamping SAD dalam pencoblosan juga sangat menentukan sikap dari SAD itu sendiri.

Terlebih mereka masih belum mengerti bagaimana membaca dan menulis apalagi membedakan gambar, siapa caleg atau incumbent yang akan dipilihnya nanti.

Hal ini dimungkinkan akan dimanfaatkan oleh caleg untuk meraih suaranya di Pemilu 2019 nanti.

Ketua Bawaslu Sarolangun, Edi martono mengaku memang untuk pemilih SAD pihaknya tetap mengantisipasi dan tetap melakukan pemantauan.

"Yang rawan yang jelas bukan SAD, pesertanya mungkinkan, untuk mempengaruhi, kita tetap melakukan pengawasan dan pencegahan," katanya, Selasa (9/4).

Sesuai Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, jika melakukan pelanggaran seperti money politik, bahwa yang menerima tidak ada sanksi, tetapi yang memberi yang akan diberi sanksi.

Lanjutnya, yang paling utama sekarang kita melakukan pencegahan dan patroli sampai ke desa sebelum terjadi.
"Patroli tetap sampai ke desa," katanya.

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved