Breaking News:

10 Tahun Berkonflik, PT BBS Minta Waktu Tiga Bulan untuk Selesaikan Konflik Lahan di Muarojambi

Ratusan masyarakat melakukan aksi unjuk rasa pada Pemerintah Muarojambi menuntut penyelesaian konflik lahan dengan PT BBS.

Penulis: Samsul Bahri | Editor: Teguh Suprayitno
IST
Aksi demo masyarakat tiga desa dan satu kelurahan, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muarojambi belum lama ini. Yang menuntut pembebasan lahan pada PT BBS. 

TRIBUNJAMBI.COM, SENGETI-Setelah ratusan masyarakat dari tiga desa dan satu kelurahan melakukan aksi unjuk rasa pada Pemerintah Muarojambi menuntut penyelesaian konflik lahan PT BBS.

Bupati Kabupaten Muarojambi, Masnah Busro mengatakan, pihaknya masih menunggu komitmen dari PT BBS terhadap tuntutan masyarakat tersebut. Ktaanya, Ia telah memanggil manajemen PT BBS.

"Kemarin kan kita sudah panggil owner PT BBS, beliau mau berkomitmen untuk menyelesaikan konflik lahan dengan masyarakat itu, dan kita saat ini hanya tinggal menunggu komitmen dari pihak owner tersebut," jelasnya.

Lebih lanjut Ia menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, pihak PT BBS meminta waktu tiga bulan kepada Pemerintah Kabupaten Muarojambi untuk menyelesaikan masalahan lahan tersebut.

Baca: Pura-pura Pinjam Buat Telpon, Reza Malah Jual HP Temannya untuk Beli Narkoba, Kini Dipenjara 2 Tahun

Baca: Dua Murid SMK di Sarolangun Tak Ikut UNBK Hari Terakhir, Salah Satunya Dikabarkan Lagi Menikah

Baca: Listrik Padam Hingga Sore, Hari Kedua UNBK di SMKN 1 Sarolangun Sempat Terganggu

Baca: PT PLN Jambi Targetkan Gardu Induk di Tanjab Barat Beroperasi pada 2020

"Dalam pertemuan itu, tapi kan mereka minta waktu sekitar dua atau tiga bulan, dan nanti kita akan verifikasi mana-mana yang menjadi hak dari masyarakat dan kita tunggu dari janji ownernya," jelasnya.

Sementara itu, Masnah Busro sebagai Bupati Kabupaten Muarojambi, optimis terhadap penyelesaian konflik lahan yang sudah terjadi lebih dari 10 tahun itu. Sementara, pemerintah daerah kini masih melakukan proses verifikasi menyusul berkas yang telah dilengkapi masyarakat.

"Saya optimis semoga penyelesaian ini cepat selesai," ucap Masnah.

Selain itu, informasi yang di peroleh Tribunjambi.com saat mengkonfirmasi Antoni, Ketua Koordinasi masyarakat yang sempat melakukan aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu, mengatakan bahwa hari ini, Kamis (28/3) pihak pemerintah sudah melakukan verifikasi.

"Kalo jadwalnya itu jadwal verifikasi sudah dimulai hari ini tanggal 28 dan hari ini verifikasinya di Kelurahan Tanjung. Informasi yang kita dapat itu sudah dimulai," jelasnya.

Lebih lanjut Ia mengatakan, nantinya pihak verifikasi dari pemerintah Kabupaten Muarojambi akan melanjutkan proses verifikasi di Desa Sogo. Adapun jadwal yang telah ditentukan yakni mulai tanggal 9-11 April, sedangkan tanggal 12 April masyarakat bersama pemkab melakukan pertemuan.

Baca: Terbentur Aturan, Dua Peserta Lelang Jabatan Formasi Litbang di Tanjab Timur Gagal Maju

Baca: SUTT 150 Kv Muara Bulian-Sarolangun Beroperasi, PLN Klaim di Sarolangun Akan Jarang Mati Lampu

Baca: Motif Pembunuhan Pendeta Melinda Zidemi Terkait Asmara, Korban dan Pelaku Tinggal di Wilayah Sama

Baca: Beredar Foto Wajah Dua Pembunuh Pendeta Cantik Melinda, Tak Tampak Wajah Penyesalan

"Kemudia 12 April itu akan diadakan pertemuan di kantor bupati. Hal ini terkait dengan hasil verifikasi. Nah kita lihat nanti tanggal 12 April. Kalo kita minta itu kan harus selesai sebelum pemilu. Tanggal 12 itu adalah putusan untuk titik atau langkah apa yang di lakukan masyarakat dan pemkab," pungkasnya.

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved